Nasional

Kekerasan Polisi Antara Kode Etik dan Pidana

Ilustrasi. Gambar tangkapan layar saat Kapolres Nunukan AKBP SA menendang anak buahnya yang juga polisi. ( DOKUMENTASI JAWAPOS.COM)

batampos.id – Penanganan kasus kekerasan di tubuh Korps Bhayangkara dinilai masih setengah hati. Dalam kasus kekerasan itu masih dirasakan penanganannya yang mengutamakan sanksi kode etik dan disiplin.

Sekaligus mengesampingkan aspek pidananya. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar mencopot dari jabatan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan proses pidana.

Dari kasus kekerasan uknum polisi yang terjadi berantai dapat dilihat, adanya bebera-pa kasus yang justru minus proses pidana. Seperti, dalam kasus polisi yang membanting mahasiswa di Tangerang. Dalam kasus itu Brigadir NP dihukum 21 hari penahanan, demosi dan teguran tertulis.

Kasus selanjutnya, soal Kapolres Nunukan AKBP SA. Kendati telah dicopot dari jabatannya, namun hingga saat ini belum diketahui bagaimana prosesnya. Hanya diketahui bahwa AKBP SA diperiksa oleh Propam Polda Kaltara. Begitu juga kasus pedagang yang menjadi tersangka setelah dipukuli preman,

Kapolsek Percut Sei Tuan AKP JN dan jajarannya dicopot. Namun, belum diketahui bagaimana proses selanjutnya.

Walau begitu perlu diakui bahwa proses pidana juga dilakukan dalam beberapa kasus kekerasan lain. Seperti, polisi menembak mati rekannya di Lombok Timur, Kapolsek Parigi Moutong Iptu IDGN yang memperkosa anak tahanan di Polda Sulawesi Tengah, dan dua penyidik Polsek Kutalimbaru yang memperkosa istri tahanan.

Pertanyaannya, bagaimana bila kekerasan itu dilakukan oleh masyarakat biasa. Tentunya, jawabannya mudah, dipidana. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, Kompolnas berharap bila anggota yang diduga melakukan pidana, maka diproses pidana. ”Ini perlu dilakukan,” tegasnya.

Polda jangan melindungi de-ngan hanya menerapkan kode etik dan disiplin. Diharapkan semua polda mematuhi instruksi kapolri. ”Kekerasan itu masuk penganiayaan,” jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, perlu dipahami dalam kasus kekerasan yang terjadi di tubuh kepolisian itu terdapat unsur abuse of power. Negara memberikan kuasa kewena-ngan menangani hukum kepada polisi. Namun, kuasa itu disalahgunakan yang membuat terjadinya abuse of power atau crime by commision. ”Ini me-ngarah pelanggaran HAM,” tegasnya. (*)

Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO