Nasional

Kepri Siaga Varian Omicron

Calon penumpang memadati pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batamcenter, Minggu (26/1/2020). Seiring dengan penyebaran varian Omicron, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan siaga terkait dengan ditemukannya varian tersebut di Singapura. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.co.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan siaga terhadap penyebaran varian Omicron atau B.1.1.529. Karena virus tersebut sudah ditemukan di negara tetangga, Singapura. Terlebih Singapura sudah membuka pintu masuk bagi Indonesia.

“Pemerintah semakin serius memperhatikan permasalahan ini setelah ditemukan dua kasus baru varian Omicron di Singapura,” ujar Juru Bicara Satgas Penangan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana, kemarin, di Tanjungpinang.

Tjetjep menjelaskan, daerah seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, merupakan wilayah yang berdekatan atau bertetangga dengan Singapura, sehingga perlu mewaspadai virus yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan tersebut.

Juru Bicara Satgas Penangan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana. (dok batampos.id)

“Apalagi Kepri masih memiliki hubungan Singapura, terutama dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan warga Singapura yang berbisnis atau yang memiliki keahlian bekerja di sejumlah perusahaan seperti di Batam dan Bintan,” jelasnya.

Upaya pencegahan yang dilakukan agar Omicron tidak masuk ke Provinsi Kepri dengan memperketat pengawasan di pintu keluar-masuk, seperti pelabuhan internasional.

Pemeriksaan di pelabuhan wajib diperketat dan seluruh warga dari Singapura yang masuk ke Batam wajib diperiksa kesehatannya secara intensif. Sehingga dapat dipastikan tidak tertular Covid-19 maupun Omicron.

Peralatan PCR, lanjut Tjetjep, yang dimiliki Kepri belum mampu mendeteksi Omicron, sehingga sampel dari hasil tes usap harus dibawa ke Jakarta. Menurutnya, warga asal Singapura harus menjalani isolasi sampai pastikan tidak tertular virus tersebut.

“Bagi mencegah adanya penyebaran Covid-19, tentu kita butuh kerja sama semua lapisan masyarakat. Selain itu, tentunya tetap memperkuat penerapan protokol kesehatan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Moch Bisri, mengatakan, Provinsi Kepri siap menerapkan kebijakan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Pemerintah Provinsi Kepri akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) dari Gubernur Kepri.

“Memang Instruksi Mendagri (Inmendagri) sudah terbit. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kepri akan mengeluarkan SE sebagai penjabaran atas instruksi tersebut,” ujar Bisri.

Menurut Bisri, kebijakan PPKM level 3 yang dimaksudkan nanti adalah tata cara pengawasan dan pengendalian. Sehingga tidak menimbulkan klaster-klaster baru selama Nataru nanti. Apalagi saat ini, tren penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepri terus menurun. Tentu situasi dan kondisi ini harus terus dijaga dengan baik.

“Baik itu pada proses pelacakan, deteksi, hingga pencegahan di pintu-pintu masuk. Baik itu di pelabuhan dan bandara di Provinsi Kepri. Kebijakan PPKM level tiga di Nataru nanti salah satu tujuannya adalah mengendalikan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Selain upaya penanganan pendeteksian Covid-19, pelayanan di sejumlah rumah sakit juga sudah berjalan sesuai prosedur dan maksimal. Ditambah progres vaksinasi Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat.

“Kita lihat perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sudah semakin baik dan sadar.”

Pemberian varian vaksin Covid-19 di Provinsi Kepri yang beragam, juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan Covid-19 di Kepri. Berkat hal itu, Kepri bisa lolos dari ancaman penyebaran virus Covid-19 varian Delta yang dianggap membahayakan.

“Kita berutung menggunakan berbagai macam varian. AstraZeneca 39 persen, Sinovac 49 persen, dan sisanya Moderna dan Pfizer. Karena itu, varian Delta di Kepri sudah hilang,” tutup Bisri.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, dr Achmad Farchanny, mengatakan, pihaknya siap menjalankan Surat Edaran no 24 tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19. Aturan ini berlaku mulai 24 Desember hingga 2 Januari.

Sesuai SE ini, pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke Pulau Jawa serta Bali, wajib menunjukan kartu vaksin. Jika masyarakat sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, maka wajib membawa surat keterangan hasil negatif PCR yang maksimal diambil 3 hari sebelum keberangkatan.

Sedangkan yang sudah divaksin hingga dosis kedua, dapat menyerahkan surat keterangan negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan antigen yang berlaku 1 hari saja. Sedangkan untuk perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi laut, darat, baik menggunakan kendaraan pribadi atau umum, tetap harus sudah divaksin. Minimal dosis pertama.

Selain itu, wajib menyertakan surat keterangan negatif Covid-19 hasil pemeriksaan PCR yang berlaku 3 hari atau antigen yang hanya berlaku 1 hari.

Menunjukan kartu vaksin, menjadi syarat wajib. Namun, sesuai SE 24 ini, bagi anak dibawah 12 tahun, dapat melakukan perjalanan tanpa menujukan kartu vaksin. Pengecualian ini juga terhadap pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi dan pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus.

Bagi pelaku perjalanan kondisi kesehatan khusus, wajib menyertakan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

Berdasarkan SE 24 ini juga, pemerintah daerah diminta melakukan pengendalian, penegakan dan pengawasan mobilitas masyarakat. Selain itu, juga harus dilaksanakan random testing, sebagai skrining Covid-19 di posko-posko check poin masing-masing daerah.

Farchanny mengimbau masyarakat agar bijaksana selama Natal dan Tahun Baru. Ia meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan lengkap. “Jangan lupa protkes 5M,” katanya.

Pejabat Negara Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Para ahli virologi dunia terus memantau dan mempelajari perkembangan kemampuan varian B.1.1.529. Terbaru, hasil riset spesimen Omicron di Afrika Selatan dan Israel menunjukkan bahwa varian ini 1,3 kali lebih cepat menular dari varian Delta.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan bahwa kecepatan transmisi yang lebih tinggi dari Delta, saat ini angka reproduksi Omicron juga lebih besar dari Delta. Namun, belum bisa dipastikan secara presisi berapa angka pastinya.

“Kabar baiknya vaksin, masker, jaga jarak, karantina, ventilasi dan sirkulasi udara masih tetap efektif,” jelas Dicky, Rabu (1/12)

Selain itu, Dicky menjelaskan bahwa orang yang belum divaksinasi memiliki 2,4 kali risiko lebih tinggi mengalami keparahan. Saat ini Omicron juga diduga kuat bisa mengurangi efikasi vaksin dan antibodi pada penyintas. Tapi booster vaksin juga dinilai efektif.

“Booster vaksin akan menurunkan risiko keparahan sampai 90 persen,” jelas Dicky.

Kemudian Omicron juga berpotensi dapat mengurangi efektivitas pengobatan gejala. ”Sejauh ini umumnya relatif sama dengan varian Delta namun masih harus menunggu 3 minggu ke depan untuk perkembangan data,” jelas Dicky.

Sejauh ini, semua pasien yang terinfeksi varian baru Covid-19 mayoritas bergejala ringan sampai sedang. “Namun, sekitar 5 persen akan perlu ICU/ventilator. Faktor kecepatan penularan akan berpengaruh pada potensi beban faskes,” pungkas Dicky.

Sementara itu, pemerintah kembali merilis aturan pengetatan. Kemarin, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah melarang pejabat negara agar tidak bepergian ke luar negeri. Larangan terhadap pejabat negara tersebut berlaku kepada seluruh lapisan jabatan, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara.

Masyarakat umum juga dilarang bepergian. “Bagi masyarakat umum sifatnya masih himbauan. Jadi, WNI dihimbau agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dulu, hal ini untuk mencegah dan menjaga terus terkendalinya pandemi di negara ini,” jelasnya.

Pemerintah, sebut Luhut, saat ini juga akan menyiapkan booster vaksin ketiga yang ditujukan untuk para lansia dan kelompok rentan. “Pemberian booster akan segera dijadwalkan dan mulai dilaksanakan pada periode Januari tahun depan,” jelasnya.

Kemudian berdasarkan arahan Presiden, luhut menyebut masa karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari negara-negara di luar 11 negara yg dilarang masuk kemarin, ditambah menjadi 10 hari dari sebelumnya 7 hari. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan semakin banyaknya negara yang mendeteksi varian Omicron. Perpanjangan masa karantina ini akan berlaku sejak 3 Desember.

“Tentunya kebijakan yang diambil ini akan terus dievaluasi secara berkala sambil kita terus memahami dan mendalami informasi tentang varian baru ini,” pungkas Luhut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa masyarakat diharapkan tetap mengedepankan kedisiplinan dan kewaspadaan dalam menghadapi varian anyar ini. Meski belum terdeteksi di Indonesia, kehadiran Omicron perlu menjadi perhatian.

“Terlebih, di Indonesia kita akan segera memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Johnny memastikan, pemerintah juga telah bergerak cepat mengantisipasi masuknya varian baru ini ke Tanah Air. Antara lain dengan menerapkan pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri.

Selain itu peningkatan pemeriksaan whole genome sequencing yang berperan dalam deteksi dini potensi varian baru. Pengawasan dan evaluasi berkala juga akan dilakukan terhadap negara-negara yang dibatasi masuk ke Indonesia.

Johnny menambahkan, sejauh ini jumlah kasus masih terkendali. Meski di 21 kabupaten/kota mulai mengalami penambahan kasus di atas 10 kasus per minggu. Kondisi ini harus direspons dengan penguatan penerapan protokol kesehatan.

Dia mengatakan, upaya peningkatan kewaspadaan Indonesia juga dilakukan melalui percepatan vaksinasi. Upaya percepatan ini dilakukan dengan dukungan TNI/Polri dan pemangku kepentingan lain.

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, orang yang sudah divaksin Covid-19 ketika terserang varian Omicron tidak parah. ”Untuk itu masyarakat tidak perlu pilih-pilih vaksin,” katanya.
Dalam penelitian, varian ini memang menurunkan efikasi vaksin. Tapi bukan berarti kebal terhadap vaksin.

Nadia menegaskan bahwa pemberian vaksin yang merata dapat membentuk kekebalan komunal. Ini perlu untuk melawan varian-varian Covid-19 yang muncul. (***)