Home

Pengelola Pelabuhan dan Bandara Menunggu Surat Edaran Gubernur

 

batampos.id – Peniadaan syarat melampirkan hasil negatif tes Covid-19 berdasarkan pemeriksaan antigen untuk perjalanan antar kota dan kabupaten di wilayah Kepri, masih belum diberlakukan. Para pengelola pelabuhan dan bandara, masih belum menerima surat resmi dari Gubernur Kepri terkait pencabutan aturan tersebut.

”Kami belum terima surat edarannya,” kata Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Telagapunggur, Herman, Senin (4/10/2021).

Ia mengaku, tidak bisa menerapkan aturan tersebut jika tidak ada surat edaran yang jadi landasan hukumnya. Oleh sebab itu, hingga Senin (4/10), perjalanan antar daerah melalui Pelabuhan Telagapunggur masih meminta syarat negatif berdasrkan pemeriksaan antigen.

”Jika memang sudah ada surat edarannya, kami pasti akan menerapkannya,” ungkapnya.

foto: dalil Harahap / batam Pos

Menurut Herman, pihaknya menyambut baik wacana peniadaan syarat menyertakan dokumen negatif antigen ini. Ia mengatakan, jika aturan ini diterapkan, tentunya dapat meringankan masyarakat yang lalu lalang di Pelabuhan Telagapunggur.

”Saya yakin dengan adanya peninadaan ini, animo masyarakat menggunakan transporasi laut akan kembali meningkat. Saat ini, satu harinya itu ada 1.200 orang. Tapi jika ini diterapkan, kemungkinan dapat meningkat lagi,” ucapnya.

Ia menuturkan, untuk satu surat antigen, masyarakat harus mengeluarkan uang di kisaran Rp 85-95 ribuan. ”Harga ini, lebih dari satu tiket rute Batam ke Tanjungpinang,” ujarnya.

Saat ini, Pelabuhan Telagapunggur melayani rute Batam ke Tanjungpinang, Anambas, Lingga dan Bintan. Namun, rute paling ramai dan dipadati penumpang adalah rute Batam ke Tanjungpinang.

Hal yang senada diucapkan oleh General Manager BUBU Hang Nadim Batam, Bambang. Ia mengaku masih belum menerima surat edaran dari gubernur terkait peniadaan antigen untuk perjalanan antar kota dan kabupaten dalam Provinsi Kepri.

”Saat ini masih (menggunakan syarat negatif antigen untuk penerbangan antar daerah di Provinsi Kepri), karena SE (Surat Edaran) belum keluar,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS). Pantauan Batam Pos di PDS, Senin (4/10), sejumlah penumpang yang akan berangkat dengan kapal khususnya tujuan dalam provinsi, masih diwajibkan tes antigen.

Anita, salah seorang penumpang kapal yang akan berangkat ke Tanjung Batu, Karimun, mengaku masih diwajibkan memakai tes antigen ini. Padahal, katanya, sudah ada informasi dari media mengenai ditiadakan tes antigen.

”Masih, itu yang buat kita bingung,” ujarnya.

PLH Kepala Satuan Kerja PDS, Dirman, membenarkan pemberlakuan tes antigen ini ke sejumlah daerah dalam Provinsi Kepri. Menurutnya, sampai kemarin belum ada surat edaran mengenai ditiadakannya antigen itu.

”Ini saya baru ke ruangan karantina. Jadi mereka bilang sampai sekarang edaran itu belum turun ke kami dan kami masih memakai surat edaran yang lama,” kata Dirman.
Ia mengaku, belum bisa melaksanakan penghapusan tes antigen ini sebelum adanya surat resmi dari provinsi.

”Artinya kita mendukung apa yang menjadi intruksi pemerintah. Kalau surat itu turun kita pasti akan langsung jalankan,” tambah Dirman.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengambil kebijakan menghapus tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau dalam provinsi. Hal ini menyusul turunnya PPKM di Kepri.

”Hasil asesmen yang dirilis Kementerian Kesehatan RI Kamis, 30 September 2021, kini Kepri sudah berada di PPKM level dua,” kata Ansar, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Menurutnya, kebijakan peniadaan tes antigen itu mulai efektif diberlakukan, Senin, 4 Oktober 2021. Meskipun tes antigen sudah ditiadakan, namun masyarakat yang hendak bepergian antarpulau menggunakan transportasi laut wajib sudah divaksin dosis satu dan dua. (*)

 

 

Reporter : FISKA JUANDA, RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK