Politika

Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad mengatakan rasio kenaikan harga Pupuk sudah di atas ambang normal, bahkan dianggap sudah sangat tidak terkontrol. (dok DPR RI)

batampos.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad mengatakan rasio kenaikan harga Pupuk sudah di atas ambang normal, bahkan dianggap sudah sangat tidak terkontrol.

Sejumlah petani sawit pun mengeluhkan dan kelabakan dengan tingginya harga pupuk sepanjang enam bulan terakhir. Akibatnya, biaya produksi ikut membengkak, kendati harga tandan buah segar (TBS) sawit sedang naik namun petani tidak bisa merasakannya.

Laporan dari petani sawit di 26 Provinsi penghasil Sawit, bahwa kenaikan harga pupuk ini merata baik NPK dan tunggal. Kalau harga pupuk tidak terkendali, biaya produksi dipastikan naik signifikan.

Achmad pun mengaku prihatin dengan kondisi miris dan yang dirasakan oleh petani. Apa lagi kata dia, Riau merupakan salah satu dari tujuh provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.

“Riau merupakan provinsi terluas sawitnya 4,172 juta Ha dari total 16,381 juta hektar se Indonesia. Dengan kondisi ini tentunya Pemerintah harus mengevaluasi harga pupuk yg tidak beraturan kenaikan harganya,” kata Achmad dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin, (18/10).

Menurutnya, penjualan pupuk tidak hanya terkait ke ketersediaan tapi juga keterjangkauan dan berharap Pupuk Indonesia menjadi penyeimbang, bukan malah pemicu naiknya pupuk secara nasional, Faktanya Pupuk dari Produsen BUMN ini lebih tinggi kenaikannya dibandingkan Non BUMN.

“Saya menyampaikan kenaikan harga pupuk sebaiknya seimbang dengan kenaikan harga TBS, jangan pula melampaui rasio kenaikan harga TBS saat ini. Pupuk itu sangat penting bagi Pekebun jangan malah menjadi beban karna pupuk itu pemicu produksi bukan penghambat produksi,” katanya.

Achmad juga menyebut, kenaikan ini terjadi untuk harga pupuk loco gudang seperti terjadi di Riau. Contohnya, harga pupuk NPK Pelangi Pupuk Kaltim (BUMN) naik 72 persen dari Rp 5.5490/kg menjadi Rp 7500/kg. Begitupula pupuk NPK Mahkota Wilmar naik sekitar 69 persen dari Rp 5.400/kg menjadi Rp 7790/kg.

“Data ini menggambarkan kenaikan pupuk lebih tinggi di BUMN. Padahal pupuk berkontribusi 55-60 persen bagi komponen biaya produksi petani. Kalau terus naik, petani akan bangkrut. Walaupun, harga TBS sawit sedang tinggi,” jelasnya.

“Dari informasi kami kumpulkan, harga pupuk naik sudah dari produsen bukan dimainkan distributor. Alasan mereka terjadi kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar diimpor. Pertanyaan kami, bahan baku apa yang naik?,” jelasnya.

Bahkan, dari laporan yang ia terima, di Sumatera Utara, harga pupuk NPK naik menjadi Rp 11.000/kg. Di Mukomuko, Bengkulu, harga KCL semula tertinggi Rp 280 ribu per sak, sekarang sudah mencapai Rp 490 ribu per sak dan pupuk urea sudah mencapai Rp 390 ribu per saknya. Sementara itu di Kalimantan Selatan, harga pupuk NPK formula 15-15-15 juga naik antara Rp 7.500-Rp8.500/kg.

“Kenaikan harga pupuk tentunya meningkatkan biaya produksi. Dan biaya pemupukan ini di perkebunan kelapa sawit menyerap 60 persen dari total rata-rata biaya produksi.Kenaikan pupuk ini, di mulai pada bulan Februari 2021, trendnya cenderung selalu naik setiap bulan,” terangnya.

Lebih lanjut, Achmad juga menyampaikan bahwa terkait persoalan tersebut akan mempertanyakan ke beberapa produsen pupukter khususya ke BUMN. Ia juga menuturkan, dari informasi dari beberapa produsen pupuk mengatakan kenaikan harga dikarenakan naiknya harga bahan baku dari luar negeri.

“Pupuk kimia yang mereka produksi sekarang bahan bakunya sebagian besar berasal dari Impor. Pertanyaannya apakah demikian? dan apakah ini karena dolar naik?” ungkapnya.

Oleh karena itu, Achmad yang merupakan Bupati Rokan Hulu dua periode itu meminta pemerintah dapat segera turun tangan untuk membantu kendalikan harga pupuk non subdisi khususnya kepada petani sawit. Sebab, petani sawit tidak pernah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dan harus berjuang dengan biaya sendiri untuk memperoleh pupuk berkualitas.

Karena menurutnya, tingginya harga TBS sebenarnya momentum bagi petani untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraannya. Sebab, kalau harga pupuk terus meroket. Ya tentunya petani tidak akan dapat menikmati kenaikan harga TBS tersebut.

“Tentu ini berpotensi akan membuat petani sawit bangkrut. Petani sawit saja sudah mengeluh, bagaimana dengan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kenaikan harga produksinya tidak setinggi sawit,” pungkasnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim