Opini

Pilah-Pilih Cabut Pengalokasian Lahan Batam

batampos.id – Kewenangan petugas yang sesuai prosedur dalam memilah, dan memilih alasan-alasan untuk melakukan pencabutan pengalokasian lahan, merujuk pada perjanjian dari pengalokasian lahan itu sendiri, namun dengan status yang sama sama tidak di bangun juga dapat di pilih-pilih, begitu juga yang sudah sebagian dibangun atau baru mulai dibangun, atau ada juga dihalang-halangi dalam melakukan realisasi pembangunan sesuai fatwa guna tanah (karena dikuasai pihak lain), dan masih ada lagi beberapa alasan-alasan yang dapat di buat sebagai alasan pencabutan, tinggal pilih saja. Oleh karena itu penting di pahami oleh berbagai pihak mengenai kekhususan dari Hak dan Kepastian Hukum di KPBPB Batam, karena lahan di Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang sebelum beralihnya Daerah Industri di bawah Otorita Pebembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau sering disebut Otorita Batam (OB).

Sebab Hak Pengelolaan (HPL) itu beda dengan hak-hak lainya seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya atas tanah. Kalau pemegang HPL tidak memperpanjang lagi perjanjian pengalokasian lahan kepada penerima pengalokasian lahan sebagaimana di atur dalam perjanjian, maka berahirlah perjanjian itu dan semua situasi sangat tergantung kepada pihak BP (Badan Pengusahaan) Batam, kepada siapa lahan tersebut akan di alokasikan lagi, sesuai dengan perencanaan yang di tetapkan.

Hak Pengelolaan

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 136 mengatur bahwa HPL itu merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pekalsanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegang haknya. HPL di berikan kepada OB sejak tahun 1977 dengan syarat-syarat yang di tentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. HPL tersebut di berikan untuk jangka waktu selama tanah yang dimaksud di pergunakan untuk kepentingan penerima hak dan terhitung sejak di daftarkannya pada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat. Artinya di daftarkan dulu baru timbul HPL itu, bukan di alokasikan dulu kepada pihak lain baru kemudian di daftarkan, sekalipun sejak awal prakteknya berbeda, itu lain bahasannya. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian HPL itu menjadi beban/tanggungan sepenuhnya dari penerimahak, ini juga prakteknya dinamis sesuai situasi dan keadaan pelaksananaan dari waktu kewaktu, ini juga bahasannya tersendiri. Maka, HPL telah menjadi solusi dalam berbagai dinamikan permasalahan pengadaan lahan untuk pembangunan, karena pemegang HPL memiliki kekhususan kewenangan yang dapat di lakukan dalam perjanjian pengalokasian lahan, sekaligus juga dapat menjadi sesuatu hak yang dapat di tafsirkan dilematis bagi penerima lahan yang dapat sewaktu-waktu di lakukan pencabutan lahan sesuai dengan frasa-frasa yang sudah di tetapkan atau di sepakati bersama antara penerima pengalokasian yang di maksud dengan BP Batam sebagai pihak yang mengalokasikan lahan. Posisi penerima pengalokasian lahan sejak awal bermacam-macam tujuannya, ada yang memang untuk sungguh-sungguh merealisasikan proposal bisnis yang di ajukan sebagai dasar untuk memohon lahan, namun tidak sedikit juga proposal itu hanyalah sebagai syarat agar mendapatkan lahan yang dimaksud, akan tetapi di balik itu ada dinamika yang kreatif para pemain di bidangnya, karena melibatkan berbagai pihak, tentu dinamika ini sangat sulit untuk di buktikan, kecuali bila terjadi kasus maka semua dinamika itu dapat di munculkan kepermukaan, namun jika tidak maka itu tidak akan dapat diungkapkan ke ranah publik.

Pilih-plih yang mau di cabut

Alasan untuk melakukan tindakan kewenangan pilih-pilih mau di cabut pengaloasian lahan itu, ada sebagain berpendapat adalah merupakan kewengan diskresi dari Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam, karena pemilihan itu telah dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, ini alasan formal dari yang menganut pendapat tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa dikresi tidak dapat lagi di lakukan jika sudah ada rekomendasi dari BP Batam untuk peningkatan adminitrasi lahan yang di maksud menjadi Hak Guna Bangunan, atau hak milik, atau hak lainnya, sehingga harus menunggu perjanjian pengalokasian lahan yang bersangkutan baru dapat dilakukan pencabutan. Sehingga ini adalah salah satu cara dalam memilih-milih lahan yang mana yang mau di cabut, dengan merujuk pada perjanjian pengalokasian lahan. Pergantian petugas, atau pergantian pimpinan di BP Batam, juga dapat di buat menjadi alasan sebagai cuci piring atau alasan untuk bersih-bersih, terhadap cara-cara mendapatkan lahan yang mau dicabut-cabutin, karena faktanya tidak kunjung di bangun, sehingga para investor yang sungguh mau merealisasikan proposal bisnis menjadi kesulitan dalam mendapatkan lahan, dan kesulitan itu dapat di atasi dengan harga yang relatif menjadi lebih mahal, dari yang seharusnya dapat diperoleh dengan harga yang di tetapkan sebagai Uang Wajib Tahunan (UWT), sehingga kondisi ini membuat berinvestasi di KPBPB Batam seharusnya dapat lebih murah lagi, sebagai daya tarik bagi investor.

Kepastian Hukum dan Hak atas lahan

Kepastian hukum dan hak di atas lahan yang di alokasikan dari BP Batam relatif masih ada sepanjang masih dalam lingkup yang telah di perjanjian dan penafsirannya di antara para pihak yang berjanji sama, diluar dari pengertian dan penafsiran pada frasa-frasa yang tertuang dalam perjanjian pengalokasian lahan, dapat menjadi awal dari permasalahan yang berlapis-lapis di atas lahan tersebut. Sebab BP Batam tidak mengakui adanya tumpang tindih permasalahan pengelolaan lahan di Kawasan yang mereka kelola, itu adalah versi yang berbeda dengan realitas dilapangan dan yang di maknai oleh masyarakat yang ada tinggal di KPBPB Batam. Juga ada persoalan lahan-lahan yang dicadangkan kepada yang sudah mebayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya, namun kepastian menerima pengalokasian juga menjadi bermasalah ketika para pemain di lapangan berebut pengaruh dan lain sebagainya, sehingga kebijakan pencadangan lahan ini juga menjadi bermasalah ketika seolah-olah petugas dan atau pimpinan berbanti, maka bergantipula penafsiran akan kepastian dari penerima pencadangan lahan itu sendiri. Area abu-abu ini tida tertutup kemungkinan menjadi modus kearah yang lebih jauh yang patut diduga sebagai penyalahgunaan kewenangan sehingga dapat mengorbankan para aparatur pelaksana di posisi tertentu, karena pimpinan selalu tidak kehabisa cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari incaran aparat penegak hukum. Oleh karena itu momentum saat ini dapat digunakan merecanaan pemberesan secara bertahap dan konsisten melalui suatu tim yang relatif sulit di pengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bila tidak dimulai dari sekarang sengkarut permasalaan adminitrasi lahan di KPBPB Batam akan bertumpuk-tumpuk dan berlapis-lapis yang pada suatu ketika nanti dapat arena permainan tersendiri di kalangan para pemain lahan yang gentayanan.

Oleh: Ampuan Situmeang, Penliti/Praktisi, Akademisi Hukum di Batam