Metropolis

Dewan: Puskesmas Kurang Nakes dan Anggaran

Hasil Evaluasi Komisi IV DPRD Batam dengan 21 Puskesmas se-Kota Batam

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ides Madri. (F Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh Kepala Puskesmas di Kota Batam, Selasa (19/10) sore. RDP itu dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan secara maksimal untuk masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Madri, mengungkapkan, ada 21 puskesmas yang dievaluasi atas permasalahan yang terjadi di Puskesmas Tanjungbuntung, Bengkong yang berujung pencopotan jabatan kepala puskesmas tersebut. Ia berharap, kejadian serupa tidak terulang kembali di puskesmas lainnya.

“Beberapa kendala yang disampaikan oleh kepala puskesmas mulai dari kurangnya tenaga kesehatan (nakes) karena adanya program vaksinasi dan penanganan Covid-19, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, hingga minimnya anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan,” ujar Ides, kemarin.

Atas permasalahan tersebut, pihaknya menyarankan jima sumber daya manusia (SDM) di fasilitas kesehatan (faskes) tersebut tidak siap, maka sebaiknya tidak dibuka pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD)-nya.

“Jadi, IGD harus ada dokter jaga. Jangan sampai masyarakat datang karena darurat tapi tak tersedia doktermya,” katanya.

Ides melanjutkan, dalam RDP tersebut, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, diketahui korban tenggelam yang dibawa ke Puskesmas Tanjungbuntung itu kondisinya sudah meninggal dunia. Namun, karena tidak adanya dokter jaga, petugas yang berada di puskesmas saat itu tidak berani memberikan kesimpulan jika korban sudah meninggal dunia.

“Ini juga perlunya peningkatan kompetensi petugas di puskesmas. Kami juga mengimbau, ketika reses dan mempunyai pokir (pokok-pokok pikiran), mungkin kami di DPRD bisa memasukkan pelatihan peningkatan kompetensi kepada puskesmas yang ada,” tutur politikus Golkar tersebut.

Ia menambahkan, ke depan pelayanan kesehatan dasar masyarakat harus lebih baik dan menjadikan peristiwa di Puskesmas Tanjungbuntung sebagai pelajaran. Komisi IV DPRD Kota Batam juga akan menjadwalkan inspeksi mendadak ke sejumlah puskesmas yang ada di Kota Batam.

“Kami akan tegas, ketika kami sidak teryata IGD tidak siap, kami sarankan untuk tutup. Jadi, dari 21 puskesmas, ada dua yang IGD-nya belum 24 jam. Tapi, ada yang karena Covid-19 mereka tidak 24 jam sementara. Tapi kalau memang peralatan, dokter jaga tidak sesuai, kita arahkan untuk tutup,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mencopot jabatan Kepala Puskesmas Tanjungbuntung karena dinilai lalai dalam tugas. Pasalnya, saat itu ada pasien yang membutuhkan layanan darurat akibat tenggelam, namun ketika dibawa ke Puskesmas Tanjungbuntung sekitar petang hari, tak ada dokter yang berjaga.

Saat itu, hanya ada tenaga bidan yang berjaga. Begitu juga, saat membutuhkan kendaraan untuk mengantar pasien tersebut ke rumah sakit, pihak puskesmas tak dapat membantu karena tak ada sopir yang berjaga. Sehingga, ketika pasien tersebut tiba di rumah sakit, nyawa pasien remaja itu tak dapat tertolong.

Rudi menegaskan, pelayanan ke masyarakat adalah hal yang utama dan wajib dilakukan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada warga yang membutuhkan pelayanan medis, namun saat mendatangi puskesmas tidak ada dokter yang berjaga. Bahkan, sopir mobil ambulans juga tidak ada ketika warga membutuhkan armada untuk menuju rumah sakit.

“Kepala (puskesmas) bertanggung jawab atas anak buah, makanya langsung saya ganti. Soal kinerja dan bagaimana tata cara dalam menjalankan layanan pusat kesehatan ini, kan sudah ada. Masak tidak paham juga,” kata Rudi. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : Ratna Irtatik