Nasional

Rudi Hargai Proses Hukum Japarin

Kepala BP Batam  Muhammad Rudi. (BP Batam)

batampos.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, memastikan aktivitas kerja di BP Batam tetap berjalan, meski Deputi IV Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin, yang membidangi pengusahaan ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung).

”Nanti pukul 15.00 WIB (kemarin, red), saya mau rapat di BP Batam (membahas kekosongan deputi IV, red),” ujar Rudi, saat ditemui usai acara Anugerah Investasi 2021 di Hotel Radison Batam, Kamis (28/10).

Rudi memilih irit bicara soal kasus yang membelit anggotanya itu. Apalagi kasus Syahril tidak terkait dengan posisinya saat ini di BP Batam, melainkan kasus lama saat menjabat Dirut Perindo periode 2016-2017.

Kendati irit bicara, Rudi menghargai proses hukum yang dilakukan Kejagung dan sikap kooperatif Japarin dalam menjalani proses hukum tersebut.

Ketika ditanya mengenai lanjutan sejumlah proyek lelang yang berada di bawah kedeputian IV, apakah terus lanjut atau malah tertunda? Rudi kembali menegaskan akan tetap berlanjut. ”Kan masih ada Wakil dan Kepala BP Batam yang mengurus,” katanya.

Sementara itu, terkait penunjukan pejabat sementara (Pjs) yang akan menjalani tugas kedeputian IV, anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Taba Iskandar, mengatakan, wewenang untuk menunjuk pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) dan pejabat definitif berada di tangah Ketua DK KPBPB, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

”Ketua DK yang akan menunjuk pejabat sementara itu sebagai pelaksana tugas. Bisa saja itu nanti dirangkap salah satu deputi atau wakil kepala BP,” ujar Taba, Kamis (28/10).

Posisi wakil kepala BP Batam yang saat ini dijabat Purwiyanto juga memang dipersiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi kekosongan di kursi deputi.

”Ada wakil kepala BP memang untuk mengantisipasi. Sejak awal dipersiapkan semua. BP Batam merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wakil kepala BP ini mewakili posisi Kemenkeu bersama dengan Deputi I yang membidangi administrasi di BP Batam,” tuturnya.

Untuk menentukan pejabat sementara maupun pejabat definitif nanti, maka ketua DK akan berembuk dengan kementerian terkait agar bisa mendapatkan rekomendasi. ”Tapi itu tidak jadi patokan. Itu hanya standar operasional mekanisme kerja saja. Kewenangan ada di Menko sepenuhnya,” paparnya.

Taba juga menjelaskan bahwa proyek-proyek lelang di bawah kedeputian IV dipastikan tidak akan terganggu. ”Deputi itu kan pembantu kepala BP Batam. Kalau kepala BP masih ada, maka semuanya akan berjalan normal, baik itu pakta kerja sama atau perjanjian kerja sama tidak akan terhambat. Sambil menunggu keputusan DK, kepala BP bisa merangkap sambil dibantu para direktur di kedeputian IV,” jelasnya.

”Menunjuk deputi merupakan wewenang mutlak Menko. Kalau kepala BP, levelnya hanya bisa menunjuk level direktur saja,” jelasnya.

Sementara itu, dunia usaha juga turut memberikan perhatian terhadap kasus ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, berharap proyek-proyek lelang dibawah kedeputian IV BP Batam tidak terganggu.

”Kami turut prihatin atas cobaan yang dialami Deputi IV BP Batam tersebut dan semoga beliau tabah dan kuat melewati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut saya, penetapan tersangka yang berlanjut dengan penahanan Deputi IV oleh Kejagung tersebut akan sedikit mengganggu proses lelang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tengah berlangsung,” ungkapnya.

Sedangkan untuk operasional pelabuhan dan bandara tidak akan begitu bermasalah karena sudah memiliki direktur masing-masing yang bertugas menjalankan operasionalnya.

”Ketua Dewan Kawasan sebaiknya segera menunjuk pelaksana tugas Deputi IV BP Batam agar proses lelang SPAM tidak terkendala. Untuk sementara mungkin bisa dirangkap dari Deputi BP Batam yang lain. Ini langkah dalam jangka pendek supaya pelayanan di BP Batam tetap berjalan khususnya pelayanan yang berada di bawah kendali Deputi IV BP Batam,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Japarin ditahan Kejagung, Rabu (27/10) malam, terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan dan usaha di Perum Perindo. Saat ia menjabat sebagai Direktur Utama periode 2016-2017.

Di BP Batam, Japarin menjabat sebagai Deputi IV Anggota Bidang Pengusahaan. Ia bertugas membantu kepala BP Batam untuk menangani sejumlah badan usaha (BU), seperti BU Bandar Udara Hang Nadim, BU Pelabuhan, BU SPAM, BU Fasilitas dan Lingkungan, serta BU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

Pertemuan terakhir antara media dengan Syahril Japarin terjadi pada acara tapak tilas dua tahun kepemimpinan BP Batam, 27 September lalu di Hotel Planet Holiday, Batam.

Saat itu, di depan peserta acara ia memaparkan capaian penerimaan sepanjang 2020. Berdasarkan data BP Batam, pendapatan tertinggi dicapai oleh BU Pelabuhan. Sementara, pendapatan terendah dicapai oleh BU Fasling yang masih bergabung dengan BU SPAM.

Secara keseluruhan, capaian realisasi penerimaan BP Batam menurun sekitar 10 persen dibandingkan dengan 2019. Totalnya mencapai Rp 638,8 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 693,3 miliar.

Adapun proyek lelang yang ditangani Syahril saat ini yakni proyek lelang pengembangan Bandara Hang Nadim. Pemenang lelang tersebut adalah PT Angkasa Pura I (Persero), Incheon International Airport Corporation (IIAC), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., (Konsorsium AP1-IIAC-WIKA), dengan total investasi mencapai Rp 6,8 triliun dan masa konsesi 25 tahun.

Kemudian, lelang SPAM Batam yang saat ini masih memasuki tahap pendaftaran hingga November mendatang, setelah sempat tertunda akhir Agustus lalu.

Selanjutnya, pengembangan Pelabuhan Batuampar yang terdiri dari berbagai tahapan, yang diprediksi akan rampung beberapa tahun ke depan. Penyempurnaan pembangunan Pelabuhan Batuampar memerlukan anggaran yang cukup besar, nilainya mencapai Rp 12 triliun.

Beberapa tender yang sudah selesai seperti diikuti dari laman lpsebpbata, yakni penataan gerbang masuk kawasan terminal Pelabuhan Batuampar senilai Rp 6,9 miliar. Kemudian pembangunan Reception Facilities Terminal Umum Batuampar senilai Rp 4,4 miliar. Revitalisasi kolam dermaga utara Pelabuhan Batuampar senilai Rp 83,7 miliar, dan lain-lain. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG