Karimun

Kaum Ibu-ibu Kelurahan Kapling, Karimun Bertanya Soal Hukum Perkawinan

Ketua LBH SADO Karimun Linda Theresia ketika memberikan penyuluhan hukum tentang perkawinan di PKK kelurahan Kapling. f,TRI HARYONO

batampos.id- Untuk mengedukasi dan informasi terhadap hukum, Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) Karimun, Kamis (14/10) menggelar sosialisasi dan sekaligus penyuluhan hukum bagi ibu-ibu PKK Kelurahan Kapling.

BACA JUGA: MUI Ingatkan Dampak Buruk Nikah Siri Tercatat dalam KK

Ketua PKK kelurahan Kapling Irmayanti Syahfitri mengungkapkan, adanya penyuluhan hukum dari LBH SADO Karimun agar bisa paham terhadap hukum perkawinan. Sehingga, para kaum wanita atau ibu rumah tangga ketika mempunyai permasalahan perkawinan mereka bisa melakukan langkah-langkah hukum nantinya.

” Alhamdulillah, di sini hadir juga Ketua PKK kecamatan Tebing Suzan Friana yang memberikan dukungan kepada PKK kelurahan Kapling dalam penyuluhan hukum dari LBH SADO Karimun. Sebab, sangat penting sekali penyuluhan hukum tentang perkawinan,” terangnya.

Sementara itu Ketua LBH SADO Karimun Linda Theresia menuturkan, penyuluhan hukum di wilayah kelurahan Kapling bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada kaum ibu-ibu yang tergabung dalam PKK kelurahan Kapling tentang bantuan hukum dan undang-undang perkawinan serta hukum. Dibantu dengan Medya Permata dan Yayuk Mujirahayu.

Kebetulan, ada beberapa warga di kelurahan Kapling yang mempertanyakan tentang hukum perkawinan mulai dari cara proses perceraian bagaimana, poligami, termasuk undang-undang perkawinan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para kader PKK kelurahan Kapling bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan.

” Nah, zaman sekarang kesetaraan gender sangat penting. Jadi, kaum ibu-ibu harus melek hukum. Artinya, dimata hukum kaum ibu-ibu bisa sejajar dengan kaum bapak-bapak. Semuanya, mempunyai hak hukum yang sama,” terangnya.

Dimana, undang-undangan perkawinan ini sangat penting. Agar, hak-hak kaum ibu-ibu disaat terjadi proses perceraian yang kaum ibu-ibu disitu mempunyai hak yang sama dengan suami. Seperti, bagaimana kewenangan hak asuh anak, pembagian harta gono gini disaat bersama. Sehingga, kaum ibu-ibu ketika berpisah dengan suami mereka mempunyai hak-hak yang sama.

” Termasuk, kasus kekerasan rumah tangga. Ibu-ibu atau istri mempunyai hak dimata hukum untuk upaya penyelesaian dipersidangan. Apabila, tidak bisa diselesaikan secara mediasi maupun kekeluargaan,” ungkapnya.

Sedangkan, salah satu anggota PKK kelurahan Kapling Mak Ela mengatakan, penyuluhan hukum tentang perkawinan sangatlah penting bagi dirinya. Mengingat, ia sering berinteraktif langsung kepada kaum ibu-ibu dilingkungan rumahnya. Sehingga, bisa memberikan informasi yang benar apabila ada ibu-ibu yang bermasalah terhadap perkawinan itu. ” Baguslah, saya juga baru paham hukum perkawinan. Ternyata, kaum istri juga mempunyai hak yang sama di mata hukum,” ucapnya. (*)

 

Reporter : TRI HARYONO
Editor : tunggul