Opini

BUMD Milik Daerah Riwayatmu Kini Dalam Pelaksanaan KPBPB dan KEK

batampos.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, dibentuk berdasarkan Peraturan Per-undang-undangan, termasuklah didalamnya Peraturan Daerah sebagai bentuk Pernyertaan Modal Daerah, namun dari beberapa tulisan Bung Socrates, mengurai masalahan ini 3 (tiga) hari berturut-turut (bersambung), diharian ini sehinga bila diteliti lebih mendalam soal BUMD yang sekarang ini riwayatnya tak mendapat dukungan yang posistif dari Kepala Pemerintahan Kota batam, apa sebab-nya, mengapa harus demikian, apakah tidak perlu diselamatkan, ini perlu dianalisis untuk memberikan harapan yang lebih mencerminkan fakta dan persoalan yang sesungguhnya. KPBPB yang di maksud dalam tulisan ini tentu

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, begitu juga KEK yang di maksud adalah Kawasan Ekonomi Khusus, artinya yang mau diuraikan dalam tulisan ini adalah, betapa konyolnya kita berpikir mebiarkan BUMD Batam mati ke-hausan dibawah air terjun. Kenapa diberi khiasan seperti itu, adalah bahwa kebetulan yang menjadi kepala BP Batam adalah Wali Kota Batam, seharusnya kegiatan BUMD Pemko Batam dapat berperan banyak dalam begitu banyaknya kegiatan-kegiatan pembangunan di Batam sebagai KPBPB dan KEK di Batam.

Penyertaan Modal Daerah

Sebelum mendirikan BUMD ada Perda di terbitkan sebagai dasar Pernyertaan Modal Daerah, itu artinya adalah bentuk keseriusan Daerah dalam memerankan BUMD dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota batam yang didalamnya ada KPBPB Batam atau FTZ (Free Trade Zone), artinya kalau soal kegiatan tidak akan kurang-malah berlebihan. Padahal seperti yang diuraikan oleh Bung Socrates, tujuan BUMD didirikan adalah untuk meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD), makanya, melalui Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) disepakati nilai dan bentuk penyertaan modal. Yang menjadi pertanyaan—adalah kemana ke-ahlian dan profesionalitas dari pengurus BUMD yang di angkat melalui Feet and Profer Test, apa yang membuat tidak bisa bergerak dengan baik sedangkan perusahaan lain yang tidak punya moda sama sekali (modal dengkul) pun bisa berjaya dan sekarang sudah berjaya, dimana letak masalahnya, ini yang perlu diuraikan dalam suatu penjelasan yang konprehensif tentunya melalui suatu penelitian, tidak asal menuding.

Mana ada usaha yang pasti untung

Semua usaha, bisa dilakukan audit kinerja, mengapa pengurus perusahaan tidak bisa menjalankan program perusahaan yang sudah disepakati dengan Pengawas dalam hal ini komisaris perusahaan, kalau memang perusahaan merugi akibat dari kegagalan proyek, atau hal-hal lain, semua bisa dilakukan penelusuran, dimana letak kesalahannya sehingga tidak bisa untuk. Kemudian modal yang di setujui oleh DPRD sebagai jumlah penyertaan modal kemana itu digunakan, kalau kerugian itu akibat dari unsur kesengajaan yang di rekayasa oleh pengurus-ini harus ada cara untuk mempertanggungjawabkannya. Upah terus jalan sekalipun terrus merugi, ini ada sesuatu yang memerlukan penyelidikan internal melalui kegiatan pengawasan yang di lakukan oleh Komisaris, kalau itupun tidak jalan, maka dalam skenario yang dilaksanakan pasti ada yang patut diduga sebagai tindakan yang disengaja merugikan BUMD itu sendiri.

Boro-Boro Untuk, Modal Saja Tak Balik

Kalau modal saja tak balik, bagaimana mau bicara untuk, artinya, pengurus yang menjalankan kegiatan dalam BUMD itu patut diduga melakukan kegiatan yang justru sedemikian rupa sehingga merugikan perusahaan, atau ada pengaruh kekuasaan lainnya yang melindungi tindakan dari pengurus BUMD tersebut sehing, berani melakukan kegiatan yang nyata-nyata modal sendir tidak bisa kembali. Yang menjadi Pertanyaan cara membuat program kerja itu jangan-jangan sudah diskenariokan menjadi buntung modal kerja sendiri tak bisa balik, ini patut diselidiki lebih jauh, jangan jangan ada unsur kesengajaan, sebab situasi seperti itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, namun faktanya terjadi dan tidak ada sanksi yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam BUMD tersebut.

Pimpinan Daerah Harus Menyelamatkan BUMD

Kalau pimpinan daerah hanya sekedar kecewa tap tidak menyelamatkan BUMD maka disini ada persoalan yang serius yang menjadi ranah DPRD melakukan pengawasan, karena Perda Pernyertaan Modal Daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan unsru-unsur yang diatur dalam peran kepala daerah untuk melakukan penyelamatan. Kecewa itu bukan solusi, tampa disertai dengan perintah kepada komisaris untuk mengusut tuntas penyebab ke-kecewaan itu sendiri, dan DPRD juga dapat melakukan Pengawasan melalu mekanisme yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan per-undang-undangan, misalnya saja-dengan mekanisme “Interpelasi” dan jika ditemukan adanya unsur pelagaran dalam pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti kepada proses berikutnya.

Yang menjadi Komisaris BUMD pun seharusnya bukan menjadi tempat mereka yang ada sangkut-pautnya dengan politik praktis, perubahan syarat komisaris juga perlu dilakukan, sebab jika semua dikaitkan keranah politik maka sulit dilakukan profesinalitas tentulah tidak akan dapat melakukan perubahan yang signigikan. Semua pihak seolah oleh sudah mahfum bahwa BUMD itu adalah sebagai alat untuk melakukan sesuatu hal yang diluar keperluan dari BUMD itu sendiri sehingga pengawasan yang dilakukan selama ini cenderung formalitas yang justru berakibat tidak dapat dilakukan yang tegas dan jelas terhadap tujuan dari BUMD itu sendiri dalam melakukan kegiatan. Akan data-data dari BUMD perlu dicermati dan dilakukan audit hukum serta audit lainnya secara bersama-sama atau terpisah untuk mengetahui letak permasalahan sehingga BUMD itu tidak bisa balik modal.

Audit yang dilakukan selama ini justru periksa lagi, sampai sejauh mana investigasi yang dilakukan, terhadap beberapa program yang dijalankan juga harus menemukan inti persoalannya, sebab kalau audit itu sendiri tidak menuju sasaran permasalahan maka hasilnya hanya akan memenuhi syarat formal semata. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa audit diperusahaan dilakukan untuk banyak hal-hal yang berkaitan dengan permintaan audit itu sendiri, yang secara hukum dapat dilakukan pendapat untuk menilai pemeriksaan dan kepentingan dari pesanan audit itu sendiri.

Intinya, BUMD perlu diselamatkan dengan cara sungguh sungguh untuk memperbaiki bukan menjadikannya sebagai bancakan untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan visi misi dari BUMD itu sendiri. Semoga BUMD di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, baik yang di Kabupaten dan Kota dapat diselamatkan dari Pembubaran yang seharusnya menjadi sumber PAD disetiap daerah yang membentuknya. (*)

Oleh: AMPUAN SITUMEANG, Peneliti/Praktisi, dan Akademisi Hukum di Batam