Nasional

KPK Dalami Penjualan Paket Pengadaan E-KTP Sandipala Arthaputra

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa seorang pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional atau e-KTP. (dok JawaPos.com)

batampos.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa seorang pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional atau e-KTP. Tim penyidik memeriksa mantan Direktur PT Sandipala Arthaputra, Sonny Satria Meinardi.

“Sonny Satria Meinardi (Swasta), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan posisi saksi saat menjabat sebagai Direktur PT Sandipala, yang melakukan penjualan beberapa barang untuk pengadaan e-KTP kepada tersangka Paulus Tannos,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/10).

Sementara itu, saksi lainnya yang juga pihak swasta Bambang Riyadi Soegomo meminta agar KPK melakukan penjadwalan ulang. “Konfirmasi tidak bisa hadir dan dilakukan penjadwalan ulang,” cetus Ali.

Sengkarut perkara dugaan korupsi e-KTP, menjerat Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Kemudian, tiga tersangka lain dalam perkara e-KTP yakni, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, Husni Fahmi.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Paulus Tannos melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem dan tersangka Isnu Edhi Wijaya untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

KPK menduga, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun

Sehingga harga barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, yakni selisih dari total pembayaran kepada konsorsium PNRI sebesar Rp 4,92 triliun dengan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek e-KTP 2011-2012 sejumlah Rp 2,6 triliun.

Empat orang itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  (*)

Sumber: JP Group
Editor : Jamil