Kepri

Hanya Punya Dua Kelas, 3 Guru ASN, Siswa 300 Orang, Potret Buram Dunia Pendidikan Kepri di SMAN 26 Batam

Pertemuan orangtua pelajar, guru SMAN26 Batam dan Wirya Silalahi untuk mencaci solusi

batampos.id– Selama proses belajar mengajar daring, banyak persoalan pendidikan di Kepri belum muncul ke permukaan. Tapi begitu covid mereda dan pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, banyak persoalan persoalan bermunculan. Sebagai contoh nyata di SMA N 26 Batam. Sekolah yang berdiri hampir 3 tahun lalu, sampai saat ini baru memiliki dua kelas belajar. Ironisnya, ruang guru harus menyewa di salah satu ruko di dekat lokasi sekolah di daerah Botania, Batamkota.

BACA JUGA: Sahat Sianturi : Masyarakat Minta Subsidi Pendidikan Merata

Komisi 4 DPRD Kepri yang membidangi dunia pendidikan melalui sekretarisnya Wirya Putra Silalahi sangat menyesalkan lambatnya dinas terkait menyelesaikan persoalan pendidikan ini. ”Tiga tahun berdiri, baru dua kelas saja, muridnya saja mencapai 300 orang. Guru ASN hanya 3 orang,” beber Wirya. Kasus ini muncul, kata Wirya, setelah orang tua murid berdemo beberapa hari lalu ke sekolah sehubungan dengan dimulainya PTM. ”Dua kelas yang ada tanpa meubelar. Mau gimana belajar PTMnya,” sesal Wirya saat menemui orang tua para pelajar yang berdemo.

Ruang belajar yang dimiliki SMAN26 Batam

Memang, ujar Wirya, ada solusi diberi yakni saat PTM, terpaksa 8 kelas menumpang di SMA 3, dengan syarat selesai dulu SMA3 PTM baru SMA 26 masuk. ”Artinya wajib masuk siang, ini juga keluhan para orang tua. SMA 26 ini memiliki 5 kelas 10, 4 kelas 11 dan 1 kelas 12,” sebutnya.

Selain itu, guru ASN di SMAN 26 hanya 3 orang, kepala dan wakil kepala sekolah, serta seorang guru.
11 guru masih PTT, dan 6 orang guru komite sekolah. ”Artinya menjadi beban orang tua siswa.
Jadi, sudahlah sekolah sangat tidak memenuhi persyaratan, orangtua siswa harus menanggung beban lebih, karena mereka harus menanggung gaji guru dan petugas sekolah yangg disiapkan oleh komite sekolah.

Seorang guru komite hanya digaji Rp 700.000 sebulan ditambah tunjangan transportasi & makan sekitar Rp 1 juta per bulan. Jadi total penghasilan seorang guru komite hanya menerima Rp 1,7 juta per bulan, jauh lebih kecil dari UMK Kota Batam yang mencapai 4,1 juta per bulan,” sebutnya.

Dari kasus ini, Wirya melihat pemprov kepri tidak punya perhatian sama sekali terhadap dunia pendidikan. Padahal, sebutnya, amanat konstitusi telah memerintahkan harus mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD di masing-masing tingkatan.Hal ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-VI/2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kegiatan penyelenggaran pendidikan nasional.

”Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Lebih spesifik lagi, angggaran pendidikan dituangkan dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD,” sebutnya.

”Inilah kalau kepala daerahnya tidak perduli terhadap dunia pendidikan. Sehingga terjadilah seperti SMAN 26 Batam ini. Sangat menyedihkan dan sangat terbelakang. Sebagai contoh, APBD Provinsi Kepri dengan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp1 Triliun tapi masih kita temui dunai pendidikan seperti di SMAN 26. Kalau dihitung dari total APBD Kepri seperetinya dunai pendidikan kita akan bagus karena mendapat porsi 20 persen, tapi nyatanya masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Untuk itu, Wirya mengharapkan kepala daerah harus mengikuti semangat konstitusi mengalokasikan anggarannya untuk dunia pendidikan agar dunia pendidikan sebagai pencetak generasi penerus pembangunan benar benar dengan fungsinya dan tak dipusingkan lagi dengan beban lainnya seperti kekurangan guru, kekurangan kelas dan lainnya.

‘Kasus seperti yg pertama inilah yg terjadi di Pemprov Kepri selama ini, sangat menyedihkan. Kepala daerah tak punya perhatian dan Dinas Pendidikannya juga sangat apatis, menerima nasib saja tanpa ada usaha sama sekali. Kalau seperti ini kepala daerah dan Dinas Pendidikannya, jangan harap akan ada kemajuan dunia pendidikan di Kepri akan maju. Selalu akan jauh tertinggal dan terbelakang dari provinsi lain,” sebut Ir. Wirya Putra Sar Silalahi. (*)

Reporter: Jailani