Bintan-Pinang

Surati KPK, BPK dan Menkeu, DPRD Tanjungpinang Lapor Ketidaksepakatan APBD-P ke Kemendagri

Novaliandri Fathir, foto sebelum pandemi covid

batampos.id– DPRD Tanjungpinang melaporkan ketidaksepakatan usulan Perubahan APBD 2021 yang disampaikan Pemko Tanjungpinang kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sertanya menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

BACA JUGA:APBD P Kepri 2021 Ditargetkan Rampung Akhir September

DPRD menyurati beberapa lembaga negara di pusat karena sejumlah temuan ketidaksesuaian penggunaan anggaran refokusing oleh Pemko Tanjungpinang.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni menyampaikan tujuannya ke Kemendagri adalah sebagai bentuk tahapan dalam pemenuhan etika dan mekanisme pemerintahan jika ditemukan permasalahan, selain berkonsultasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga keada Kemendagri yang memiliki tanggungjawab pembinaan dan pengawasan umum terhadap kabupaten kota.

“Maka tahapan dan mekanisme itu DPRD memberikan laporan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai DPRD, bukan untuk meminta pembahasan ulang APBD Perubahan 2021,” kata Weni, Rabu (20/10).

Konsekuensi tidak disepakatinya APBD Perubahan itu, kata Weni tidak ada Perubahan APBD dan anggaran yang digunakan tetap APBD tahun 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menjelaskan beberapa poin yang disampaikan, selain hasil temuan yang diminta diubah kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), juga terkait ketidaksesuaian peruntukan anggaran refokusing oleh Pemko Tanjungpinang.

“Kami cuma melaporkan, bukan meminta dibahas persetujuan dibahas kembali,” ujar Fathir.

Menurut Fathir, Pemko Tanjungpinang tidak tepat dalam penggunaan angaran pada refokusing pertama dan kedua salah satunya yaitu untuk mengisi gaji pegawai, karena itu bisa dilakukan di APBD Perubahan.

“Karena anggara refokusing itu untuk kegiatan penanganan covid-19, mereka menambah TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) pada refokusing pertama dan kedua dengan nilai fantastis,” terangnya.

Menurut legislator Golkar itu, anggaran refokusing pertama dengan jumlah puluhan miliar tidak terasa oleh masyarakat manfaatnya sehingga sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab wajib melaporkan kondisi itu ke pemerintah pusat. “Ini tanggungjawab kami di DPRD, membahas dan melaporkan,” sebut Fathir.

Sehingga untuk APBD 2022 nanti, lanjut Fathir pihaknya akan lebih selektif dalam menyepakati usulan yang disampaikan. Pada setiap pembahasan akan dibuatkan berita acara hasil kerja tim Banggar dan TAPD.

“Kegiatan itu nanti saat dibahas bisa diatur ini kegiatan penting atau tidak dan diganti dengan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya. (*)

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul