Nasional

PPATK: 1.339 Orang dan Korporasi Terdeteksi di Transaksi Rp 120 Triliun

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. (Dok.JawaPos.com)

batampos.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara terkait uang sebesar Rp 120 triliun yang diduga terkait sindikat narkoba. Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut ada 1.339 orang dan korporasi yang ikut ambil bagian dalam jaringan transaksi rekening jumbo tersebut.

“Jumlah total 1.339 individu dan korporasi yang kita catat dan periksa sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang datang dari tindak pidana narkoba ini,” kata Dian saat diskusi dalam podcast yang disiarkan melalui kanal Youtube PPATK itu, kemarin (6/10).

Lebih lanjut Dian memaparkan bahwa angka Rp 120 triliun itu merupakan angka konservatif. Angka itu, kata dia, bisa dianggap kecil jika dieliminir dengan angka-angka yang biasa dihitung PPATK. “Secara agregat ditotalkan semua uang (Rp 120 triliun) yang ada di rekening itu (sindikat narkoba, Red),” ungkapnya.

Dian menjelaskan uang Rp 120 triliun itu memang cukup rasionalis untuk menjelaskan betapa seriusnnya persoalan yang berkaitan dengan narkoba. Pun, bukan hanya di dalam negeri, transaksi terkait bisnis narkoba itu juga terdeteksi di luar negeri. “Itu (transaksi mencurigakan bisnis narkoba, Red) sejak 2016 hingga 2020,” imbuh Dian.

Sebelumnya, dalam paparan national risk assessment (NRA) 2021, Dian sempat menyebut narkotika merupakan jenis pidana asal yang berkategori ancaman tinggi tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke luar negeri (outward risk). Secara umum, selama periode 2016-2020, terdapat 336 putusan perkara TPPU berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian NRA tersebut. Estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan TPPU itu mencapai Rp 44,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, nilai kejahatan terbesar adalah tindak pidana narkotika sebesar Rp 21,5 triliun (48,67 persen) ; tindak pidana penipuan sebesar Rp 14,2 triliun (32,08 persen); tindak pidana korupsi Rp 5,05 triliun (11,4 persen); tindak pidana penggelapan (2,94 persen); tindak pidana di bidang perbankan (1,36 persen); tindak pidana transfer dana (1,07 persen); dan tindak pidana di bidang perpajakan (1,05 persen). (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim