Covid-19

Kebijakan Anggaran Covid-19 Bisa Digugat

MK Ubah Tiga Pasal UU 2 tahun 2020


PEGAWAI Pemko Batam mengecek barang batuan untuk masyarakat termpak Covid-19 di Dataran Engku Putri Batamcenter Selasa (28/4/2020). Hak masyarakat menggugat kebijakan anggaran penanganan pandemi akhirnya dibuka. Hal itu menyusul diputusnya gugatan terhadap UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Masa Pandemi. (CECEP MULYANA/BATAM POS)

batampos.id – Hak masyarakat menggugat kebijakan anggaran penanganan pandemi akhirnya dibuka. Hal itu menyusul diputusnya gugatan terhadap UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Masa Pandemi.

Meski gugatan formil ditolak, dalam gugatan materiil ada tiga norma yang dikabulkan MK. Yakni pasal 47 ayat 2, pasal 27 ayat 3, dan pasal 29.

Pasal 47 ayat 2 memberi garansi bahwa semua kebijakan keuangan dalam penanganan pandemi bukan kerugian negara. Kemudian pasal 27 ayat 3 menggaransi bahwa kebijakan pemerintah selama pandemi tidak dapat digugat ke lembaga peradilan tata usaha negara. Adapun pasal 29 tidak memberikan batasan waktu atas “kekhususan” tersebut. Pasal-pasal tersebut digugat oleh perorangan dan berbagai kelompok masyarakat sipil.

Dalam putusannya, MK menilai ketiga pasal tersebut melanggar UUD 1945. hakim MK Saldi Isra mengatakan, mengunci semua kebijakan dengan frasa bukan kerugian negara bertentangan dengan prinsip due process of law.

Oleh karenanya, jika dalam kebijakan terpenuhi unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum, hal itu dapat diproses pidana. Terhadap norma di pasal 47 ayat 2, MK menambah frasa itikad baik. “Bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan””ujar Saldi membacakan putusan.

Sementara terhadap pasal 27 ayat 3, MK juga menilai norma itu inkonstitusional. Saldi menyatakan, menerima perkara adalah kewajiban pengadilan. Hal itu juga bagian dari kontrol publik atas sebuah kebijakan. “Apabila fungsi kontrol tersebut tidak diberikan maka hal demikian berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan,” imbuhnya.

Pihak yang berwenang menilai tindakan itu bertentangan atau tidak bertentangan hukum adalah hakim pengadilan. Untuk itu, jika dalam kebijakan pandemi ditemukan unsur itikad tidak baik dan melanggar UU, maka hal itu dapat digugat ke PTUN.

Sementara terhadap pasal 29, MK menganulir tidak adanya batasan waktu kekhususan kebijakan UU 2/2020. Hakim MK Suhartoyo menjelaskan, jika tidak ada batasan, kebijakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam putusannya, MK membatasi berlakunya kekhususan keuangan negara hingga dua tahun sejak UU tersebut diundangkan. Namun jika pandemi berlangsung lebih lama, pemerintah boleh memperpanjang dengan syarat mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.

“Pembatasan demikian perlu dilakukan karena UU a quo telah memberikan pembatasan perihal skema defisit anggaran sampai tahun 2022,” kata Suhartoyo. Dalam putusan itu, ada tiga hakim yang berbeda pendapat. Yakni Anwar Usman, Daniel Yusmic dan Arief Hidayat. (*)

Reporter: JP GROUP
Editor: GALIH ADI SAPUTRO