Nasional

Syarat Penerbangan Terus Berubah

Masih Menunggu SE Terbaru Menhub Kasatgas Covid Bandara: Masih Pakai Aturan Lama

Petugas melakukan pemeriksaan tiket dan surat syarat penerbangan kepada calonpenumpang yang akan melakukan penerbangan dipintu keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam, Senin (18/10). (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Syarat penerbangan kembali berubah, setelah keluar adendum Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri di Masa Pandemi. Kondisi ini membuat masyarakat pengguna moda transportasi resah.

Berdasarkan adendum pertama, semua penerbangan wajib menggunakan syarat pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) yang berlaku 3×24. Namun, aturan ini direvisi lagi, dengan keluarnya adendum kedua SE No 21/2021.

”Jadi, penerbangan luar Jawa dan Bali bisa menggunakan PCR yang berlaku 3×24 dan antigen 1×24,” kata Kasatgas Covid-19 Bandara Hang Nadim Batam, Mayor Lek Wardoyo, Kamis (28/10).

Ia mengatakan, berdasarkan adendum kedua ini, aturan itu berlaku mulai Kamis (28/10). Wardoyo mengatakan, dari adendum kedua, hanya ada perubahan aturan mengenai vaksin. Di SE Nomor 21 Tahun 2021, tidak disebutkan mengenai syarat vaksin. Namun, di adendum kedua disebutkan syarat vaksin wajib, minimal dosis pertama.

”Aturan detailnya nantinya akan keluar SE Menhub, kemungkinan malam ini (tadi malam, red) atau besok,” ujar Wardoyo. Sedangkan untuk syarat perjalanan dari dan ke Jawa dan Bali, tetap wajib menyertakan dokumen negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan PCR. ”Untuk ke Jawa Bali tidak ada perubahan,” jelasnya.

Ia berjanji akan segera menyosialisasikannya dan mengumumkan secepatnya bila ada perubahan aturan lagi. Wardoyo memastikan, lalu lalang penumpang di Bandara Hang Nadim tetap menerapkan protokol kesehatan (protkes).

Lalu bagaimana dengan pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut dan darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali? Aturan baru tetap wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam. Bisa juga hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Sedangkan pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut dan darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam. Bisa juga hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Kepala Pelni Cabang Batam, Kapten Agus, menyebutkan, syarat terbaru penumpang kapal Pelni ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. ”Ya, untuk saat ini kami mengikuti peraturan pemerintah melalui SE Satgas Covid-19 No 21 Tahun 2021,” ujarnya, Kamis (28/10).

Menurutnya, setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

Pelaku perjalanan kapal Pelni wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

”Para calon penumpang bisa memilih satu di antara dua persyaratan tersebut. Bisa menggunakan rapid test antigen ataupun PCR,” tambahnya.

Selanjutnya, bagi calon penumpang yang hendak melakukan pembayaran bisa dengan cara cashless, nontunai atau debit card. Sementara bagi calon penumpang berusia kurang dari 12 tahun bisa melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Sementara itu, PLH Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS), Dirman, mengatakan, syarat keberangkatan di PDS masih sama, yakni antigen bagi penumpang yang sudah vaksin dosis pertama. Antigen ditiadakan bagi penumpang yang sudah vaksin dosis kedua khusus untuk tujuan dalam provinsi. ”Ya, wajib dosis kedua, kalau masih dosis pertama tetap harus tes antigen,” tuturnya.

Adapun bagi tujuan luar provinsi seperti Dumai, lanjutnya, masih diwajibkan rapid test antigen sebagai syarat utama keberangkatan. Di samping calon penumpang juga sudah divaksin minimal dosis pertama.

* Ombudsman: Jangan Buru-buru Buat Aturan Turunan

Syarat penerbangan ini dalam jangka beberapa pekan terus berubah-ubah membuat masyarakat resah. Menyikapi kondisi ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengeluarkan aturan turunan. Sebab, aturan yang berubah setiap hari atau pekannya membingungkan masyarakat.

”Pemerintah harus membuat kajian komprehensif dulu, barulah dikeluarkan aturan turunannya,” ujar Lagat.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dengan harga PCR terbaru Rp 300 ribu masih didapat untung yang cukup besar. Harusnya harga tertinggi pemeriksaan PCR dapat turun lebih rendah lagi.

Lagat mengatakan, masyarakat akan menerima harga pemeriksaan PCR, jika harganya terjangkau. Namun, dengan kondisi pandemi, pendapatan masyarakat menurun. Ditambah lagi ada syarat-syarat perjalanan yang cukup memberatkan, tentunya akan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. ”Lagian ada yang bilang naik pesawat itu paling aman dan waktunya singkat,” ucap Lagat.

Ia berharap, ke depan kebijakan pemerintah tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. ”Jangan membuat bingung masyarakat,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyurati seluruh rumah sakit dan klinik di Kota Batam untuk menyesuaikan tarif PCR sesuai edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes. ”Sudah, kami sudah buatkan edarannya hari ini,” ujar Didi, Kamis (28/10).

Terkait masih adanya rumah sakit dan klinik yang belum menjalankan instruksi tersebut dan tetap pakai tarif Rp 500 ribu untuk RT-PCR, kata Didi, seharusnya rumah sakit dan klinik patuh pada apa yang sudah diputuskan pemerintah. Apalagi hal ini juga sudah diperkuat oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.

”Jangan pura-pura tak tahu. Padahal saat ini sudah ada instruksi serta surat edaran dari Dinkes Batam,” tegasnya.

Diketahui, pemerintah resmi menurunkan harga tes Covid-19 dengan metode PCR. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, mengatakan, tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali kini menjadi Rp 275 ribu. Sementara untuk di wilayah luar Jawa-Bali, harga tertinggi tes PCR sebesar Rp 300 ribu.

Tarif tersebut diputuskan setelah melakukan evaluasi terhadap komponen-kompenen tes PCR seperti layanan, harga reagen, biaya administrasi overhead dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan pada kondisi saat ini. Selanjutnya, semua pihak yang melayani jasa tes PCR diminta untuk dapat mematuhi tarif yang telah diputuskan pemerintah tersebut.

Di Batam sendiri, sejumlah penyedia layanan PCR sudah menurunkan tarifnya. Salah satunya, Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam yang telah menerapkan harga PCR Rp 300 ribu sesuai kebijakan Kemenkes. ”Sudah. Untuk harga PCR saat ini kita sudah sesuai edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,” ujar Direktur RSBP, Dr Afdhalun Hakim, kemarin.

Afdhalun menyebutkan, dengan adanya penurunan batas tarif RT-PCR tentu saja akan memberikan kemudahan dan keringan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan pemeriksaan RT-PCR. Saat ini, lanjutnya, semua sampel yang masuk di RSBP bisa dilayani dengan baik tanpa harus harus mengantre lama. ”Hasilnya 5-6 jam sudah keluar,” ujarnya.

Afdhalun menambahkan, saat ini RSBP Batam telah menambah satu unit alat pemeriksaan sampel PCR. Dengan begitu, RSBP punya dua alat pemeriksaan hasil PCR. Dokter spesialis jantung ini pun mengimbau agar masyarakat jangan lengah terhadap penerapan protkes.

”Memang saat ini kasus kita sudah mulai melandai. Tapi jangan lengah, ini yang selalu menjadi kebiasaan masyarakat kita. Maka jangan lengah, dan tetap disiplin protkes, itu saja,” tegas Afdhalun. (*)

Reporter : FISKA JUANDA
RENGGA YULIANDRA
Editor : MOHAMMAD TAHANG