Feature

Potret Buram Perusahaan Daerah Kepulauan Riau

Mengurai Masalah, Mencari Solusi BUMD di Kepri (1)

KANTOR BUMD Natuna, Karimun, Lingga, dan Anambas. (SOCRATES/BATAM POS)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan pelat merah yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah. Biasanya, dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengapa BUMD di Kepri tak maju-maju dan bermasalah?

Laporan : SOCRATES
Editor: MOHAMMAD TAHANG

TUJUAN BUMD sungguh mulia. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Otonomi daerah, mestinya peluang besar BUMD berkembang pesat. Sebab, pembentukan BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pesannya, BUMD harus dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik alias Good Corporate Governance (GCG) prinsip dasar mengelola perusahaan.

Prinsip itu antara lain; transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kesetaraan dan kewajaran, efisien dan efektif, memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Jika ada perusahaan tidak maju dan gagal, maka pemegang saham, komisaris, direksi hingga karyawannya “berdosa” karena modalnya uang rakyat dari pajak dan retribusi.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah. Bisa berbentuk perseroan terbatas (PT) perusahaan umum daerah (Perumda) atau perseroan daerah (Perseroda). Nah, ini dia. Fungsinya ganda. Pelayanan publik dan orientasi laba.

Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan BUMD di berbagai daerah seperti Batam, Bintan, Tanjungpinang, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, dan Provinsi Kepri sendiri? Padahal, meski baru berusia 19 tahun pada 24 September 2021, Provinsi Kepulauan Riau punya potensi ekonomi besar.

Lokasi Kepri strategis, di jalur lalu lintas perdagangan dunia. Terbentang dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Kepri punya 2.408 pulau. Kaya bahan tambang seperti bauksit, timah, batu besi, granit, pasir darat dan pasir laut. Belum lagi, potensi hasil laut, provinsi yang luas daratan hanya 4 persen dan 96 persen lautan.

Malah, Pulau Bintan kekayaan bauksitnya paling besar di Indonesia, yang ditemukan Belanda tahun 1924 dan ditambang pertama kali 1935 oleh perusahaan Belanda yang mengelola bernama Naamloze Vennootschap (VN) Nederlandsch Indische Bauxit Exploitatie Maatschappije (NIBEM). Informasi terbaru, Kabupaten Lingga memiliki cadangan bahan baku bauksit terbesar di Provinsi Kepri. Sekitar 168,96 juta ton.

Dulu, timah di Pulau Singkep sangat terkenal. Perusahaan Belanda Singkep Tin Maatschaappij (SITEM) tahun 1934 menggarapnya secara besar-besaran. Tahun 1959, tambang timah diambil alih pemerintah sampai akhirnya pulau itu ditinggalkan awal tahun 90-an. Pulau Singkep hari ini adalah tragedi kota tambang yang terbuang.

Kabupaten Natuna memilki cadangan gas alam terbesar tidak hanya di Indonesia, tapi di kawasan Asia Pasifik. Cadangan gas alam Natuna mencapai 144,06 triliun kaki kubik. Di blok East Natuna, ada 49,87 trilion cubic feet (TCF) dan terbesar di Indonesia.

Anambas juga kaya gas, minyak bumi, biji besi, dan batu granit. Sedangkan Karimun memiliki potensi timah dan bauksit. Cadangan timah di Karimun mencapai 11.360.500 m3, belum lagi granit, pasir darat dan laut.

Batam, yang sejak awal dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata, memiliki potensi ekonomi sangat besar. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini, pernah mencatat rekor pertumbuhan ekonomi di atas ekonomi nasional. Peringkat tiga besar kunjungan turis asing ke Indonesia.

Batam kota bisnis yang menjanjikan. Infrastrukturnya terbilang lengkap dan mewah, dibanding kota lain. Punya 5 pelabuhan terminal umum, 107 terminal khusus, 2 pelabuhan domestik dan 5 pelabuhan internasional serta Bandara Internasional Hang Nadim yang terus berkembang.

Investasi asing juga terus meningkat. Meski pandemi Covid-19 melanda dunia, investasi asing naik 122,8 persen dari 76 juta dolar Amerika tahun 2020 menjadi 171 juta dolar Amerika tahun 2021.

Dari laman Dewan Nasional Kawasan (KEK) Republik Indonesia, di Kepri ada tiga KEK, yakni KEK Batam Aero Technic yang bergerak di bidang industri Maintanance, Repair Overhaul (MRO) pesawat terbang. Harap dicatat, ini yang pertama di Indonesia.

KEK Nongsa yang bergerak di bidang industri digital dan pariwisata. Selain menarik investor asing, Nongsa Digital Park bakal menjadi digital hub Indonesia dan Singapura serta industri startup yang tumbuh makin pesat.

KEK Galang Batang di Pulau Bintan yang mulai beroperasi sejak 2018 lalu, adalah sentra industri pengolahan mineral hasil tambang bauksit dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Total investasinya Rp 36,25 triliun. “Hanya Provinsi Kepri di Indonesia yang memiliki tiga Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Di tengah geliat perkembangan ekonomi itu, mengapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa kota dan kabupaten, termasuk di Provinsi Kepri sendiri, tidak berkembang dan banyak masalah? Apa yang terjadi di tubuh perusahaan daerah, yang mestinya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengisi pundi-pundi kas daerah? (*/bersambung)