Nasional

Bupati Banjarnegara Diduga Ikut Main Lelang Proyek

Bupati Bajarnegara Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar. (istimewa)

batampos.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Tengah pada Senin (25/10).

Empat saksi yang diperiksa di antaranya Direktur PT. Buton Tirto Baskoro, Tri Mardiyanto; Kasi Penunjang Non Klinik RSUD Kabupaten Banjarnegara, Ris Mardiyanto; Direktur PT. Daya Samudera Cipta Mandiri, H. Kaswan; Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Kabid Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informartika Kabupaten Banjarnegara periode 5 Desember 2017-15 Januari 2021, Veriyanto.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya campur tangan langsung dari tersangka BS (Budhi Sarwono) maupun melalui tersangka KA (Kedy Afandi) dalam pelaksanaan berbagai lelang proyek pekerjaan di Pemkab Banjarnegara,” kata Ali dalam keterangannya, Rabu (27/10).

KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018.

KPK menduga, Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar.

KPK juga menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Hal ini dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Bahkan Kedy Afandi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi Sarwono saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan, yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi Sarwono yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

Budhi Sarwono dan Kendy Afandi disangkakan melanggar Pasal 12 i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber: JP Group
Editor : Jamil