Kepri

Kadisdik Kepri Belum Tahu Kapan Persoalan Pendidikan di Batam Tuntas

M Dali
Kepala Dinas Pendidikan (Disidik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali

batampos.id-Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhamamd Dail belum bisa memberikan garansi kapan persoalan pendidikan di Kota Batam tuntas. Ia berharap program-program di bidang pendidikan untuk Batam gol lewat APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 mendatang.

BACA JUGA: Hanya Punya Dua Kelas, 3 Guru ASN, Siswa 300 Orang, Potret Buram Dunia Pendidikan Kepri di SMAN 26 Batam

“Untuk saat ini, proses belajar mengajar di sejumlah SMA Negeri di Batam menyesuaikan. Sebagian lewat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan sebagian dalam jaringan (daring),” ujar Muhammad Dali, Kamis (14/10).

Ditanya apakah ada program untuk peningkatan kapasitas di beberapa SMA di Batam pada 2022 mendatang? Mengenai hal itu, Dali mengatakan pihaknya sudah membuat usulan program, baik itu untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) ataupun bangunan pendukung lainnya. Namun terkait masalah ini, kepastiannya adalah pada pengesahan APBD TA 2022 pada November mendatang.

“Kita berharap program-program yang dirancang bisa disetujui. Sehingga secara bertahap bisa mengurai persoalan pendidikan yang terjadi di Batam,” jelas Dali.

Sementara itu, Legislator Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Batam kacau. Penyebabnya adalah selain kapasitas sekolah, juga terbatasnya Sumber Daya Guru yang tersedia.

“Kita prihatin dengan kondisi beberapa SMA Negeri di Batam. Tentu dengan kondisi sekarang ini, akan menyebabkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal,” ujar Wahyu Wahyudin, kemarin di Tanjungpinang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri tersebut menyebutkan, ia bersama dengan sejumlah Legsilator Komisi IV DPRD Provinsi Kepri sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SMA Negeri yang bermasalah di Batam, Kamis (7/10) lalu.

“Potret pendidikan kita masih buram. Persoalan-persoalan ini harus menjadi atensi oleh Gubernur. Apalagi SMA Negeri berada dibawah kendali Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri,” jelas pria yang akrab disapa Wahyu tersebut.

Disebutkannya, dari sidak yang dilakukan pertengahan pekan lalu tersebut, kondisi yang sangat menyedihkan terjadi di SMA Negeri 26, SMA Negeri 27, dan SMA Negeri 28. Bahkan di SMA Negeri 28 menumpang di Sekolah Dasar yang berada didekat sekolah tersebut. Karena selain jumlah murid yang cukup banyak, namun tidak didukung dengan ruang kelas yang memadai, dan jumlah pengajar yang mencukupi.

“Persoalan ini tentunya akan kami bawa dalam rapat kerja DPRD Provinsi Kepri. Apalagi beberapa waktu kedepan akan dilakukan pembahasan anggaran. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan sektor ini bisa dipenuhi lewat kegiatan TA 2022 mendatang,” tegas Wahyudin. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul