Metropolis

Kejari Serahkan Uang Rampasan Sebanyak Rp 620 Juta

Senilai Rp 620 Juta dari Mantan Kabag Hukum Pemko

Ilustrasi. Petugas Kejaksaan Negeri Batam mengawal mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Batam, (15/9/2020). (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Kejaksaan Negeri Batam menyerahkan uang tunai Rp 620 juta ke kas negara melalui Bank BRI. Uang itu merupakan barang bukti atas perkara kasus hukum yang menjerat Mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti, yang kasusnya telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Kasi Intel Kejari Batam, Wahyu Oktaviandi, mengatakan, penyerahan barang bukti ke kas negara sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT), Pekanbaru. Dimana, barang bukti dalam kasus gratifikasi senilai Rp 620 juta dirampas untuk negara.

“Jadi, uang itu merupakan barang bukti yang dirampas untuk negara. Uang itu telah disetor kemarin (Selasa (19/10), red) ke bank BRI,” terang Wahyu, Rabu (20/10).

Menurut Wahyu, saat ini Sutjahjo Hari Murti tengah menjalani masa tahanan sesuai putusan PT yakni 2 tahun penjara. Putusan itu memang lebih berat dibanding putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang yang hanya 1,6 tahun penjara. Meski berat, Sutjahjo Hari Murti menerima putusan tersebut, sehingga berkekuatan hukum tetap.

“Karena terdakwa dan jaksa menerima putusan hakim PT, maka perkara ini inkrah. Saat ini yang bersangkutan menjalani masa tahanan di Tanjungpinang,” tegas Wahyu.

Selain pidana 2 tahun, Sutjahjo Hari Murti juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, yang apabila denda tak dibayar diganti dengan penjara 6 bulan. Namun sampai sekarang, belum ada tanda-tanda Sutjahjo Hari Murti membayar denda.

“Infonya yang bersangkutan memang mau bayar denda, tapi belum dibayar. Yang disetor ke kas negara khusus barang bukti, belum denda,” terang Wahyu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi setelah menerima uang dari salah seorang pengusaha berinisial S sebesar Rp 585 juta.

Modusnya, dengan jabatannya, Hari menjanjikan proyek kepada pengusaha tersebut. Namun, hingga satu tahun sejak pemberian uang, proyek itu tak juga didapatkannya.

Atas perbuatannya, jaksa menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang (UU) 31 Nomor 99 atau ke-2 pasal 12 huruf a, dan pasal 12 huruf e. Ancaman hukuman minimal 1 dan 4 tahun penjara. Saat pemeriksaan, Hari juga menitipkan dana dugaan gratifikasi Rp 560 juta kepada jaksa penyidik. (*)

Reporter : Yashinta
Editor : RATNA IRTATIK