Kepri

Masih Pandemi Covid, PDAM Justru Ajukan Kenaikan Tarif Air

Rudy Chua

batampos.id-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku belum menerima usulan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Kepri terkait rencana penyesuaian tarif air. Atas dasar itu, Gubernur meminta Biro Ekonomi Provinsi Kepri untuk melakukan pembahasan secara mendalam.

BACA JUGA: PDAM Tirta Kepri Ajukan Kenaikan Tarif Air

“Belum ada saya terima usulan itu (pengajuan kenaikan tarif PDAM,red). Bisa jadi, masih di Biro Ekonomi untuk kaji lebih lanjut,” ujar Gubernur Ansar belum lama ini di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Ditanya apakah ia akan menyetujui usulan tersebut, mengingat kondisi pandemi masih belum berakhir? Terkait masalah ini, ia masih menunggu hasil pembahasan dari Biro Ekonomi Provinsi Kepri seperti apa. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan, tentu harus ditunda terlebih dahulu. “Saya belum terima disposisinya, nanti kalau sudah ada baru bisa membuat kebijakan atau keputusan terkait usulan tersebut,” jelas Gubernur

Sementara itu, Legislator DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua meminta Gubernur untuk menunda pembahasan usulan tersebut. Menurutnya, dari informasi yang ia dapatkan, PDAM sudah mengajukan rencana perubahan tarif tersebut ke Gubernur Kepri. Saat ini sedang dibahas oleh Biro Perekonomian.

Lebih lanjut katanya, yang menjadi pijakan untuk penyesuaian tarif air tersebut adalah Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum. Ditegaskannya, jika memang itu sudah diatur oleh regulasi diatas, tentu memang satu keharusan.

“Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Gubernur sebelum membuat keputusan tentang penyetujuan penyesuaian tarif air yang dikelola oleh PDAM. Baik itu di Tanjungpinang maupun Kabupaten lainnya di Kepri, kecuali Batam,” jelas Rudy.

Disebutkannya, pertama pelayanan air yang dikelola oleh PDAM Tirta Kepri di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang masih belum masuk dalam kategori pelayanan prima. Karena keluhan masyarakat tersebut diterima olehnya. Kedua sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Apabila perubahan tersebut dilakukan sekarang ini, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

“Kita tahu pipa PDAM bocor disana sini, sehingga menyebabkan distribusi air menjadi tersendar. Bahkan sampai sekarang air mengalir masih dilakukan secara bergiliran,” jelasnya lagi.

Masih kata Rudy, persoalan manajemen pengelolaan PDAM juga perlu dievaluasi oleh Gubernur. Selain itu, ia juga mengharapkan Pemprov Kepri membantu kebutuhan PDAM lewat skema hibah barang. Apakah itu untuk mesin pompa, atau pipa untuk menyelesaikan persoalan kebocoran yang terjadi di badan jalan.

“Artinya, Pemprov menambah modal lewat penyediaan aset yang dihibahkan ke PDAM Tirta Kepri. Karena memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan,” tutup Rudy Chua.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kepri, Novianto masih belum memberikan respon atas rencana penyesuaian tarif tersebut. Begitu juga dengan Direktur PDAM Tirta Kepri, Mamat juga belum bisa dikonfirmasi prihal persoalan ini. Dari informasi di lapangan, pembahasan penyesuaian tarif tersebut juga menyangkut di Lingga, Natuna, dan Karimun yang sudah memiliki PDAM.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul