Feature

Wali Kota Rudi Kecewa, Gubernur Ansar Gerah

Mengurai Masalah, Mencari Solusi BUMD di Kepri (3-Habis)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memutuskan membekukan PT Pembangunan Kota Batam. Ia kecewa, lantaran kinerja BUMD Batam tidak efektif dan membebani APBD. Sementara, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, gerah dan menilai perusahaan daerah hanya sebagai asesoris belaka.

Laporan: SOCRATES
Editor: MOHAMMAD TAHANG

“Saya hentikan, daripada uang keluar tidak ada hasil. Kita telusuri soal BUMD ini mau kiprahnya seperti apa? Mau ganti orang, sama saja. Yang penting, tujuannya dan kiprahnya apa? Sementara, dinonaktifkan dulu,” kata Rudi, kepada wartawan. Seleksi calon direksi sudah dua kali dilaksanakan, pada April 2019 dan Desember 2019 dan gagal.

‘’Perusahaan daerah jangan hanya jadi aksesoris belaka,’’ kata Ansar Ahmad. Padahal, BUMD bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah dan menjadi kekuatan fiskal Kepri. Potensi besar di masa depan, kata Ansar, participating interest (PI) 10 persen dari perusahaan eksplorasi gas dan minyak bumi di Natuna. Ansar berencana, menyisir satu persatu anak perusahaan PT Pembangunan Kepri dan fokus pada perusahaan yang memiliki prospek di masa depan.

Inefisiensi, praktik curang, rasio laba yang rendah terhadap aset, atau return on asset (ROA) menunjukkan kinerja manajemen dan keuangan yang tidak makimal, terjebak dalam pola kerja birokrasi, calon direksi titipan, adalah persoalan yang melilit BUMD di Kepulauan Riau. Silang sengkarut BUMD ini menyebabkan, fungsi BUMD jadi terbalik, menyedot kas daerah.

Lantas, bagaimana solusinya? Sudah saatnya, Ansar Ahmad, Muhammad Rudi, Rahma, Aunur Rafiq, Wan Siswandi, M. Nizar, Abdul Haris, dan Roby Kurniawan, duduk bersama mencari solusi mengatasi berbagai masalah yang melilit BUMD di seluruh Kepulauan Riau. Tentu saja, diawali dengan audit secara total yang dilakukan akuntan publik independen.

Sebab, kepala daerahlah yang paling bertanggung jawab terhadap perusahaan pelat merah ini, sebagai pemegang saham mayoritas. Pembahasan bisa dilakukan secara virtual, menghemat biaya dan mengatasi kendala geografis untuk bertemu tatap muka. Jumlah BUMD di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 1.149 BUMD. Faktanya adalah, sebanyak 70 persen, kondisinya rugi. Jadi, Kepri tidak usah malu.

Prof Dr Syarif Hidayat MA, Peneliti Utama Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menawarkan solusinya seperti ini. BUMD tidak diswastakan tapi menjadi public private partnership (PPP ) seperti di negara lain.

Selain peneliti utama LIPI, Syarif Hidayat adalah pakar ekonomi politik, otonomi daerah dan politik lokal, mempublikasikan114 karya ilmiah, tim ahli Indeks Demokrasi Indonesia dan dosen pasca sarjana ilmu politik dan administrasi negara Universitas Nasional.

‘’Masalah yang dihadapi BUMN dan BUMD adalah cerita lama. Tidak hanya soal mismanajemen, tapi juga dipolitisasi kroni pejabat, oligarki partai politik, implikasi pilkada sebagai politik balas budi, menjadi sapi perahan pejabat dan partai politik,’’ kata Prof Dr Syarif Hidayat MA.

BUMD yang cenderung dikelola tidak benar, kata Syarif Hidayat, penyebabnya sangat komplek. Selain mismanajemen, politisisasi, menjadi ATM pejabat dan aktor politik, dan menjadi pot untuk menyedot uang negara yang notabene adalah uang rakyat.

‘’Sensitivitas masyarakat terhadap BUMD juga rendah dampak maraknya politik uang. Sehingga, terjadi pembiaran begitu lama kondisi BUMD yang morat-marit. Mereka berdalih, ini kan urusan pemerintah, bukan urusan saya,’’ kata Syarif Hidayat. Apalagi, kesadaran kritis masyarakat, kini dibelenggu melalui UU ITE.

Kendati direksi BUMD berasal dari kalangan profesional, mereka menyadari terpilih bukan karena profesionalisme, tapi ada unsur politik balas budi terhadap aktor politik tertentu. Apalagi, jika komisarisnya berasal dari kalangan birokrat, yang tidak memahami seluk beluk dunia usaha. ‘’Yang masih punya idealisme, memilih mengundurkan diri atau keluar. Tapi, kemudian diganti dengan yang masih bisa diajak kompromi,’’ ujar Syarif Hidayat.

Dari hasil penelitian mahasiswanya, di beberapa daerah ditemukan fakta, ada kepentingan kepala daerah dengan modus memperjuangkan alokasi anggaran dengan alasan kepentingan masyarakat. Ternyata, dari hasil audit, tidak hanya dana BUMD, termasuk pinjaman dari pihak ketiga, untuk modal Pilkada periode kedua.

Menurut Syarif Hidayat, khittah BUMD adalah layanan publik, bukan mencari keuntungan. ‘’Beberapa negara seperti Kanada, Selandia Baru dan Thailand memilih menjadikan BUMD sebagai Public Private Partner (PPP). Ada komisi independen yang mengawasi kinerja BUMD dari kalangan profesional yang mengevaluasi dari perencanaan, audit keuangan dan kinerja manajemen. Di Indonesia, ini belum ada karena tidak menguntungkan untuk oligarki kapitalis dan partai politik,’’ paparnya.

Berbeda dengan BUMN yang memiliki payung hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMD masih mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Dalam Undang-undang yang sudah berlaku selama 59 tahun ini, berdasarkan manifesto politik dan ekonomi terpimpin. Undang-undang ini, ditandatangani oleh Presiden RI pertama, Ir Soekarno, tanggal 14 Februari 1962.

Pengelolaan BUMD saat ini berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, dengan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, belum ada peraturan pemerintah yang lebih spesifik. BUMD yang berbentuk perseroan, tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adakah BUMD di Kepri yang kinerjanya baik dan berprestasi? Jawabannya ada. Namanya PT Bank Pembangunan Riau Kepri, yang bulan lalu dapat penghargaan excellent Info Bank Award 2021 dan Top BUMD bintang empat.

Bank milik pemerintah Provinsi Kepri dan Riau dan seluruh kabupaten dan kota di dua propinsi ini, asetnya Rp30 Triliun. Bank Riau Kepri sedang mempersiapkan diri dikonvensi menjadi bank umum syariah. Unit usaha syariah bank ini, akhir tahun 2020 tumbuh 68,77 persen, dan labanya tumbuh 133 persen, dibanding tahun sebelumnya. Dengan nilai aset dan pertumbuhan seperti itu, jika Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah, akan lansung melesat menjadi bank syariah terbesar ketiga di Indonesia.

Namun, struktur kepemilikan Bank Riau Kepri per Desember 2019, komposisi saham jauh lebih besar dimiliki Pemprov Riau dibandingkan Pemprov Kepri. Pemprov Riau 38,71 persen, Pemprov Kepri 1,11 persen, gabungan pemko dan pemkab Riau dan Kepri 59,90 persen dan koperasi Amanah Riau Kepri 0,28 persen.

Secara total, Pemprov Riau menguasai 84,52 persen saham Bank Riau Kepri, dengan 12 kabupaten dan kota. Sementara, Pemprov Kepri dengan 8 kabupaten dan kota total sahamnya 15,18 persen. Mungkin itu sebabnya, tidak satupun direksi dan komisaris Bank Riau Kepri dari Kepulauan Riau.

Bank Riau Kepri tahun 2021 ini, menyetor deviden Rp106 Miliar, perusahaan daerah yang paling besar menyetor deviden ke Pemprov Riau dan Pemprov Kepri sebagai pemegang sahamnya. Bisa ditebak, Pemprov Kepri dan seluruh kabupaten kota dapat bagian berapa.

Saya pernah bertanya kepada Dahlan Iskan, apa kesulitannya membangun dan mendirikan begitu banyak perusahaan. Jawaban mantan Menteri BUMN itu adalah, memilih siapa orangnya. Kalau orang itu bagus, ditempatkan dimana saja, tetap bagus. Begitu juga sebaliknya.

Saya juga pernah mengikuti seleksi calon direksi BUMD Kota Batam. Sebelum wawancara akhir dengan walikota, saya mengundurkan diri dan tetap menjadi wartawan dan memilih Batam Pos saja! (*)