Metropolis

Buruh Tuntut Pemerintah Turunkan Harga Sembako

 

batampos.id – Mendekati pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2022, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi damai menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok atau sembako. Kalangan buruh juga menolak diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, aksi damai ini merupakan penyampaian buruh untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini karena menyangkut pengupahan yang dinilai tidak pro pada buruh.

ilustrasi pekerja.
foto: Dalil Harahap / Batam Pos

Dalam Omnibus Law, ada beberapa aturan yang mengatur terkait Pemutusan Hubungan Merja (PHK), cuti, termasuk soal Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam Omnibus Law, ada aturan yang mengatur terkait hal ini, dimana PKB harus sejalan dan tidak boleh melebihi apa yang sudah dituangkan dalam Omnibus Law.

”Sedangkan menurut mereka, PKB merupakan kesepakatan bersama, jadi tidak harus mengacu pada Omnibus Law. Itu yang mereka tolak dari Omnibus Law,” ujar Rudi usai menemui buruh di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (26/10/2021).

Buruh juga meminta pemerintah daerah menganggarkan biaya dalam membantu buruh dalam menghadapi perkara. Untuk satu perkara, diperkirakan ada delapan sidang, dan itu membutuhkan biaya untuk menghadapi persidangan, sebab lokasi pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ada di Tanjungpinang.

”Dulu memang ada anggaran untuk ini, tahun 2012 lalu. Namun, seiring adanya perubahan aturan, maka sekarang tak ada lagi. Tapi nanti saya coba diskusikan bersama Komisi IV (DPRD Batam) soal ini,” jelasnya.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Ramon, mengatakan, penolakan UU Cipta Kerja atau Onmibus Law, PKB, UMK, dan penurunan harga sembako.

”Perjanjian kerja bersama yang ada di perusahaan-perusahaan itu harus diperbaiki kualitasnya. Pemerintah ini sangat mudah menurunkan upah buruh, tapi tidak mampu menjamin stabilitas harga sembako yang dinilai masih tinggi sampai saat ini,” jelasnya.

Satu lagi, tuntutan yang sudah sangat lama disampaikan namun belum direspons sampai saat ini yaitu terkait adanya PHI di Batam. Menurut Ramon, Batam memiliki banyak kasus terkait industri, sudah seharusnya ada pengadilan yang khusus menangani kasus ini di Batam. Saat ini, PHI ada di Tanjungpinang, dan untuk ke sana butuh biaya yang tidak sedikit.

”Buruh banyak yang tidak mampu untuk pergi menghadiri sidang. Jadi kalau tidak bisa ada pengadilan di sini, minimal ada bantuan dari pemerintah terkait biaya bagi buruh dalam menghadapi sidang,” terangnya.

Sementara itu, dalam orasinya, buruh meminta pemerintah menekan harga komoditas kebutuhan pokok. Saat ini, upah yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup di Batam. (*)

 

 

Reporter : YULITAVIA
Editor : RATNA IRTATIK