Politika

DPR Disebut Sudah Jadi Tukang Stempel Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan di gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai DPR periode 2019-2024 hanya menjadi tukang stempel bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin saja.

Pasalnya kata dia, ada lima RUU Prioritas yang diajukan pada 2020, empat diantaranya telah diselesaikan dengan cepat dan RUU tersebut adalah usulan dari pemerintah.

“Klaim sebagian elemen masyarakat bahwa DPR sekedar menjadi ‘tukang stempel’ Pemerintah mungkin ada benarnya,” ujar Made Leo dalam rilis Evaluasi Kinerja DPR secara daring, Kamis (28/10).

Made Leo juga mempertanyakan, kenapa DPR saat ini lebih memprioritaskan menyelesaikan usulan RUU dari pemerintah. Karena itu apakah RUU usulan dari DPR tidak dianggap lebih penting.

“Apakah RUU usulan pmerintah memang dianggap paling mendesak dibandingkan dengan RUU usulan DPR sendiri? Atau apakah DPR sebegitu tak berdayanya di hadapan pemerintah sehingga memilih menyenangkan Pemerintah dengan mendahulukan RUU-RUU dari Pemerintah ketimbang dari DPR sendiri?” katanya.

Kinerja legislasi DPR RI masa sidang I tahun sidang 2021-2022 dinilai Formappi menorehkan angka merah. Hanya satu RUU prioritas yang diselesaikan yaitu RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara, DPR menyelesaikan empat RUU Kumulatif Terbuka.

Bahkan Made Leo semakin binggung kinerja DPR yang memprihatinkan ini, karena parlemen malah menambah empat RUU baru dalam Prolegnas Prioritas 2021. Yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, revisi UU Informas Transaksi Elektronik (ITE), dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Rendahnya produktivitas bidang legislasi DPR tersebut ditingkahi dengan keputusan gila dengan menambah empat  RUU baru dalam Daftar Prioritas 2021,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Formappi, RUU yang penting untuk dibahas juga belum diselesaikan parlemen. Yaitu RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

“Penanggulangan bencana mestinya sesuatu yang mendesak mengingat potensi terjadinya bencana alam yang selalu datang secara tiba-tiba. Demikian juga dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah sekian lama ditunggu kehadirannya di tengah tuntutan situasi berupa banyaknya data pribadi yang bocor,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim