Nasional

Rempang-Galang Terbuka untuk Investor

Legalitasnya Diurus jika Investor Serius

Ilustrasi. Peternakan dan perkebunan di wilayah Rempang dan Galang. Saat ini, BP Batam sudah membuka pintu investasi di wilayah Relang. (Iman Wachyudi/ Batam Pos)

batampos.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus menggesa memberikan status clean and clear pada lahan-lahan di wilayah Rempang dan Galang (Relang). Bahkan, BP Batam sudah membuka pintu investasi di Relang.

”Rempang dan Galang memang masih dalam proses pengajuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya. Tapi, jika dibutuhkan segera untuk berinvestasi, maka kita ajukan segera. Ada yang sudah kita ajukan, mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Rabu (27/10).

Rudi mengatakan, BP Batam maunya HPL diajukan untuk semua Rempang-Galang. Namun, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan karena kompleksitas dari status lahan-lahan di dua pulau tersebut. ”Prosesnya tidak mudah, karena di dalam tata ruangnya ada hutan lindung, hutan konversi, dan lainnya. Bisanya kami melayani parsial,” jelasnya.

Rudi melanjutkan, akan ada kegiatan besar di Relang. Namun, ia enggan menyebut kegiatan apa yang akan dilakukan. Apakah itu investasi atau hal lainnya. ”Kami belum bisa sampaikan, tunggu izinnya selesai dulu,” imbuhnya.

Namun, Rudi kembali menegaskan bahwa pihaknya terbuka bagi siapa saja yang mau serius berinvestasi di Relang. BP Batam akan segera mengurus HPL-nya. Rudi menyebutkan, di kawasan Relang, BP Batam memiliki wilayah kerja seluas 715 kilometer.

Selain itu, institusi yang kini dikepalai Rudi ini, telah membangun sejumlah infrastruktur sejak 1996 saat masih bernama Otorita Batam (OB) dan saat itu masih dikepalai BJ Habibie.

Dalam catatan BP Batam, ada enam jembatan dan jalan raya sepanjang 70 kilometer. Selama ini, pengembangan kawasan Rempang-Galang terhambat oleh berbagai alasan.
BP Batam masih memiliki segudang polemik di lahan seluas 245,83 kilometer persegi di Rempang-Galang. Salah satu persoalan yang mengadang adalah banyak pihak yang mengklaim kepemilikan lahan di sana hanya dengan menggunakan dokumen alas hak. Selain itu, sejumlah area sudah ditetapkan menjadi hutan konservasi dan belum bisa dialokasikan oleh BP Batam.

Di dalam hutan konservasi itu juga terdapat hutan buru. Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/1986 pada 29 September 1986, luas hutan buru di Relang mencapai 16 ribu hektare.

Sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, status hutan konservasi itu harus diturunkan menjadi hutan lindung.

Dari hutan lindung, statusnya kemudian diturunkan menjadi hutan produksi. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi. Barulah bisa menjadi areal penggunaan lain (APL) atau lahan yang bisa dialokasikan untuk kepentingan komersial atau investasi. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG