Opini

Menakar Kualitas Kebijakan Publik Batam sebagai Kota dan Kawasan Khusus

batampos.id – Di Kota Batam sebagai Kawasan Khusus memiliki institusi Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, seharusnya kebijakan yang diterbitkan memiliki kwalitas yang dapat mengakomodir kepentingan Pembangunan Nasional dan juga memiliki dampak layanan publik yang sesuai dengan tujuan dari Batam sebagai Kota sekaligus sebagai Kawasan Khusus. Secara regulasi biasanya Birokrasi selalu berlindung di balik Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk menyelamatkan diri dan institusi dari beberapa hal yang dapat mempermasalahkan kebijakan yang di lakukan.

Apa itu Kebijakan Publik

Kebijakan Publik sebagai alat atau instrument untuk memecahkan masalah masyarakat (publik) yang tidak dapat dipecahkan oleh individu sendiri-sendiri, harus kolektif. Kebijakan Publik juga memiliki makda transformatif dalam memecahkan masalah publik tersebut, sehingga diharapkan mampu membawa publik bertransformasi dari suatu kondisi/keadaan kekondisi yang lebih baik. Kebijakan juga dimaknai sebagai instrumen leverage, yang mampu menjadi penopang agar publik mampu memenangkan kompetisi dihadapan bangsa-bangsa lain. Kebijakan Publik dapat dimaknai sebagai kehendak penguasa, atau pemilik otoritas untuk merumuskan kebijakan. Dapat diamati, prakteknya, kebijakan dapat didasarkan pada apa yang diinginkan, tidak selalu dengan apa yang dibutuhkan, juga dapat dilakukan berdasarkan insting, wangsit, atau bisikan-bisikan orang dekat, keterlibatan masyarakat minim, atau tidak ada sama-sekali, dan ini yang sering terjadi, lalu kemudian di cocok-cocokkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya selamat, sehingga sering bermuara pada penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang melakukannya (penguasa).

Kompleksitas masalah di Batam

Masalah – masalah yang ada di tengah Publik di Batam, sangat komplek, sehingga tidak dapat di pecahkan oleh publik secara sendiri-sendiri, baik itu pengusaha/investor, maupun para pekerja yang menjadi masyarakat di Batam. Sehingga kwalitas pelayanan publik di Batam sebagai Kota yang otonom, sekaligus sebagai kawasan khusu (baik itu sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas /KPBPB, atau sebagai Kawasan Ekonomi Khusus/KEK). Misalnya saja terkait dengan permasalahan lahan di Batam, yang dari awal pernah di bebaskan oleh Pertamina, untuk keperluan penimbunan barangnya, dan kemudian beralih ke-Otorita Batam (OB) yang melaksanakan Pembangunan sebagai Daerah Industri, juga melakukan pembebasan lahan, kemudian OB beralih menjadi BP Batam, masalah lahan bukan menjadi tambah baik, malahan menjadi makin mumet, sehingga publik dibuat resah karena kepastian hukum dari pengalokassian lahan di Batam, kini membutuhkan penyelesaian yang cepat mudah dan berkepastian hukum dan hak. Sehingga untuk menanganannya tidak bisa hanya diserahkan kepada BP Batam semata, namun juga melibatkan Pemko Batam, dan Pihak-Pihak lainnya yang menjadi Mitra Pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan publik, agar Kebijakan yang diambil atau di tetapkan oleh Pimpinan BP Batam, menyelesaiakan masalah, bukan justru menambah masalah makin ruwet.

Kasus Kebijakan Publik di Batam

Ada beberapa issu kasus kebijakan publik di Batam, antara lain, masalah kebijakan yang bersifat dualisme, antara Pemko Batam dan BP Batam, karena yang mewadahi publik (masyarakat/rayat) adalah Pemko Batam, bukan BP Batam, dan Pemko bermitra kerja dengan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Batam. Namun dapat diamati kebijakan yang di terbitkan oleh Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam secara Ex-Officio, disatu sisi harusnya dapat diminta pertanggung jawaban oleh DPRD, melalui mekanisme pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan, misalnya interpelasi dan lain-lainnya. Karena jabatan dilakukan oleh Wali Kota yang ex-officio kepala BP Batam, memiliki dampak kebijakan publik, utamanya terhadap lahan yang disewa oleh publik di Batam disatu sisi hanya menyewa selama 30 (tiga Puluh) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang, sehinga Hak-Guna Bangunan juga hanya sebatas waktu sewa tersebut, kasusnya adalah kepastian hukum dapat diperpanjang itu ternyata, dapat juga tidak diperpanjang, dengan alasan-alasan kebijakan dari Kepala BP Batam yang nota bene juga Wali Kota Batam, pipihak lain ada lahan yang sama sekali tidak menyewa kepada BP Batam, namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga kasus kebijakan ini dapat menimbulkan berbedaan perlakuan. Kemudian pengelolaan air yang seharusnya adalah kewenangan dari Pemko Batam, namun karena satu dan lain hal, yang juga ada dasar ketentuan peraturan perundang-undangan membuat Pemko Batam tidak terlibat secara menyeluruh melakukan pengawasan, padahal konsumen dari pengelola air di Batam adalah publik Batam yang seharusnya menjadi kewajiban tanggungjawab publiknya ada di Pemko Batam selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan yang otonom, kasusnya ini semua tidak terjadi, bahkan DPRD terkesan tidak berdaya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Tata Kelola kebijakan Publik

Untuk dapat mengukur kwalitas kebijakan publik, maka diperlukan kajian ilmiah (merumuskan persoalan secara akurat dan mengindentifikasi alternatif-alternatif yang tepat), kemudian dukungan data, dengan menggunakan tehnologi kekinian, dan menggunakan gagasan yang inovatif (out of the box), kecepatan dan ketepatan merepon kasus kebijakan publik. Pemimpin harus mampu memiih agenda yang menjadi kebutuhan publik. Melibatkan publik itu sendiri selaku pemangku kepentingan. Oleh karena itu DPRD Kota Batam harusnya dapat mengawasai Wali Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya sebagai apapun itu termasuk dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala BP Batam yang dapat dinilai tidak berpihak kepada Publik. Karena secara politik publik di Batam diperlakukan secara khusus, untuk membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) yang artinya Publik tidak bisa memiliki lahan di Batam, Publik hanya bisa menyewa, yang kemudian di lahan yang di sewa itu dapat di terbitkan HGB dan HP (Hak Pakai) sebagian ada yang terlanjur di beri Hak Milik namun tetap diatas Hak Pengelolaan. Artinya Tata Kelola kebijakan publik di Batam masih harus terus diusahakan dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif. Supaya pengusaha/invesor dan rayat lainnya dapat melakukan kegiatannya dengan kondusif, dan itu pula yang diteliti oleh para investor dalam menjalankan investasinya di Batam. (*)

Oleh: AMPUAN SITUMEANG, Peneliti/Praktisi, Akademisi Hukum di Batam