Nasional

Koko Sebut Dewas KPK Tak Paham Fungsinya

Laporan Pelanggaran Etik Lili Pantauli

Sujanarko. (Dery Ridwansyah/Jawapos.com)

batampos.id – Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menyesalkan sikap Dewan Pengawas KPK yang enggan memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sebab, Lili kembali dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik lantaran diduga memainkan perkara Labuhanbatu Utara.

“Ini Dewas ngaco banget. Dewas tidak paham fungsinya, bahkan pengawas internal lembaga sekecil apapun pasti menyelidiki aduan bukan penyelidikan dalam rangka menemukan pidana, tetapi pelanggaran etik,” kata Sujanarko dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

Pria yang akrab disapa Koko ini pun menyebut, Dewas berkali-kali melakukan pemanggilan-pemanggilan yang juga tidak diatur dalam regulasi. Tetapi tetap dilakukan. “Bahkan pelapornya saja tidak dipanggil untuk diminta keterangan,” cetus Koko.

Koko memandang, Dewas seperti tidak senang dan kurang bersemangat melihat adanya aduan kepada pimpinan KPK. Karena itu, sudah seharusnya peran Dewas di evaluasi, sangat lembek dibanding sebelum Dewas ini ada. “Tak ada guna gaji Dewas sudah sangat gede, manfaat minim,” tegas Koko.

Sebelumnya, Dewas KPK enggan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Laporan terhadap Lili disampaikan oleh dua mantan pegawai KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata pada Kamis (21/10) kemarin.

“Laporan pengaduan baru diterima Dewas. Tapi materi laporan sumir. Perbuatan LPS yang diduga melanggar etik tidak dijelaskan apa saja,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (22/10).

Haris menyampaikan, seharusnya pelaporan dugaan pelanggaran etik bagi setiap insan KPK didasari dengan bukti fakta perbuatannya. Serta juga melampirkan saksi-saksi untuk menguatkan aduan tersebut.

“Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK harus jelas apa fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, apa bukti-bukti awalnya. Jika diadukan bahwa LPS berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), ya harus jelas apa isi komunikasi yabg diduga melanggar etik tersebut,” imbuhnya.

Haris menyampaikan, laporan tersebut belum jelas. Sehingga pihaknya tidak akan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

“Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas,” tegas Haris.

Dalam laporannya, Novel Baswedan mengungkapkan selain pernah terlibat pengurusan perkara Kota Tanjungbalai, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga dinilai berurusan dengan perkara Labuhanbatu Utara. Novel dan Rizka juga sempat menangani perkara Labuhanbatu Utara.

“LPS sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya,” ucap Novel, Kamis (21/10).

Novel mengungkapkan, fakta ini juga disampaikan dalam persidangan etik dengan terlapor Lili Pintauli Siregar, dimana dugaan perbuatan Lili saat itu adalah berkomunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yaitu Darno, dan kemudian ada permintaan dari Darno untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus yang saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum Pilkada serentak 2020 dimulai.

Hal ini diduga bertujuan untuk menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura Khairuddin Syah yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan Pilkada. Fakta ini bahkan disampaikan Khairuddin Syah kepada Pelapor saat itu.

“Khairuddin Syah juga menyampaikan kepada Pelapor bahwa dirinya memiliki bukti-bukti berupa foto-foto pertemuan antara Terlapor (Lili Pintauli Siregar) dengan Darno,” cetus Novel.

Dalam Sidang Etik Dewas, kata Novel, Majelis Sidang Etik memintanya untuk melengkapi bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Lili dalam perkara Labura. Dia mengaku, telah menyerahkan beberapa bukti pendukung dimaksud kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapatkan tandaterima pertanggal 12 Agustus 2021.

“Selanjutnya di dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, sepanjang sepengetahuan Pelapor bahwa tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi dan atau fakta persidangan etik terkait perbuatan Lili di perkara Labura. Sehingga pelapor kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas,” pungkas Novel. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim