Kepri

Belum Jelas Surat Hibah Lahan untuk jalan Tanjungpermai, Lobam dan Pasar Baru, Tanjunguban, Pemilik Ancam Diportal

Inilah jalan alternatif Lobam dan Tanjunguban yang akan diportal karena Bagian Agraria Setdakab Bintan belum menyelesaikan surat hibah lahan dari pemilik lahan ke pemerintah daerah. F.Slamet Nofasusanto

batampos.id– Pemilik lahan seluas lebih kurang 2 ribu meter persegi yang sekarang menjadi akses jalan alternatif antara Tanjungpermai, Seri Kuala Lobam dan  Pasar Baru, Tanjunguban, Bintan Utara mengancam akan memasang portal.

Hal ini dilakukan apabila pemerintah daerah tidak menanggapi serius permohonan hibah lahannya untuk jalan umum ke pemerintah daerah.

BACA JUGA: Lahan Seluas 1,5 Hektare di Lobam Terbakar

“Kalau tidak ditanggapi sampai akhir bulan Oktober ini, kita batalkan hibahnya, kita portal jalannya,” kata perwakilan dari pemilik lahan, Jefri.

Dia mengatakan, lahan seluas lebih kurang 2 ribu meterpersegi yang telah dijadikan jalan alternatif antara Tanjungpermai – Pasar Baru milik RM Daradjadi dengan nomor sertifikat 00404 dan Khusumasto Subagjo dengan nomor sertifikat 00391.

Dia mengisahkan, saat itu sekira tahun 2008 pemerintah daerah akan membuka jalan alternatif karena akses jalan satu-satunya Tanjunguban – Lobam pada waktu itu sering banjir.

“Warga yang memiliki lahan di sana dijumpai, kemudian diminta menghibahkan lahan ke pemerintah daerah,” katanya. Namun perwakilan dari pemerintah daerah tidak pernah membicarakan ganti rugi ke pihaknya.

“Malah lahan kami diloader,” katanya. Kemudian, menurutnya, pihaknya menyurati Bupati Bintan, kala itu masih dijabat Apri Sujadi dengan maksud meminta ganti rugi lahan yang sudah diaspal dan dijadikan akses jalan alternatif Tanjunguban – Lobam ini.

Surat pun dibalas oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Adi Prihantara. Surat balasannya terdapat dua point. Point pertama  menerangkan bahwa saat ini pemerintah daerah fokus dalam penanganan covid-19.

Sedangkan point kedua menerangkan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan rasionalisasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi sehingga tidak dapat menganggarkan kegiatan pengadaan tanah.

“Anggarannya tidak ada, karena pemda sedang fokus penanganan covid-19, jadi kami memberikan solusi ke pemerintah daerah. Pemilik lahan pun bersedia menghibahkan lahan tersebut,” katanya.

Terkait hal ini, dia mengatakan, sudah koordinasi dengan Camat dan Asisten I Setdakab Bintan. “Pak asisten bilang sudah menyampaikan hal ini ke kabag agraria. Soal ini, menurut asisten, kabag agraria lagi membantu camat menyelesaikan surat hibahnya,” katanya.

Namun, sejak Juni 2021 hingga sekarang, kata Jefri, masalah surat hibah lahan belum juga selesai. “Sudah terlalu lama dari Juni sampai sekarang sudah Oktober. Kalau tidak juga ditanggapi sampai akhir bulan ini, sudahlah kita batalkan saja hibahnya, kita portal jalannya,” tukasnya.

Sementara Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bintan, M Setioso menuturkan, jalan alternatif Pasar Baru, Tanjunguban-Tanjungpermai, Lobam dibangun karena saat itu kondisi akses jalan Tanjunguban-Lobam sering banjir.

“Jadi dicarikan solusi agar ketika banjir mengenang akses jalan Tanjunguban-Lobam, ada akses jalan alternatif,” ungkap pria yang kala itu menjabat Camat Bintan Utara.

Pria yang juga menjabat Plt Bapelitbang Bintan ini mengatakan, ketika itu rencana pembangunan jalan alternatif Tanjunguban – Lobam diangkat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

“Semua elemen masyarakat yang hadir saat itu sepakat dibangun akses jalan alternatif Tanjunguban – Lobam,” kata Setioso.

Setioso mengatakan, ketika itu untuk membuka akses jalan alternatif dari Pasar Baru, Tanjunguban – Tanjungpermai, Lobam membutuhkan anggaran yang sangat besar. “Karena harus cut and fill, pangkas bukit,” katanya.

Kemudian, ketika itu pemerintah mulai mendata lahan yang terkena imbas pembangunan akses jalan alternatif Tanjunguban – Lobam dan mengurus surat hibah lahan dari beberapa warga ke pemerintah daerah.

Singkat cerita, terkait adanya klaim dari pemilik lahan, Setioso mengakui, awalnya pemilik lahan menyurati pemerintah daerah untuk meminta ganti rugi lahan.

“Sudah dibalas pak Sekda bahwa kita pemerintah fokus penanganan covid-19 dan anggaran dirasionalisasi sehingga tidak ada anggaran kegiatan pengadaan tanah,” katanya.

Setioso mengatakan sempat berdiskusi dengan perwakilan lahan dan akhirnya pemilik lahan bersedia menghibahkan lahan untuk akses jalan.

“Kita sudah follow up ke bagian agraria agar membantu camat menyelesaikan surat hibah dari pemilik lahan ke pemerintah daerah. Kita juga sudah koordinasi dengan BPN, mereka siap membantu,” katanya.

Buntut belum selesainya surat hibah tersebut dan ancaman dari pihak perwakilan lahan akan menutup akses jalan Tanjungpermai – Pasar Baru dengan portal, Setioso mengatakan, pihaknya akan berusaha menindaklanjuti ke Bagian Agraria Setdakab Bintan agar masalah ini bisa segera selesai.

“Jangan sampai diportal, karena menyangkut akses jalan untuk masyarakat,” tukasnya. (*)

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO
editor: tunggul