Karimun

Polemik Sengketa Lahan, Kuasa Hukum Selamat Kirim Surat Terbuka ke Presiden dan Kapolri

Kuasa hukum Selamat dari salah satu anak dari almarhum Asiong Linda Theresia saat memperlihatkan berkas surat terbuka kepada Presiden RI dan Kapolri tentang polemik plang Team JOKOWI CENTRE dilahan kliennya.f.JAMES

batampos.id- Polemik sengketa lahan yang berada di wilayah desa Pangke Barat hingga sekarang belum tuntas dan ditambah munculnya papan plang Team JOKOWI CENTRE dengan dasar warna kuning yang tertulis ”TANAH INI DIKUASAI OLEH KELOMPOK MASYARAKAT DESA PANGKE/DESA PANGKE BARAT SEJAK TAHUN 1997-SEKARANG DI Dampingi Team JOKOWI CENTRE di Kampung Tengah Pangke Barat II RT 002 dan RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat.

BACA JUGA: Ada Plang JOKOWI CENTRE di Lahan Sengketa

” Kemarin, (Sabtu-red) kita sudah mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI dan Kapolri RI. Kenapa demikian, karena klien kami merasa khawatir terhadap keberadaan plang atas nama Team JOKOWI CENTRE dilokasi lahan yang sah,” terang kuasa hukum Selamat salah satu anak dari almarhum Asiong Linda Theresia, Minggu (10/10).

Dikatakan, surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo termasuk Kapolda Kepri Pol Aris Budiman supaya dapat perlindungan hukum dan keadilan bagi para kliennya. Sebab, lahan tersebut secara sah benar-benar dimiliki oleh almarhum Asiong yang serahkan kepada anak-anaknya. Salah atas nama Selamat yang berada dilokasi desa Pangke Barat yang menjadi polemik, dengan dasar bukti surat-surat alas hak tahun 1996.

” Paling penting, kita menjelaskan duduk perkara kepemilikan lahan. Ngeri kali papan plang Team JOKOWI CENTRE itu, seakan-akan klien kami mafia tanah,” ungkapnya.

Masih kata Linda lagi, jangan biarkan mafia tanah merajajela di negara kita tercinta ini. Perlu diketahui bahwa diatas tanah para kliennya di wilayah Kampung Tengah Barat Desa Pangke Barat dan Sukamulya Desa Pangke telah berdiri rumah-rumah para penyerobot tanah yang telah membuat surat pernyataan menggarap tanah dari dirinya sendiri sejak tahun 1997 dan tahun 1999.

“Surat-surat tersebut sangat aneh karena disebutkan telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1997 dan tahun 1999. Namun, tanggal dan tahun surat tersebut berbeda dengan tahun 1997 dan 1999, demikian juga dengan materai yang digunakan berbeda dengan tahun 1997 dan 1999,” tuturnya.

Selain itu, tentang intoleransi sara yang diduga dihembuskan oleh oknum-oknum penggarap hingga ke pusat. Bahwasannya, dirinya membeli keturunan tionghoa atas kepemilikan lahan. Padahal, sudah jelas-jelas kliennya adalah warga negara Indonesia dengan dibuktikan kartu identitas KTP-eL.

” Diplang tersebut, juga tercantum atas nama Perjuangan Masyarakat (Permas). Masyarakat yang mana, padahal kita sudah ada itikad baik kepada para penggarap atau warga yang menempati lahan itu dengan menyelesaikan secara kekeluargaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pj Kepala Desa Pangke Barat M Thamrin saat melihat langsung kelokasi, merasa kaget dengan telah berdirinya plang JOKOWI CENTRE ada tujuh titik. Bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan laporan dari staff terhadap keberadaan plang tersebut.

” Disini, ada sekitar lebih kurang 50 KK dengan lahan 64 hektar. Termasuk, lahan yang ada didesa Pangke dan sudah kita lakukan mediasi, tapi masih ada warga yang belum mengakui,” ungkapnya.(*)

Reporter : TRI HARYONO
Editor : tunggul