Kepri

Travel Bubble Wewenang Pusat

Ansar Ahmad

batampos.id- Info adanya permintaan ditundanya penerapan travel bubble oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi untuk wilayah Batam, menurut Gubkepri Ansar Ahmad, ia belum ada menerima permintaan secara resmi dari Walikota Batam tersebut.

“Jika memang mereka (Walikota Batam,red) ingin menunda kebijakan travel bubble di Batam bisa diajukan lewat surat ke Pemprov. Sehingga kami bisa meneruskan ke Pemerintah Pusat. Karena memangkan kewenangan soal ini ada di Pemerintah Pusat,” tegas Gubernur.

BACA JUGA: Travel Bubble Dibuka untuk 19 Negara

Masih kata Gubernur, jika paramater untuk penundaan tersebut karena vaksinasi belum 100 persen tentu tidak bisa dijadikan pijakan. Mantan Legislator Komisi V DPR RI tersebut juga mengatakan, tidak ada kepastian kapan Covid-19 akan hilang dari Provinsi Kepri. Ia juga berharap, tidak dikenakan kebijakan karantina untuk wisman yang datang ke Provinsi Kepri. Karena lama menginap wisman adalah hanya tiga hari.

“Covid-19 bisa saja akan terus ada, tinggal bagaimana kita memperkuat ketahanan kelompok dengan vaksinasi. Bagi kelompok-kelompok yang memang tidak bisa divaksin, tentu tidak dipaksakan,” tegasnya lagi.

Ditambahkan Gubernur, banyak sektor yang berharap dengan dibukanya akses wisata. Selain pelaku wisata, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga banyak bergantung. Selain itu berapa banyak hotel-hotel yang menutup tempat usahanya, sehingga menyebakan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang turut mempengaruhi bertambahnya angka pengangguran di Provinsi Kepri.

“Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut. Kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah upaya untuk memulihkan kondisi daerah. Tentu ini yang harus kita dukung dengan berbagai ikhtiar, sehingga tidak terjadi penyebaran Covid-19 kembali meluas,” tutup Gubernur. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul