Karimun

Dinas Informatika Komunikasi dan Statistik, dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jadi OPD Pemkab Karimun

Paripurna DPRD Karimun pengesahan penambahan dua OPD, Senin (18/10)

batampos.id – Delapan Fraksi DPRD Karimun akhirnya menyetujui pembentukan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karimun. Dua OPD tersebut, Dinas Informatika Komunikasi dan Statistik, dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

BACA JUGA: 6 Jabatan Kepala OPD masih Kosong, Surjadi Jabat Kepala Bappelitbang Pemko Tanjungpinang

Kepastian disetujui penambahan dua OPD tersebut disampaikan saat Paripurna DPRD Karimun, Senin (18/10/2021). Dari laporan Pansus sekaligus pembacaan pandangan fraksi-fraksi, menyetujui Ranperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang SOTK di lingkungan Pemkab Karimun menjadi perda.

Ketua Pansus, Hj Rohani menyampaikan sejumlah cacatan dari fraksi-fraksi atas disetujuinya perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang SOTK di lingkungan Pemkab Karimun ini. Di antaranya, penambahan dua OPD baru diharapkan mempu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Juga mendorong bupati untuk dapat menempatkan eselon II secara profesional, dan efektif.

“Semoga penambahan dua OPD menjadikan pelayanan publik lebih baik. Selain itu, pemilihan posisi eselon dua dilakukan secara profesional, dan efektif,” ungkap Rohani.

Sementara Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja Pansus, dan fraksi yang menyetujui penambahan dua OPD tersebut. “Saya ucapkan terima kasih kepada Pansus dan pimpinan fraksi yang dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang perubahan SOTK ini,” ujar Rafiq.

Mengenai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Bupati beralasan, mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri. Di mana, pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana serta Pemadan Kebakaran.

Apalagi penanganan pemadaman kebakaran, selama ini melekat di Satpol PP. Sedangkan bencana alam di Dinas Sosial. Artinya penanganannya dilakukan oleh bidang bereda. “Pastinya, Pemkab Karimun memang belum memiliki dinas di bidang yang sesuai SE Mendagri,” beber Rafiq. (*)

Reporter: Ichwanul F
editor: tunggul