Pro Kepri

Tangungjawab Walikota Batam Sudah Berikan Rekomendasi, Gubernur Bertindak Tetapkan UMK

Wirya Silalahi

batampos.co.id-Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wirya Putra Silalahi menyangkan lambatnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam menetapkan Upah Minimum (UMK) Kota Batam tahun 2022. Padahal Walikota Batam, Muhammad Rudi sudan memberikan rekomendasi.

“Kita menyangkan Gubernur lambat dalam membuat keputusan. Karena pembahasan soal upah ini, khususnya UMK Batam  sudah Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan,” ujar Wirya Putra Silalahi, Rabu siang (1/12).

BACA JUGA: Gubkepri Tunda Teken SK UMK 2022, Gagal Komunikasi dengan Walikota Batam

Menurut Politisi Partai NasDem tersebut, proses pembahasan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi yang harus ditunggu. Sehingga Gubernur sudah bisa membuat SK tentang UMK 2022. Apalagi rekomendasi tertulis sudah lengkap.

“Walikota hanya sebatas rekomendasi. Dan rekomendasi tertulis sudah diberikan. Mau dipakai atau tidak rekomendasi tersebut, itu hak Gubernur,” jelasnya.

Ditegaskannya, diulurnya pengesahan UMK seolah-olah masih tergantung hasil diskusi dengan Walikota Batam. Padahal itu keputusan Gubernur. Karena tugas dan tanggungjawab Walikota adalah menyampaikan usulan. Dan itu sudah diterima oleh Dewan Pengupahan.

“Gubernur yang bisa memutuskan, apakah itu mau direvisi atau tidak. Kesannya seolah-olah tergantung walikota,” tutup Wirya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad paska pertemuan dengan perwakilan buruh/pekerja, tidak memberikan banyak penjelasan atau penegasan. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan oleh buruh akan dibahas bersama Walikota Batam, Muhamamd Rudi.

“Malam ini (tadi malam,red) saya akan bahas dengan Walikota Batam. Bagaimana hasilnya nanti, akan kami sampaikan dengan pihak buruh,” ujar Gubernur singkat, Selasa (29/11) lalu. (*)

Reporter: Jailani