Metropolis

Pemko Batam Haramkan ASN Terima Bansos

Warga melihat daftar nama yang menerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementrian sosial di Kantor Pos Batam Center,
Kamis (14/5/2020).

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) dan pencacah di setiap kelurahan untuk bekerja lebih teliti, dan memastikan tidak ada ASN Batam yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos).

“Saya pastikan tidak ada ASN yang terima bansos. ke depan juga saya minta dinas terkait untuk memastikan jangan sampai ada ASN yang minta masuk list penerima bansos,” ujarnya, Rabu (1/12).

Setiap tahun tim pencacah dan Dinsos PM untuk memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Batam. Saat ini terdaftar 55 ribu warga Batam masuk dalam DTKS. Setiap tahun hal ini dievaluasi dan diperbaharui, agar data valid sebelum diajukan kembali ke pusat.

“Pak Wali juga sudah wanti-wanti soal bansos ini. Bantuan dari pusat ini harus tepat sasaran, karena ASN ini kan mampu, jadi tidak layak sebagai penerima. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga miskin,” ujarnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada aturan spesifik yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima bantuan sosial. Pihaknya tetap mengawasi jalannya pengusulan DTKS ini.

“Pak Wali sangat konsen soal ini. Jadi Kami ingin penerima bantuan benar-benar sesuai. Dan tidak ada ASN di lingkungan Pemko Batam yang terdaftar sebagai penerima,” tegasnya.

Sebelumnya, melalui website resmi menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan mengapa ASN dilarang menerima bansos. Bahwa pada dasarnya ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap.

“Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Dalam peraturan tersebut disebutkan Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Kemudian, ada pula Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan data 31.624 ASN yang menerima bantuan pemerintah. Data tersebut ditemukan ketika Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menjawab hal tersebut, Tjahjo menuturkan berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan, harus diperiksa lebih dalam terlebih dulu apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

Selain itu, Menteri Tjahjo mengatakan perlu dilakukan review terlebih dahulu mengenai mekanisme/proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah/pihak terkait lainnya, sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.

Jika ada PNS yang terbukti melakukan tindakan yang termasuk dalam aksi penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (*)

Reporter : YULITAVIA