Feature

“Modal Tak Balik, Untung Tak Ada…”

Mengurai Masalah, Mencari Solusi BUMD di Kepri (2)

Semua kabupaten, kota hingga tingkat provinsi di Kepri, memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, hampir semua BUMD itu bermasalah. Mari kita telisik satu per satu, masalah yang melilit perusahaan pelat merah ini.

Laporan: SOCRATES
Editor: MOHAMMAD TAHANG

INILAH daftar nama perusahaan BUMD di Kepri, berurutan dari tahun berdirinya. PT Pembangunan Kota Batam berdiri 6 Januari 2003. PT Pembangunan Kepri didirikan 28 Juni 2006. PT Bintan Inti Sukses berdiri tanggal 9 Januari 2007. PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang berdiri tahun 2010.

Berikutnya, PT Karya Karimun Mandiri berdiri tahun 2012 dan tiga lainnya adalah Perusda, BPR Karimun dan PDAM Tirta Mulia. Perusda Anambas Sejahtera didirikan tahun 2012. Di Natuna ada BUMD Perusda Natuna. Serta PT Pembangunan Selingsing Mandiri Kabupaten Lingga, yang berdiri tahun 2013.

Batam yang paling duluan punya BUMD. Di bawah bendera PT Pembangunan Kota Batam. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang sudah disetujui DPRD Kota Batam.

BUMD Batam bisa dibilang perusahaan sapu jagad. Bidang usaha perusahaan ini banyak. Mulai dari perdagangan umum, pertambangan, pertanian, pariwisata, kepelabuhanan, transportasi, pembangunan, telekomunikasi, pembangkit listrik, perumahan dan keuangan. Ada sepuluh bidang usaha.

PT Pembangunan Kota Batam, pemegang sahamnya adalah Pemko Batam 90,9 persen dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sekawan 0,9 persen. Perusahaan ini, berkedudukan di Perum Villa Bukit Indah Blok I Nomor 15 Batam.

Modal awal sebesar Rp 2,2 miliar dari Pemko Batam, ludes ketika BUMD ini terjun ke bisnis sembako. PT Pembangunan Kota Batam hanya bertahan sampai 2004 dan sejak 2005 berhenti beroperasi dan vakum secara keuangan. Ini disampaikan Direktur Utama PT Pembangunan Kota Batam, Hari Basuki, saat dengar pendapat di DPRD Batam.

Modal habis tergerus biaya operasional, direksi melakukan terobosan. Caranya, menjalin kerja sama dengan perusahaan lain dan mendapat royalty 10 persen. Kerja sama itu, dalam perdagangan gas dan mendapat pasokan gas dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang 20bbtud, kerja sama dengan PT Inti Daya Latu. Selain itu, ada kerja sama pengolahan limbah B3 dengan PT Adiprotek Envirodunia serta kerja sama dengan PT Tria Talang Emas membangun PLTU batubara 2×60 MW di Kabil.

Sehingga, perseroan telah menyetor deviden dari hasil kerja sama tersebut ke kas daerah Pemko Batam Rp 3,4 miliar dalam kurun waktu 2012 hingga 2016. Serta memiliki aset satu unit ruko yang dijadikan kantor perseroan.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun tentang BUMD Kota Batam pasal 12, masa jabatan direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan atau diberhentikan sebelum masa jabatan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa.

Anehnya, Hari Basuki menjadi Direktur Utama PT Pembangunan Kota Batam selama 17 tahun, sampai kemudian BUMD Batam dibekukan aktivitasnya pada April 2021. Kabarnya, selain aset satu unit ruko, masih ada saldo kas dan piutang ke pihak ketiga sebesar 1,5 juta US dolar. Jika dikonversi dengan kurs hari ini, setara dengan Rp 21.373.500.000.

Saat ini, posisi Hari Basuki demisioner, setelah RUPS tanggal 25 Agustus 2018, dan dilakukan seleksi ulang yang diumumkan 13 Desember 2019. Seleksi sebelumnya gagal, lantaran calon yang ada dinilai tidak memenuhi syarat. Mulai dari seleksi administrasi, uji kelayakan kompetensi (UKK) meliputi psikotes, assessment centre, wawancara, presentasi proposal dan wawancara akhir dengan Wali Kota Batam, sebagai pemegang saham.

Mengapa BUMD Kota Batam tidak berkembang seperti daerah lain? Seorang pengusaha Batam yang enggan ditulis namanya dan tahu seluk beluk PT Pembangunan Kota Batam mengatakan, “Stakeholder tidak paham soal bisnis dan terlalu banyak kepentingan politik,” katanya.

Ia menyebutkan, laba yang diperoleh BUMD Kota Batam, bukan saham kosong dan participating interest (PI) 10 persen yang hanya berlaku untuk sektor migas seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 tahun 2016.

Bagaimana dengan BUMD Provinsi Kepri di bawah bendera PT Pembangunan Kepri? Sejak awal didirikan, Pemprov Kepri sudah menggelontorkan dana Rp10 miliar. Direksinya langsung tancap gas membentuk sepuluh anak perusahaan. Inilah anak-anak perusahaan itu; PT Kepri Oil Inti Energy, PT Kepri Gas Inti Utama, PT Kepri Malaka Solution, BPR Kepri Batam dan Bintan, PT Kepri Enerflow Envoronment, PT Sin Kepri Logistik, PT Kepri Jasa Angkasa dan PT Pandu Nautica.

Saking bernafsunya, para direksi terbang ke Natuna dengan pesawat carteran dengan tarif 2.000 US dolar per jam, berencana menggarap binis migas. Komponen biaya yang banyak menyedot kas BUMD ini, membayar gaji 30 orang karyawan, direksi dan komisarisnya. Semua anak perusahaan perlu biaya. Inilah perusahaan yang dari awal, besar pasak daripada tiang!

Cukup? Belum. Meski belum menghasilkan laba, tahun 2008 direksi membuat business plan dan meminta modal Rp 28 miliar. Direksi juga membuat perencanaan hebat berencana menggarap pelabuhan dan membuat PT Bandar Bangun Cemerlang dan membutuhkan suntikan dana Rp 460 miliar. Belakangan, Pemprov dan DPRD Kepri mengucurkan modal tambahan Rp 4 miliar.

Dalam perjalanannya, mendadak Direktur Utama PT Pembangunan Kepri meletakkan jabatan lantaran tergiur menjadi calon legislatif. Padahal, pengurus perseroan harus steril dari politik praktis. Penggantinya, malah masuk penjara lantaran terbukti korupsi Rp 1,3 miliar. PT Pembangunan Kepri juga terbelit utang Rp 6 miliar.

Pengalaman pahit ini, mestinya jadi dasar dilakukan evaluasi total dan special audit, agar tidak terulang lagi. Namun, setiap ganti kepala daerah, lain lagi kebijakannya. Padahal, tidak hanya menggerogoti kas daerah, masalah yang membelit BUMD membuat kepala daerah pening kepala.

Sampai saat ini, PT Pembangunan Kepri, yang jumlah anak perusahaannya bertambah menjadi 17 perusahaan, masih dililit berbagai persoalan. Dari 17 perusahaan, hanya 3 yang aktif. Direkturnya sudah berganti sembilan kali. Jangan-jangan, direksinya beranggapan, makin banyak anak perusahaan, makin banyak peluang dan makin hebat.

Anehnya, meski punya belasan anak perusahaan, kegiatan perusahaan pelat merah ini, menjual air mineral, membuka toko kelontong dan bisnis laundry. Inilah daftar anak perusahaan tambahan BUMD Kepri. Yakni, PT Kepri Sarana Transportasi, PT Kepri Airlines, PT Energi Kepri Abadi, PT Kharisma Karyatama Kepri, PT Pembangunan Kepri NWN, PT Sarana Kepulauan Riau, PT Bumiputra Pembangunan Kepri, dan PT Bumiputra Kepri Resources.

Bagaimana dengan BUMD Kota Tanjungpinang di bawah bendera PT Tanjungpinang Makmur Bersama? Meski memiliki usaha penyewaan kios dan mengelola pasar, BUMD Kota Tanjungpinang yang beroperasi sejak Maret 2010 ini bisa berlaba. Namun, labanya habis tergerus membayar gaji karyawan. Awalnya, diberi modal Rp 1,6 miliar, lalu dua tahun kemudian, disuntik modal lagi Rp 2,5 miliar.

Masalah yang melilit PT Tanjungpinang Makmur Bersama, antara lain; mismanajemen, kerja sama pembangunan tower dengan pihak ketiga yang tidak transparan, hingga dugaan kasus korupsi. “Sudah sekian tahun kerja sama, modal tak balek, untung tak ada,” kata Lis Darmansyah, wali kota Tanjungpinang saat itu, kepada wartawan.

Pemkab Karimun punya empat BUMD untuk menopang pendapatan daerah. Tapi, pada awal berdiri, mengalami masa-masa suram. Pasalnya, modal yang digelontorkan mencapai Rp 9,5 miliar. Saldo kas di akhir masa jabatan direksi, tinggal Rp 2 juta.

Empat BUMD itu, PT Karya Karimun Mandiri (KKM) bidang usaha kepelabuhan (BUP), Perusda bidang usaha pasar dan SPBU Poros, PDAM Tirta Karimun bidang usaha penyediaan air bersih dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun. Namun dari empat BUMD tersebut, baru dua yang telah memberikan kontribusi ke kas daerah. Yakni PT KKM dan Perusda. PDAM Tirta Karimun dan BPR Karimun, masih terbelit utang masa lalu.

Masalah BUMD di Natuna, sama saja. Sejak awal berdiri, setiap tahun disubsidi. Menggarap usaha di bidang penggilingan batu granit, rumput laut, kopra, listrik desa, penyediaan air bersih, parkir hingga menjual gas elpiji. Tahun 2013, dana yang dikucurkan Pemkab Natuna Rp 5 miliar.

Sebagian besar usaha itu rugi. Kemelut di tubuh Perusda Natuna mencapai puncaknya. Mem-PHK 80 orang karyawan dan terlilit utang Rp 4 miliar. Meski harus menjual aset seperti tanah dan bangunan serta mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, tidak mampu menutup utang tersebut.

Masalah ini belum tuntas, Pemkab Natuna malah berencana mengganti perusda menjadi Perumda Seri Serindit dan menyertakan modal Rp 22 miliar. Padahal, Natuna sebagai daerah penghasil gas, sangat berpeluang mendapatkan participating interest sebesar 10 persen dari kontraktor yang harus mengikutsertakan BUMD di daerah.

Kabupaten Lingga, juga pusing kepala soal BUMD di daerahnya. Padahal, bidang usahanya kecil dan menengah, seperti travel, pertamini, pengolahan sagu dan mi sampai ternak bebek. Perusahaan di bawah bendera PT Pembangunan Selingsing Mandiri ini, berdiri 2013. Tiga tahun kemudian, 2016 setop beroperasi. Baru 2019 jalan lagi dengan usaha air kemasan dan pengolahan tepung ikan.

Ajaibnya, Direktur BUMD Lingga yang dilantik Bupati Lingga saat itu, April 2019 untuk masa jabatan 2019-2024, adalah mantan direktur BUMD Bintan, yang tersangkut kasus korupsi Rp 1,7 miliar saat menjadi direktur PT Bintan Inti Sukses. Padahal, sang direktur sudah menjalani seleksi, dari uji kelayakan dan kepatutan, asesmen dan wawancara dengan bupati. Apakah tim penguji dan bupati tidak memiliki rekam jejak sang direktur? Saya tidak tahu. Gelap. (bersambung)