Ekonomi & Bisnis

Instrumen APBN Buat Kereta Cepat untuk Percepat Penyelesaian

Suasana pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/9/2021). (Dok. Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan selesai pada 2022 mendatang. Untuk mempercepat pembangunan, maka dibutuhkan pendanaan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dinilai wajar apabila didanai dengan APBN. Adapun, pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku lead konsorsium.

Menurutnya, keputusan pemerintah dalam penggunaan APBN dalam pendanaan proyek ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung tepat waktu. “Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (18/10).

Toto mengatakan, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.

“Ini proyek infrastruktur sehingga investasi bersifat jangka panjang,” imbuhnya.

Toto menjelaskan, PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal. Saat ini progress proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen. “Karena itu perlu ada langkah rescue jangka pendek dengan PMN supaya progress project jalan sesuai jadwal. Mustinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan,” ungkapnya.

Langkah berikutnya, kata Toto, terkait skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa survive dan growing. “Caranya optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga revenue dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang,” ujarnya.

Sementara, alasan pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Sebab, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.

BACA JUGA: Kereta Api Jarak Jauh Tarifnya Mulai Rp 49.000

“Proyek ini sudah kita mulai pada 2015 sampai kemudian 2019, lalu masuk juga di awal 2020 sampai Covid-19 melanda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin terjadinya cost overrun,” ucapnya.

Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dieksekusi sejak 2016 setelah Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek tersebut serta pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 21 Januari 2016.

Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala seperti pandemi Covid-19, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal. (*)

Reporter: JPG Group
Editor: Suprizal Tanjung