Bintan-Pinang

Ditemukan Banyak Kejanggalan, DPRD Tolak APBD Perubahan Pemko Tanjungpinang

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni

batampos.id– DPRD Tanjungpinang tidak menyetujui perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2021 Pemko Tanjungpinang. Banyak penyebab membuat DPRD menolak mulai dari keterlambatan pembahasan, perubahan nilai anggaran hingga ketidaksesuaian peruntukan anggaran.

BACA JUGA: APBD P Provinsi Kepri 2021 Rp3,9 Triliun

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni dalam rilisnya menyampaikan Pemko Tanjungpinang sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA PPAS pada 27 Agustus 2021 lalu, dan berdasarkan aturan harus disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama Agustus 2021. Kemudian rencana perubahan KUA PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA PPAS paling lambat minggu kedua Agustus 2021.

“Penyampaian Rencana Perubahan KUA PPAS tersebut sudah melewati batas waktu yang sudah diatur, sehingga menjadi penyebab keterlambatan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar),” kata Weni, Selasa (5/10).

Dijelaskan Weni, setelah dilakukan pencermatan oleh Banggar terhadap postur perubahan KUA PPAS ditemukan banyak perubahan atau pergeseran anggaran yang disebabkan oleh perubahan peraturan wali kota (Perwako) tentang penjabaran APBD 2021.

Penting diketahui, APBD 2021 Kota Tanjungpinang ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Tanjungpinang nomor 15 tahun 2021, namun dalam perjalanannya perwako tentang penjabaran APBD itu mengalami perubahan sebanyak dua kali.

“Dalam hal ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan itu, bahkan data-data itu baru disampaikan ketika diminta oleh Banggar,” papar Weni.

Tidak hanya itu, dalam hasil laporan dan dokumen yang diserahkan TAPD Kota Tanjungpinang saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2021 kepada Banggar, total belanja ABPD Tanjungpinang tahun anggaran 2021 sudah ditetapkan dengan perda nomor 1 tahun 2021 sekitar Rp 994 miliar.

Pagu belanja pada perubahan Perkada Penjabaran I sebesar Rp 994 miliar, namun pada perubahan Perkada Penjabaran II menjadi Rp 976 miliar. Pada rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2021 total belanja menjadi 1,008 triliun.

“Banggar mempertanyakan terkait belanja operasional mengalami menaikan sebesar Rp 33 miliar sedangkan hasil laporan rincian belanja covid-19 yang diserahkan TPAD saat pembahasan Rp 36 miliar.” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan ada selisih sebesar Rp 3,2 miliar pada kedua dokumen tersebut. Banggar meminta TPAD melaporkan secara resmi selisih anggaran tersebut, namun hingga rapat finalisasi pada Senin (4/10) kemarin pihaknya tidak menerima data yang dimaksud.

Selain itu Banggar juga menemukan perubahan postur belanja pada masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada tiap-tiap OPD. Kenaikan pada total belanja yang terjadi dari Perda APBD Kota Tanjungpinang nomor 1 tahun 2021.

Perwako nomor 39 dan 55 tahun 2021 dengan pengurangan alokasi anggaran pada sejumlah kegiatan atau sub kegiatan lainnya justru tidak berkaitan dengan penanganan covid-19, bahkan terdapat beberapa sub kegiatan baru yang muncul dalam perubahan perwako tersebut.

“Pemko Tanjungpinang melakukan pergeseran anggaran saat refokusing yang mana peruntukan refokusing itu hanya diperbolehkan untuk penanganan covid-19 sesuai permendagri nomor 26 tahun 2021,” terangnya.

Menurut istri mantan Wali Kota Tanjungpinang itu, tindakan itu bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 163 PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah maupun dalam Peendagri nomor 77 tahun 2020. Seharusnya pergeseran anggaran dilakukan pada perubahan perwako tersebut hanya dapat dilakukan pada perubahan APBD perubahan, bukan pada perubahan perwako.

Penyesuaian alokasi anggaran refokusing harusnya diprioritaskan untuk belanja penanganan kesehatan dan hal lain terkait, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaringan pengaman sosial.

“Namun setelah dilakukan pencermatan terhadap postur anggaran sebesar Rp 36 miliar itu terdapat banyak penambahan alokasi justru pada belanja perjalanan dinas hingga honorarium sebesar Rp 12,9 miliar, sedangkan berdasarkan penghitungan oleh Banggar melalui Perwako 39 dan 55 tahun 2021, nilai refokusing yang diserahkan Pemko Tanjungpinang melebihi nilai yang disampaikan TAPD atau mencapai Rp 55 miliar,”ungkapnya.

Selain hasil refokusing sebesar Rp 36,3 miliar yang dilaporkan kepada Banggar terdapat kenaikan pada struk Biaya Tak Terduga (BTT) pada pagu murni sebesar Rp 12,7 miliar dan mengalami peningkatan pada perubahan perwako mencapai Rp Rp 19,1 miliar dan pada Rencana Perubahan KUA PPAS Rp 17 miliar.

Pihaknya menilai Pemko Tanjungpinang tidak transparan terhadap hasil refokusing APBD dan peruntukannya tidak memberikan dokumen yang diminta Banggar.

“DPRD memutuskan untuk tidak dapat menerima Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Tanjungpinang karena laporan realisasi semester pertama pada perubahan penjabaran APBD tidak sesuai undang-undang berlaku,” tutupnya. (*)

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul