Opini

Pemidanaan Penolak Vaksin Covid-19 dalam Perspektif Hukum HAM Internasional

batampos.id – Pada 30 Januari 2020, WHO telah menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Hal ini menandakan bahwa Covid-19 merupakan masalah global yang mempengaruhi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Dilansir dari Kementrian Kesehatan dalam website INFEKSIEMERGING, per tanggal 5 Oktober 2021 Indonesia memiliki 4.219.284 kasus yang mana 142.261 rakyat meninggal dunia dan 4.046.891 rakyat sudah pulih. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat 14 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak. Walaupun masih banyak negara dengan kasus Covid-19 di atas Indonesia, jumlah tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata.

Beragam cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Salah satu cara ampuh yang digunakan pemerintah adalah vaksinasi masal. Vaksinasi masal telah dilakukan Indonesia sejak Januari 2021 yang awalnya hanya menargetkan tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik seperti TNI atau POLRI. Semenjak April 2021, vaksinasi masal telah dilakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan sampai sekarang telah terlihat dampak positifnya. Pada tanggal 27 September 2021, kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 4.209.403, terlihat penurunan sejak 27 September 2021 ke 5 Oktober 2021 sebesar 162.512 kasus.

Mengutip data dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers Nomor HM.4.6/313/SET.M.EKON.3/10/2021, Laju Penyebaran Kasus (Reproduction Number/Rt) yang ada di bawah 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63), jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Singapura = 1,54; Inggris = 1.05; Filipina = 1,01). Selain itu, Kasus Konfirmasi Harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu sebesar 6,52 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain (Inggris = 505,3 kasus; Malaysia = 376,3 kasus; Singapura = 361,4 kasus). Jika dibandingkan 3 Desember 2020 yang mencatatkan rekor pertambahan harian sebesar 8.369 kasus baru, perkembangan ini merupakan suatu kemajuan. Melihat kesuksesan vaksinasi masal dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memaksimalkan vaksinasi masal agar mencapai herd immnuty agar status Covid-19 tidak lagi menjadi pandemi melainkan endemi sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan Covid-19 tanpa perlu mencatatkan angka kematian dan angka kasus baru yang tinggi.

Penyuluhan dan penambahan stok saja dirasa tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat agar tidak takut untuk divaksin, mengingat vaksin juga disediakan secara gratis. Salah satu strategi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memaksimalkan vaksinasi masal menggunakan hukum pidana. Peraturan pidana di tingkat pusat terhadap penolak vaksinasi Covid-19 dapat dilihat pada Perpres Nomor 14 Tahun 2020 dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 13B Perpres 14/2020 menyatakan,
“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.”

Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, ayat (1) : “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”
Ayat (2) : “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu).”

Dalam tingkat daerah dapat dilihat pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 30 yang berbunyi,
“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal ini mendapatkan banyak pertentangan dari banyak pihak salah satunya dari Peneliti Amnesty Internasional, Ari Pramuditya yang berpendapat setiap orang wajib memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun dalam mendapatkan vaksin. Hal senada diucapkan Ribka Tjiptaning, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR pada 12 Januari 2021 silam yang secara terang-terangan menolak keberadaan vaksin dan pemaksaan terhadap vaksin merupakan pelanggaran HAM. Pertanyaan besar yang muncul dengan pro kontra pemidanaan vaksinasi Covid-19 adalah apakah benar pemidanaan terhadap penolak vaksin dikatakan sebagai pelanggaran HAM?
Vaksinasi Covid-19 berhubungan dengan hak atas kesehatan yang terdapat dalam berbagai konvensi dan deklarasi HAM dunia salah satunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam DUHAM, hak atas kesehatan berada pada Pasal 25 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya..”
Untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hak atas kesehatan terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara yang menjadi bagian dari kovenan ini mengakui setiap orang berhak menikmati standar tertinggi atas kesehatan fisik dan kejiwaaan.

Pasal 12 Ayat (2) menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara untuk merealisasikan ayat (1) sebelumnya, salah satunya pada huruf c yaitu pencegahan, penanganan, dan kontrol atas epidemi, pandemi, endemi, atau wabah penyakit lainnya dan huruf d yang menyatakan bahwa negara harus menciptakan kondisi untuk memastikan setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan. Hak atas kesehatan yang dinikmati setiap orang mengandung unsur kebebasan dan hak. Kebebasan berarti setiap orang bebas untuk mengontrol kesehatan pribadinya dan entitlement atau hak diartikan sebagai setiap orang berhak atas sistem perlindungan kesehatan yang dapat diakses oleh siapapun sehingga dapat menikmati standar kesehatan tertinggi.

Perlu diperhatikan dalam hukum HAM internasional sendiri mengalami dua pertentangan terkait upaya negara memenuhi kewajibannya untuk mengontrol pandemi dengan kebebasan individu terhadap hak atas kesehatan. Jika dihubungkan dengan vaksinasi Covid-19 maka negara menggunakan vaksin Covid-19 untuk mengendalikan pandemi dengan efektif dan efisien sedangkan setiap orang berhak menolak vaksin Covid-19 karena memiliki kebebasan untuk mengontrol tubuhnya sendiri. Jalan tengah untuk masalah ini adalah dengan memperhatikan kesehatan publik. Kesehatan publik adalah suatu cara untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat. Pemilihan kebijakan kesehatan publik dilakukan dengan membentuk kebijakan-kebijakan cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang kesehatan, kemudian memilih salah satu yang dianggap efektif. Efektif berarti cara tersebut paling mudah untuk mencapai penyelesaian suatu masalah dengan tetap memperhatikan beban yang ditanggung oleh masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Dalam konteks Covid-19, pemerintah Indonesia memilih vaksinasi masal dengan ketentuan pidana. Rendahnya literasi di tengah pandemi ini, khususnya Indonesia yang menempati peringkat 62 dari 70 negara berdasarkan survei dari Program for International Student Assessment (PISA) menyebabkan disinformasi mengenai vaksin Covid-19 beredar di masyarakat.

Jika tidak ditangani dengan segera maka usaha negara untuk menyediakan vaksin gratis akan sia-sia dan roda ekonomi tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Untuk itu negara memberlakukan sanksi salah satunya sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19. Pemidanaan yang dilakukan pemerintah juga tidak sewenang-wenang melainkan hanya untuk orang yang sudah dijadikan sasaran untuk vaksinasi kemudian menolaknya dan orang yang berupaya menghalangi proses vaksinasi. Untuk orang yang tidak menjadi sasaran vaksinasi dan sampai sekarang tidak atau belum divaksin tidak dipidana. Orang yang menjadi sasaran vaksinasi dan menolaknya dengan alasan yang tidak saintifik layak untuk dipidana karena dapat merugikan orang di sekitarnya yang juga memiliki hak atas kesehatan dan menghalangi usaha negara untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian sebenarnya pemidanaan terhadap penolak vaksin Covid-19 tidak merupakan pelanggaran hukum dalam perspektif hukum HAM Internasional karena pemidanaan tersebut sebagai upaya Indonesia dalam memenuhi kesehatan publik dengan memperhatikan kondisi dari masyarakat itu sendiri. Kesehatan publik sendiri merupakan jalan tengah yang disediakan apabila ada pertentangan dalam pelaksanaan hukum HAM internasional. Pemidanaan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi terdapat kriteria-kriteria tertentu yang menyebabkan orang tersebut dipidana. (*)

Oleh: I GUSTI NGURAH ANOM MANACIKA MAHAWIJAYA, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada