headline

Keluar-Masuk Batam Tanpa PCR

Perjalanan Antarprovinsi Cukup Antigen untuk yang Vaksinasi Lengkap Perjalan Dalam Provinsi Tak Perlu Antigen

PETUGAS memeriksa tiket penumpang di pintu masuk Pelabuhan Domestik Sekupang, Selasa (5/10). Perjalanan
antardaerah dalam provinsi dan antarprovinsi kini tanpa PCR. (F. DALIL HARAHAP/BATAM POS)

batampos.id – Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Kepri yang sudah dari level 3 turun ke level 1, semakin memudahkan perjalanan antardaerah dalam provinsi dan antarprovinsi bagi masyarakat. Saat ini, masyarakat yang sudah mendapatkan dua kali vaksin, tidak perlu lagi menyertakan dokumen negatif Covid-19 untuk perjalanan antarkota/kabupaten dalam Provinsi Kepri.

Sementara itu, bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarprovinsi dan ingin masuk ke Kepri, hanya perlu memperlihatkan negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan antigen, jika sudah divaksin dua kali.

Penerapan aturan baru tersebut disampaikan General Manager BUBU Hang Nadim Batam, Bambang. ”Sudah berlaku (peraturan baru perjalanan antardaerah dalam provinsi dan antarprovinsi, red). Mulai hari ini,” katanya, Selasa (5/10).

Ia mengatakan untuk perjalanan dari Batam menuju ke provinsi lainnya, masyarakat sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali. Hanya perlu menyiapkan dokumen negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan Antigen.

”Sejauh ini, beberapa provinsi lainnya, belum ada mengeluarkan syarat khusus, wajib PCR (polymerase chain reaction) untuk masuk daerah mereka. Jadi selama belum ada edaran khusus dari provinsi lain, dari Batam jika sudah vaksin dua kali maka cukup antigen saja yang masa berlaku suratnya dua hari,” jelasnya.

Sedangkan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarprovinsi namun hanya memiliki vaksin dosis pertama, maka wajib menyertakan dokumen negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan PCR. Dokumen ini masa berlakunya selama 3 hari saja.

Terkait aturan terbaru ini juga dibenarkan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, dr Achmad Farchanny, MKM. Ia mengatakan untuk perjalanan antardaerah merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 48 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Kepri Nomor 611 Tahun 2021.

Farchanny menjelaskan berdasarkan surat edaran Gubernur No 611/2021, untuk perjalanan antarkota dan kabupaten menggunakan moda tranportasi laut dalam Provinsi Kepri, masayarakat wajib melengkapi diri dengan kartu atau sertifikat vaksin. Bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak perlu lagi melampirkan negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan antigen maupun PCR.

Namun, bagi masyarakat yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib melengkapi dokumen negatif Covid-19 berdasarkan PCR atau antigen. Dokumen pemeriksaan PCR berlaku 3 hari dan pemeriksaan antigen berlaku 2 hari.

Sedangkan untuk perjalanan menggunakan tranportasi laut antarprovinsi, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis kedua tidak perlu lagi melampirkan dokumen negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan antigen atau PCR. Sedangkan masyarakat yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib melampirkan dokumen negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan PCR maupun antigen.

Dokumen pemeriksaan PCR berlaku 3 hari, dan antigen berlaku 2 hari. Sedangkan anak di bawah 12 tahun, masih belum diizinkan untuk melakukan perjalanan antarkota atau provinsi. Namun dapat melakukan perjalanan jika dalam kondisi mendesak, seperti mengikuti orang tua pindah.

”Bagi yang belum vaksin sama sekali, tidak dapat melakukan perjalanan. Makanya anak di bawah 12 tahun tidak bisa melakukan perjalanan karena belum bisa divaksin,” kata Farchanny.

Sementara itu, untuk orang dewasa dan belum mendapatkan vaksinasi, Farchannya menjelaskan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan antardaerah, tapi wajib memperlihatkan surat keterangan dari dokter spesialis. ”Jadi surat ini menerangkan alasan, kenapa tidak divaksin. Jika tidak ada surat ini, tidak boleh sama sekali melakukan perjalanan walaupun sudah menyeratkan surat negatif PCR,” tuturnya.

Masih Level 2, Rudi Tak Ambil Pusing

Hingga saat ini, status PPKM untuk Batam, belum berubah dari level 2, sementara Tanjungpinang sudah menjadi level 1. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Pasalnya, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara PPKM level 1 dan level 2.

”Hari ini di Batam di rumah sakit tinggal 1 yang dirawat. Sementara masih ada di luar yang lagi isolasi mandiri (isoman), tapi itu tidak masuk hitungan bed occupancy rate (BOR),” kata Rudi di Asrama Haji Batam, Batam Center, Selasa (5/10).

Menurut Rudi, secara hitung-hitungan, ada enam komponen yang sebenarnya membuat Batam sudah masuk level 1. Tapi, ia tidak menyebut secara jelas mengenai komponen-komponen tersebut. ”Kalau yang 1 dirawat tadi dihitung, BOR kita tidak segitu. Tapi di RSKI Galang belum clear, yakni saudara kita yang dari Malaysia,” jelasnya.

Menurut Rudi, salah satu alasan yang membuat Batam masih level 2, dikarenakan data RSKI Galang masih dimasukkan dalam Kepri. Dan posisinya berada di Kota Batam. Menurutnya, kalau melihat kasus lokal, Batam sudah berada di level 1, setiap hari tim gugus juga mendata total kasus yang aktif dan pasien yang sembuh.

”Kalau data PMI tak masuk Kepri, sudah pasti level 1 semua ini. Batam saja sudah cukup landai saat ini penyebaran kasus. Persoalannya di PMI ini,” sebutnya.

Ia mengakui bahwa ia mengikuti keputusan menteri dan akan segera mengirim data yang diperlukan, agar bisa mengubah status Batam. ”Saya rasa Batam ini sudah level 1, tapi itu tidak pengaruh kebijakan, karena hampir sama (dengan level 2). Saya dan Danrem Tanjungpinang sudah melaporkan, tinggal eksekusi dari sistem aplikasi. Karena PPKM diperpanjang sampai tanggal 18 (Oktober). Mudah-mudahan tanggal 19 nanti sudah ada kabar,” tuturnya.

Rudi juga akan mengecek pelabuhan sesuai amanah dari Gubernur yang tidak mewajibkan pemeriksaan antigen lewat pelabuhan di dalam Provinsi Kepri. ”Kalau sudah ada (surat edaran), saya akan ikuti. Wewenang antarpulau itu di Gubernur, tapi kalau kota itu saya. Saya akan cek nanti, mudah-mudahan tidak berlaku lagi. Gubernur sudah ngomong, tak lagi laksanakan antigen antarpulau dalam satu provinsi. Sedangkan antarprovinsi itu urusan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan,” paparnya.

Rudi minta masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (protkes), meskipun kasus terus melandai. ”Keputusan Menteri ya kita ikut sajalah, tapi sebagai pimpinan daerah, Batam sudah merasa level 1,” ujar Rudi.

Berbagai pengetatan mulai dilonggarkan, diharapkan hal ini berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Sektor yang saat terpukul diharapkan pulih dengan cepat. Sehingga masyarakat bisa beradaptasi dengan kehidupan baru atau new normal.

Sementara itu, kebijakan menghapus tes antigen sebagai syarat perjalanan antarpulau dalam Provinsi Kepri mulai berlaku di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS), Selasa (6/10). ”Sudah pak, hari ini tujuan dalam provinsi Sudah tak perlu tes antigen lagi,” ujar Sri, salah seorang petugas tes antigen di PDS kemarin.

Meskipun tes antigen sudah ditiadakan, namun masyarakat yang hendak bepergian antarpulau menggunakan transportasi laut wajib atau sudah divaksin dosis kedua. ”Ya wajib dosis kedua, kalau masih dosis pertama tetap harus tes antigen,” tuturnya.

Kemudian untuk tujuan luar provinsi seperti Dumai, lanjutnya, masih diwajibkan rapid tes antigen sebagai syarat utama keberangkatan. Disamping calon penumpang juga sudah divaksin minimal dosis pertama.

Sri menambahkan, untuk penumpang yang tes antigen sendiri saat ini jumlahnya sedikit berkurang dibanding beberapa hari lalu. Hal ini tak lepas dari keluarnya aturan syarat perjalanan antarpulau ini. ”Ada tapi lebih sedikit jumlahnya (penumpang yang tes antigen),” tutupnya.

Sementara itu, calon penumpang tujuan Tanjungbalai Karimun, Beto, menyambut baik aturan terbaru ini. Diakuinya, peniadaan tes antigen bagi penumpang antarpulau sangat membantu penumpang yang akan berangkat. ”Ya bersyukur lah pak, apalagi yang punya mobilitas tinggi, sehingga para penumpang cukup membeli tiket saja,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengambil kebijakan menghapus tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau dalam provinsi. Hal ini menyusul turunnya PPKM dari level 3 ke level 1. ”Hasil asesmen yang dirilis Kementerian Kesehatan RI Kamis, 30 September 2021, kini Kepri sudah berada di PPKM level 1,” kata Ansar, Sabtu (2/10) lalu.

Menurutnya, kebijakan peniadaan tes antigen itu mulai efektif diberlakukan, Senin (4/10). Meskipun tes antigen sudah ditiadakan, namun masyarakat yang hendak bepergian antarpulau menggunakan transportasi laut wajib sudah divaksin dosis satu dan dua. (*)

Reporter : FISKA JUANDA
RIFKI SETIAWAN
YULITAVIA
Editor: MOHAMMAD TAHANG