Nasional

BPN dan BP Batam Harus Perkuat Koordinasi

Terkait Pembatalan 40 Sertifikat Program Jokowi

Anggota DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Tumpang tindih alokasi lahan di Batam membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi berantakan.

Di Batam, ada 40 sertifikat PTSL untuk masyarakat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam di Sambau, Nongsa, dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, November tahun lalu. Pembatalan tersebut karena gugatan PT Batam Riau Bertuah (BRB) lewat pengacara Nixon Situmorang dan rekan pada 26 Mei 2020.

Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, menyampaikan, program seritifikat PTSL dari Presiden Jokowi di Kota Batam ini harus disukseskan oleh pemerintah daerah. Namun, 40 sertifikat yang telah dibatalkan majelis hakim PTUN Tanjungpinang juga harus dihormati.

”Namun, dari peristiwa itu kita melihat belum maksimalnya koordinasi BPN dengan BP Batam,” ujarnya. Ia menjelaskan, dalam penerbitan sertifikat BPN tidak langsung mengeluarkan sertifikat. Namun, ada proses yang harus dilalui, termasuk salah satunya adalah tahapan penyampaian keberatan.

Seperti yang telah disampaikan Kepala BPN Batam dalam RDP di Komisi I DPRD Batam beberapa waktu lalu, untuk terbitnya suatu sertifikat, tahapan salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau lembaga untuk menyampaikan sanggahan. ”Namun, dalam praktiknya, masih ada saja sertifikat itu yang dibatalkan oleh hakim pengadilan PTUN,” katanya.

Untuk itu, ke depannya ia meminta kepada BPN Kota Batam maupun BP Batam melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens. Sehingga, setiap penerbitan setifikat tidak dianulir melalui proses pengadilan. Selain itu, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPN dan BP Batam, bisa menurunkan tingkat keresahan masyarakat.

Sebab, dengan adanya keputusan dari pengadilan PTUN itu dapat melunturkan kepercayaan publik terhadap BPN yang mengeluarkan sertifikat serta krisis kepercayaan kepada BP Batam dalam hal pengalokasian lahan.

”Jadi, apapun yang terjadi, tentu masyarakat tidak boleh sampai dirugikan dan tidak boleh terjadi gesekan antarmasyarakat dengan badan hukum. Kita ingin Batam ini dalam keadaan aman dan kondusif,” imbuhnya.

Klaim Sesuai Prosedur dan Rekomendasi BP Batam

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Makmur Siboro, menjelaskan, penerbitan 40 sertifikat yang diperkarakan merupakan program PTSL sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

”BPN dalam hal ini hanya menjalankan program pencatatan tanah yang merupakan program nasional. Setiap tahun Batam mendapatkan kuota yang cukup banyak untuk pendaftaran tanah,” jelasnya, Minggu (24/10).

Sebelum memulai program ini, kata Makmur, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan BP Batam, sebab mereka yang akan mengeluarkan rekomendasi untuk tanah mana saja yang akan dimasukkan dalam PTSL, termasuk 40 sertifikat yang dibatalkan PTUN yang berlokasi di Sambau, Nongsa.

“Program ini mulia, kami sudah turun ke masyarakat, kami ambil data-data yang ada, selesai itu, kami berikan sertifikat atas tanahnya. Kami tidak bisa bergerak dan bekerja tanpa rekomendasi yang dikeluarkan BP Batam,” ujar Makmur.

Setelah sertifikat dikeluarkan, muncul permasalahan yang menyebutkan di lokasi tersebut ada PL lain atas nama PT Batam Riau Bertuah (BRB). Untuk itu, mereka melayangkan gugatan ke PTUN dan menuntut 40 sertifikat tersebut dibatalkan. “Dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh PTUN Tanjungpinang untuk dibatalkan,” katanya.

Ia menegaskan, penerbitan sertifikat ini berdasarkan rekomendasi dari BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Terkait pembatalan sertifikat tersebut adalah tindak lanjut dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau nomor 120/SK-21.MP.02.02/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Program PTSL di Kota Batam sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2017 lalu. Hingga saat ini sudah 77.547 sertifikat lahan yang diterbitkan kantor BPN Batam dari program tersebut.
Makmur merinci target dan realisasi program PTSL hingga saat ini. Untuk target 2017 berjumlah 20.012 sertifikat, dan terealisasi secara menyeluruh. Target 2018 berjumlah 40 ribu sertifikat dan terealisasi 42.814 sertifikat.

Sementara pada 2019 berjumlah 7.500 sertifikat, dan terealisasi 7.236 sertifikat. Target 2020 berjumlah 4.063, dan terealisasi 4.095 sertifikat. “Lalu tahun 2021 targetnya 4.154 sertifikat, baru tercapai 3.300 sertifikat,” sebutnya.

Dari target dan realisasi program PTSL, total 1.944 sertifikat yang belum diambil masyarakat. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya yaitu pelayanan penyerahan sertifikat secara massal sebelum pandemi Covid-19 di setiap kelurahan yang menjadi objek sertifikat PTSL.

Pada awal 2020, penyerahan sertifikat PTSL dilakukan di kantor pertanahan secara mandiri untuk melayani masyarakat yang ingin mengambil sendiri sertifikat PTSL, dengan mendirikan posko penyerahan di kantor. “Walaupun pandemi, penyerahan sertifikat berjalan dengan baik, pada awal tahun kurang lebih 2.600 bidang, dan sekarang masih ada 1.000 bidang,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan delivery service langsung ke rumah warga yang alamatnya tertera lengkap untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Serta menyerahkan per kecamatan dan kelurahan dengan membuat daftar/data permohonan bekerja sama dengan aparat kecamatan dan kelurahan.

“Jika belum ada penyelesaian, akan diumumkan nama-nama tersebut melalui berbagai media agar mengambil sertipikat, langkah selanjutnya akan kami upayakan bekerja sama dengan Disduk untuk mendata alamat terakhir pemohon dibantu tenaga lainnya,” ucapnya. (*)

Reporter : EGGI IDRIANSYAH
YULITAVIA
Editor : MOHAMMAD TAHANG