Nasional

LBH Makassar Beberkan Kejanggalan Penghentian Kasus Pemerkosaan 3 Anak

Ilustrasi. Tim kuasa kasus pemerkosaan terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan memberikan sejumlah bukti terkait penghentian penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan anak. (Dok. JawaPos.com)

batampos.id – Tim kuasa kasus pemerkosaan terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan memberikan sejumlah bukti terkait penghentian penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan tiga anak. Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir menilai penghentian penyelidikan yang dilakukan Polres Luwu Timur adalah prematur, serta di dalamnya ditemui sejumlah pelanggaran prosedur.

Dia menjelaskan, proses pengambilan keterangan terhadap para anak korban, pelapor selaku ibu dari para anak dilarang untuk mendampingi. Termasuk saat membaca berita acara pemeriksaan para anak korban yang Penyidik minta Pelapor untuk tandatangani.

“Bahwa proses tersebut juga tidak melibatkan pendamping hukum, pekerja sosial, atau pendamping lainnya. Hal ini menyalahi ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 yang menyatakan bahwa, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial,” kata Haedir dalam keterangannya, Minggu (10/9).

Menurut Haedir, pengambilan keterangan para anak korban yang hanya dilakukan satu kali dan tidak didampingi dalam pemeriksaan tersebut, mengakibatkan keterangan para anak korban tidak tergali dan terjelaskan utuh dalam berita acara interogasi pada berkas perkara. Dia pun mengungkapkan, dasar penghentian penyelidikan oleh penyidik adalah termasuk dua dokumen yang dikategorikan penyidik sebagai bukti petunjuk, yaitu hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur dan asesmen Puspaga Lutim. Kedua petunjuk tersebut pada pokoknya menyatakan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan Terlapor selaku ayahnya.

“Sementara keduanya berasal dari proses yang berpihak pada terlapor. Ini salah satunya ditunjukkan dari dipertemukannya para anak korban dengan terlapor ketika pertama kali pelapor meminta perlindungan di P2TP2A Luwu Timur. Bahkan petugas yang menerima laporan memiliki konflik kepentingan karena pertemanan dengan terlapor sebagai sesama Aparat Sipil Negara (ASN),” ungkap Haedir.

Haedir menyesalkan, dalam berkas perkara penyelidikan yang dipaparkan pada gelar perkara khusus di Polda Sulsel terdapat dokumen yang semestinya didalami penyidik tapi diabaikan. Salah satunya, Visum et Psychiatricum (VeP) terhadap para anak korban, yang masing-masing menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor.

Meski begitu, terdapat kejanggalan juga dalam dokumen tersebut. Sebab memasukkan hasil pemeriksaan P2TP2A Luwu Timur yang menerangkan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku Ayahnya.

“Ada upaya mendelegitimasi kesaksian Pelapor lewat tindakan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelapor yang dilakukan penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuat serta tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pelapor. Kami menilai hal ini justru menunjukkan ketidakberpihakan Penyidik Polres Lutim pada korban,” cetus Haedir.

Karena itu, terdapat laporan psikologis terhadap para anak korban oleh Psikolog P2TP2A Kota Makassar tertanggal 20 Desember 2019, yang telah diajukan Tim Kuasa Hukum pada gelar perkara di Polda Sulsel tanggal 6 Maret 2020. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa para anak korban mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang dilakukan oleh ayah kandung korban beserta dua temannya.

“Adapun tidak ditemukannya tanda-tanda trauma pada para anak tidak berarti kekerasan seksual tersebut tidak terjadi,” ucap Haedir.

Hal ini justru berbeda dengan dua surat Visum et Repertum (VeR) yang disebut penyidik tidak terdapat tanda kekerasan. Pelapor memilik bukti foto dubur dan vagina para anak korban yang memerah dan nampak janggal, yang diambil pada Oktober 2019. Pada sekitar waktu tersebut, para anak korban terus mengeluhkan sakit pada area dubur dan vagina mereka kepada pelapor.

“Bahwa pelapor melakukan pemeriksaaan terhadap para anak korban di Puskesmas Malili dan mendapatkan surat rujukan untuk berobat yang dikeluarkan oleh dokter lain, tertulis hasil diagnosa bahwa para anak korban mengalami kerusakan pada bagian anus dan vagina, serta child abuse,” tegas Haedir.

Dia memastikan, bukti-bukti dan argumentasi hukum tersebut telah disampaikan dalam Gelar Perkara Khusus atas permintaan kami Pada 6 Maret 2020 di Polda Sulsel. Namun hasil seluruhnya tidak dipertimbangkan oleh Polda Sulsel.

“Pada 14 April 2020 Polda Sulsel mengeluarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) dengan nomor: B/ 338/ IV/ RES.7.5/ 2020/ Ditreskrimum. Bahwa surat tersebut pada pokoknya memberitahukan bahwa proses penyelidikan terhadap perkara a quo dihentikan penyelidikannya, karena tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup dan memberikan rekomendasi kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Luwu Timur agar menghentikan proses penyelidikan dan melengkapi administrasinya,” pungkas Haedir.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono telah menyampaikan, Polri akan melanjutkan laporan pemerkosaan tiga anak yang diduga oleh Ayah kandung. Hal ini jika ditemukan bukti baru.

“Ini tidak final. Apabila memang ditemukan bukti-bukti baru maka penyidikan bisa dialkukan kembali,” ucap Rusdi di Kompleks Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/10).

Rusdi menjelaskan, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Luwu Timur pada 2019 lalu, menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena tidak ditemukan adanya barang bukti yang kuat. Sehingga, Ayah korban selaku terduga pelaku, tidak bisa diproses hingga ke persidangan.

“Hasil daripada penyelidikan dari penyidik itu dilakukan gelar perkara. Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut,” pungkas Rusdi. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim