headline

Program Sertifikat Jokowi di Batam Gagal

Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan

Ilustrasi. Pembagian Sertifikat Tanah Kaveling di Batam, belum lama ini. (Dalil Harahap/batampos.id)

batampos.id – Tumpang tindih alokasi lahan di Batam membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi berantakan.

Di Batam, ada 40 sertifikat PTSL untuk masyarakat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam di Sambau, Nongsa, dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, November tahun lalu. Pembatalan tersebut karena gugatan PT Batam Riau Bertuah (BRB) lewat pengacara Nixon Situmorang dan rekan pada 26 Mei 2020.

Lahan itu sebenarnya milik Koperasi Karyawan (Kopkar) Otorita Batam (OB) yang dialokasikan BP Batam pada 2016. Kopkar bekerja sama dengan BRB untuk mengembangkannya. Namun, belakangan BPN Batam menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dalam rangka program PTSL di atas lahan seluas 2,3 hektare tersebut.

Lahan seluas 2,3 hektare yang sudah mendapatkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dari BP Batam, malah disertifikasi oknum. Hal inilah yang kami gugat dan menang di PTUN,” kata Niko Nixon Situmorang, Pengacara PT Batam Riau Bertuah (BRB) kepada Batam Pos, Senin (18/10).

Namun, Niko membantah upaya hukum yang dilakukan kliennya sebagai bentuk melawan putusan atau program PTSL Presiden. Pihaknya mendukung program PTSL Presiden, namun tentunya tidak di atas lahan yang sudah ada pemiliknya, yakni lahan kliennya.

”Sekali lagi, lahan seluas 2,3 hektare sudah dialokasikan ke PT BRB hasil kerja sama dengan Kopkar BP Batam pada 2016. Lahan seluas itu ternyata di bagian 2,3 hektare-nya mendadak pada 2019 disertifikat (SHGB) orang lain. Setelah kami kroscek ke BPN, ternyata benar sudah diterbitkan 40 sertifikat SHGB di lahan milik klien kami,” ungkapnya.

Atas hal itulah, pihaknya keberatan karena pada 2016, PT BRB sudah membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) lahan tersebut sebesar Rp 849 juta. ”Semua prosedur sudah kami lakukan dan jalankan sesuai ketentuan pengelolaan lahan itu. Karena ini disertifikatkan oleh orang lain, makanya kami keberatan dan meminta 40 sertifikat SHGB itu dibatalkan BPN,” terangnya.

Tapi, BPN tidak bisa secara langsung membatalkan sepihak. Harus melalui mekanisme perintah dari putusan pengadilan (PTUN), baru bisa dibatalkan. ”Makanya, kami mengajukan gugatan ke PTUN, minta dibatalkan 40 sertifikat SHGB itu. Putusan PTUN keluar pada 10 November 2020 yang membatalkan 40 sertifikat itu. Artinya, kami memenangkan gugatan,” ujarnya.

Niko melanjutkan, pada 2 Desember 2020, keluarlah surat pengantar salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari PTUN (inkrach) setelah ditunggu 14 hari pascaputusan, tidak ada yang keberatan.

”Kenapa bisa terbit SHGB di lahan milik klien kami atas nama orang lain? Kami menduga ada data dari pemohon yang dibawa ke BPN untuk dimohonkan SHGB, padahal data tersebut palsu,” ujar Niko.

Suasana antri saat pembagian sertifikat tanah di lapangan Engku Puteri Batam Centre,beberapa waktu lalu. (Sapna Putri untuk Batam Pos)

Menurutnya, seharusnya dilakukan kroscek, apa syarat penerbitan SHGB di BPN. Karena harus ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi SHGB, salah satunya paling penting harus ada HPL dari BP Batam. ”Ini menjadi tanda tanya buat kami, apa yang meyakinkan BPN, sehingga berani menerbitkan 40 SHGB atas nama orang perorangan,” terangnya.

Dalam persidangan, lanjut Niko, PTUN berkeyakinan timbul sebuah pelanggaran prosedur dalam menerbitkan SHGB dan keluarlah putusan yang membatalkan 40 SHGB tersebut. ”Inilah yang terjadi. Justru kami yang mengejar, kenapa timbul SHGB itu. Ada data yang dimasukkan ke BPN tidak benar, itu yang kami laporkan sekarang di Polda Kepri, supaya berimbang. Intinya ada prosedur yang tidak dipunyai pemegang SHGB,” ujarnya.

Selain itu, walaupun sudah ada keputusan tetap dari PTUN, Niko mengaku ada oknum-oknum yang menghalangi PT BRB menguasai dan mengelola tanah yang sudah mendapatkan HPL dari BP Batam.

Saat ditanyakan siapa oknum tersebut, Niko enggan membeberkannya. Namun, oknum ini disebutnya sebagai tuan takur yang menguasai banyak lahan di Sambau. ”Kami pengelola, tapi tidak bisa menguasainya,” ucapnya.

Butuh Reformasi Penyelesaian Lahan di Batam

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Ampuan Situmeang, angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia menilai, hingga kapanpun persoalan lahan di Batam tidak akan dapat diselesaikan, jika BP Batam tidak mengubah cara-cara penyelesaian kasus-kasus lahan yang timbul dari pengalokasian lahan oleh BP Batam sendiri.

”Kita melihat selama ini, BP Batam hanya bisa menyalahkan pihak lain, termasuk penerima alokasi lahan, jika kasus di atas lahan yang dialokasikan oleh BP Batam itu sendiri. Payah nak cakap,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, BP Batam masih menggunakan atau membiarkan pemilik lahan menggunakan cara-cara lama dalam mengalihkan tanggung jawabnya atas tumpang tindih, salah ukur, dan persoalan lainnya dengan menempuh jalur pengadilan. ”Makanya, PTUN membatalkan sertifikat itu, karena mempertimbangkan secara prosedur hukum,” jelasnya.

Ampuan menilai, BP Batam sebenarnya memiliki kemampuan memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa melalui suatu tim penyelesaian masalah-masalah yang timbul karena pengalokasian lahan BP Batam.

”Namun, BP tidak mau lakukan itu. Mereka cenderung tidak mau berubah, padahal semua regulasi yang mengatur BP Batam itu sudah berubah total, dan dapat menimbulkan dampak-dampak pada kepastian hukum atas pengalokasian lahan dari BP Batam itu sendiri,” tegasnya.

Ampuan menduga, persoalan lahan ini justru dipelihara dan diamankan. ”Karena itu, patut diduga ada manfaatnya juga bagi oknum-oknum di internal BP Batam sendiri,” jelasnya. Sehingga, ia menyarankan agar Dewan Kawasan (DK) yang seharusnya mengawasi kinerja BP Batam, agar ada reformasi birokrasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan persoalan lahan di Batam.

Sementara itu, saat Batam Pos mencoba mengkonfirmasi ke Deputi III BP Batam, Sudirman Saad, yang membidangi lahan dan investasi, pesan WhatsApp yang dilayangkan Batam Pos belum direspons sampai berita ini diturunkan. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
FISKA JUANDA
GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG