Nasional

Segera Bekukan Rekening Rp 120 T Milik Bandar Narkoba

Reporter: JP GROUP Editor: GALIH ADI SAPUTRO

KEPALA Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose (kedua kiri) bersama Kepala Badan Keamanan Laut (Kepala Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia (kedua kanan) menggelar barang bukti narkoba jenis sabu, Rabu (17/2) di gedung BNN Jakarta. BNN menggagalkan penyelundupan 450 kilogram (kg) narkoba jenis sabu-sabu di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Rabu (17/2). (HUMAS BNN RI UNTUK BATAM POS)

batampos.id – Rekening jumbo milik Bandar narkotika harus segera dibekukan. Bandar pemilik rekening itu juga harus dicegah kabur keluar negeri. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut.

Kabag Humas BNN Brigjen Sulistyo Pudjo menuturkan, temuan dari PPATK ini meruni dari lembaga tersebut. Berbeda dengan temuan rekening mencurigakan Bandar lainnya, yang biasanya merupakan permintaan dari BNN. ”Saat di rapat dengar pendapat dengan DPR, BNN mendengar informasi itu dari Kepala PPATK,” ujarnya.

BNN sangat mengapresiasi PPATK yang menyampaikan informasi itu baik melalui rapat dan media massa. Karena itu lembaga pemberantas narkotika akan segera berkoordinasi dan meminta informasi dari mana dugaan tersebut. ”Kami segera datang ke PPATK,” tuturnya.

Setelah mendapatkan informasi rinci dari PPATK, maka akan terlihat berapa jumlah transaksinya dan kelompok mana yang memiliki rekening ini. Apakah merupakan kelompok yang banyak atau hanya satu orang saja. ”Kalau transaksi besar koordinasi dengan kelembagaan lain penting,” terangnya.

Dengan begitu, BNN juga akan bisa memastikan kebenaran rekening itu terkait dengan Bandar narkotika atau tidak. Dia mengatakan, atau malah terhubung dengan kejahatan trans nasional lainnya. ”Ini informasi sifatnya awal,” urainya.

BNN menyadari bahwa perlu kerja cepat untuk bisa mencegah Bandar pemilik rekening itu kabur. Serta, membekukan rekening agar dana tidak dikirim keluar negeri yang akhirnya menyulitkan untuk menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). ”Tapi, dalam kasus semacam ini prosesnya panjang ,” jelasnya.

Sebagai contoh kerjasama BNN dengan KPK yang mampu melacak aliran dana dalam rekening Bandar. Koordinasi antara BNN dengan KPK sangat bagus hingga mampu mendapatkan jaringan besar. ”Kasus semacam ini komplek, karena itu akan kami lihat mana yang bisa ditindaklanjuti dari temuan PPATK itu, urainya.

Sementara Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Brigjen Krisno H. Siregar menuturkan, telah mendapatkan instruksi dari Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk segera menindaklanjuti temuan PPATK berupa rekening Bandar Rp 120 triliun. ”Kami akan aktif meminta informasi,” jelasnya.

Kendati telah menangani berbagai kasus TPPU Bandar narkotika, dia mengatakan bahwa sebelum mencuat di media massa, Dittipid Narkoba belum mendapatkan informasi dari PPATK untuk rekening jumbo Bandar Rp 120 triliun itu. ”Beda kalau itu merupakan permintaan kami, kalau kami yang mencurigai kami berikan PPATK. Lalu, PPATK kasih perkembangannya ke kami,” urainya.

Sementara itu, Kepala PPATK Dian Ediana belum bisa berkomentar banyak soal temuan rekening jumbo Rp 120 triliun yang diduga milik sindikat narkoba. Saat dikonfirmasi Jawa Pos melalui pesan singkat, pria yang menjabat kepala PPATK sejak Mei 2020 itu berjanji segera menjelaskan lebih rinci hari ini. “Besok (hari ini, Red) saya infokan, ya,” kata Dian kepada Jawa Pos.

Sebelumnya, dalam paparan national risk assessment (NRA) 2021, Dian sempat menyebut narkotika merupakan jenis pidana asal yang berkategori ancaman tinggi tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke luar negeri (outward risk). Secara umum, selama periode 2016-2020, terdapat 336 putusan perkara TPPU berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian NRA tersebut. Estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan TPPU itu mencapai Rp 44,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, nilai kejahatan terbesar adalah tindak pidana narkotika sebesar Rp 21,5 triliun (48,67 persen) ; tindak pidana penipuan sebesar Rp 14,2 triliun (32,08 persen); tindak pidana korupsi Rp 5,05 triliun (11,4 persen); tindak pidana penggelapan (2,94 persen); tindak pidana di bidang perbankan (1,36 persen); tindak pidana transfer dana (1,07 persen); dan tindak pidana di bidang perpajakan (1,05 persen). (*)

Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO