Bintan-Pinang

Asnen: Permintaan Warkah Tanah Tidak Bisa Dilakukan Perseorangan

Pegawai BPN Kabupaten Bintan memberikan pelayanan yang berkaitan pertanahan ke masyarakat di kantor BPN Bintan, jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk, Bintan, Senin (11/10). F.Slamet Nofasusanto

batampos.id– Seorang warga Bintan, Jefri, mengaku bingung. Soalnya, jawaban dua pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bintan ketika ditanya terkait pengurusan permohonan warkah tanah tidak sama.

BACA JUGA: Akhirnya, Kantor BPN Bintan Miliki Sertifikat

Jefri menuturkan, dirinya mendatangi kantor BPN Kabupaten Bintan di jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk, Toapaya, Selasa (26/10) lalu untuk menanyakan perkembangan surat warkah tanah yang diminta penyidik Satreskrim Polres Bintan untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak.

Ketika itu, Jefri menanyakan sejauh mana perkembangan permohonan warkah tanah ke Bagian Umum BPN Bintan.

“Pegawai BPN yang saya temui seorang wanita. Dia bilang mereka belum bisa memberikan fotokopi warkah tanah karena belum mendapatkan surat izin dari BPN Kanwil Kepri,” menurut Jefri.

Lantas, Jefri menanyakan tanggal berapa BPN Bintan melayangkan surat permintaan izin pemberian warkah tanah ke BPN Kanwil Kepri.

“Wanita itu lalu menunjukkan bukti surat masuk tanggal 19 Oktober 2021 padahal saya mendapatkan info dari salah seorang pejabat BPN bahwa surat masuk tanggal 15 Oktober dan mereka menunggu balasan surat izin dari Kanwil,” jelasnya.

Jefri mengaku informasi dua pegawai BPN Bintan ini membuatnya bingung karena informasi yang disampaikan tidak sama. Bukan hanya itu, Jefri menanyakan ke bagian umum terkait sudah atau belumnya warkah tanah ditemukan?

“Wanita itu bilang warkah tersebut sudah ditemukan, makanya surat permohonan izin kepada BPN kanwil Kepri baru dimasukin tanggal 19 Oktober 2021, katanya supaya tidak terlalu lama,” katanya.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke salah satu pejabat BPN bahwa warkah tersebut belum ditemukan semua melainkan sebagian saja.

“Saya jadi bingung dan berpikir apakah mereka menarik ulur masalah ini atau bagaimana?” tanya Jefri tambah binggung.

Jefri berharap, BPN bisa bekerjasama untuk segera memberikan fotokopi warkah tanah tersebut yang diperlukan penyidik kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti proses hukumnya.

“Bukannya kita ketahui bersama bahwa penyelesaian konflik tanah menjadi komitmen pemerintah dan perhatian khusus Presiden Jokowi,” tukasnya.

Kepala BPN Bintan, Asnen mengatakan, terkait hal ini pihaknya telah membalas suratnya. Menurutnya, permintaan warkah tanah tidak bisa dilakukan perseorangan. “Kalau penyidik yang meminta, kami akan membawanya,” katanya.

Lalu terkait jawaban yang tidak sama antara pegawai satu dengan lain, menurut Asnen tidak semua pegawai BPN Bintan di kantornya mengetahui dengan pasti hal ini. (*)

Reporter: Slamet
editor: tunggul