Opini

Kebijakan yang Bersifat Strategis Berdampak Luas Berkaitan UU Cipta Kerja Versi Putusan MK

SEJAK Putusan MK yang di putuskan pada hari Kamis 25 November 2021, dengan Nomor 91/PUU XVIII/2020, mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) terhadap UUD-1945, yang diajukan oleh 6 (enam) pemohon. Banyak kalangan mencari makna dan kriteria dari frasa tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, yang ada di amar putusan pada butir nomor 7 (tujuh) dan bila dihubungkan dengan butir 4 (empat), memang mebutuhkan analisa yang serius, dimana tidak semua orang bisa sama pemahamannya, sebab untuk dapat menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan logika hukum yang khusus untuk menghubungkannya dengan regulasi sektor-sektor yang saling berkelindan.

Ampuan Situmeang.

Putusan itu sendiri di ucapkan setelah membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli para pemohon, pembaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat, Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden, mendengar keterangan saksi Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon dan Presiden, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden. Oleh karena itu dapat dipahami bila amar putusan dalam perkara tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari butir 1 (satu) sampai dengan butir 7 (tujuh), termasuk beda pendapat dari hakim yang juga disebutkan dalam putusan tersebut.

UUCK masih berlaku dengan semua Regulasi Turunannya
Pada butir 4 (empat) amar putusan MK tersebut, menyatakan UUCK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Artinya perbaikan itu sendiri sudah dibatasi hanya 2 (dua) tahun, jika tidak diperbaiki maka UUCK tidak lagi bisa dipakai sebagai UU karena sudah menjadi bertentangan dengan UUD 45 (Inkonstitusional Permanen). Seperti apa posisi berlakunya UUCK dengan semua Regulasi turunannya sebagai pelaksanaan dari UUCK tersebut, hal ini Pemerintah harus dapat menjelaskan karena yang berwenang melaksanakan UU hanya Pelerintah, sehingga memerlukan sosialisasi di semua sektor supaya tidak berdampak terhadap potensi timbulnya kebingungan dan kegaduhan di ranah publik.

Berlakunya UUCK hanya sampai ada Perbaikan
Pada butir 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UUCK menjadi inkonstitusional secara permanen, artinya tidak berlaku lagi sebagai UU karena sudah secara permanen inskonstitusional. Sebaliknya kalau tidak berhasil di perbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun itu, maka yang terjadi adalah sebagaimana di sebutkan pada butir 6 (enam) amar putusan tersebut, yang menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UUCK yang dimaksud, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Jika sudah ada perbaikan maka yang perbaikan itu yang akan berlaku, sebab yang dinyatkan inkonstitusional itu adalah yang diperbaiki, artinya, yang lama jika sudah diperbiki tidak berlakulagi, maka dengan sendirinya perbaikan nanti seperti apa itulah yang berlaku dan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan pasal-pasal perbaikan nanti.

Tindakan/Kebijakan yang Bersifat Strategis Berdampak Luas
Tindakan dan Kebijakan adalah hal yang berbeda namun frasa ini dalam amar putusan disatukan menjadi frasa tindakan/kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Intinya, strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu oragnisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Ukuran dan batasan dari frasa berdampak luas memerlukan pengaturan sendiri, sejauh mana dampak yang ada menjadi dapat disebut luas, luas itu relatif sifatnya, ukuran luas itu seharusnya dapat dikonkritkan limitasinya. Inilah yang memerlukan sosialisasi dan atau kespahaman bersama untuk kebaikan dari pelaksanaan UUCK semasa waktu perbaikan dilakukan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan tindakan atau kebijakan yang tidak bersifat strategis dan tidak berdampak luas, sebab itulah ruang lingkup dari berlakunya UUCK yang dimaksud oleh amarputusan MK itu pada butir 4 (empat) dan butir 7 (tujuh).

Kewenangan Pemerintahan tidak boleh menjadi berhenti (vacum)
Dalam melaksanakan UUCK sudah ada turunan peraturan pemerintah (PP), bahkan sudah lebih dari 68 (enam puluh delapan) PP yang diterbitkan, termasuk Peraturan Presiden dan atau Keputusan Presiden, namun masih banyak lagi regulasi yang masih akan diterbitkan untuk pelaksanaan tenis dari UUCK yang dimaksud, apakah hal-hal yang bersifat teknis seperti itu dapat dimaknai tidak bersifat strategis dan berdampak luas, memerlukan arahan dari kolaborasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, supaya tidak menjadi maladministrasi dan menjadi sengketa tata usaha negara.

Ranperda penyesuaian dengan UUCK di Daerah
Perda (Peraturan Daerah), juga dapat disebut sebagai Kebijakan yang bersifat strategis, tergantung dari bagaimana pemerintah menjelaskannya, maka tentunya memerlukan pertimbangan untuk disesuaikan waktu pembahasannya setelah berkonsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah di pusat, untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainya yang akan diterbitkan sebagai tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari UUCK, sebaiknya berkomunikasi dan koordinasi antara pemerintahan di Daerah dan pemerintahan di Pusat. Pemerintah tentu juga perlu menyerap aspirasi dari pemerintah daerah tentang hal-hal yang menjadi bahan untuk dijadikan sebagai perbaikan terhadap UUCK tersebut, untuk menghindari adanya perbedaan kepentingan antar pemerintahan di daerah serta Pusat Pemerintahan, semua ini tidalah mudah dilakukan, yang pasti kolaborasi dan koordinasi menjadi penting dibangun dalam rangka perbaikan dari UUCK yang di perintahkan putusan MK yang dimaksud, semoga semua berjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan itu diucapkan. (*)

Penulis: Ampuan Situmeang
Peneliti/Praktisi, Akademisi bidang Hukum di Batam