Metropolis

Tak Kunjung Diperbaiki, Dewan Minta Jalan S Parman Diserahkan ke Pemko Batam

Pelajar membentangkan kertas berisi pemberitahuan kepada para pejabat terkait tentang kerusakan Jalan S Parman, Seibeduk. Foto: Dok mustoFa untuk Batam Pos

batampos.co.id – Anggaran belanja Kota Batam tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun. Anggaran tersebut berasal dari dua instansi, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam sebesar Rp 3,2 triliun dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp 2,2 triliun.

Anggaran tersebut dinilai mampu dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi aset provinsi. Salah satunya adalah aset Jalan S Parman yang menghubungkan Mukakuning ke Piayu Laut.

“Kalau memang provinsi tak mampu. Kami minta hibahkan aset itu ke pemerintah kota,” ujar Anggota DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa, Rabu (1/12).

Ia mengungkapkan, jika aset dari jalan S Parman itu dihibahkan ke pemerintah kota, maka kedepannya akan menjadi lebih mudah dalam hal perawatannya. Jika aset itu merupakan kewenangan dari pemerintah kota.

“Saya pun bingung, problemnya apa sehingga provinsi juga sulit kali memperbaiki jalan itu. Apa masalahnya,” tanya Mustofa.

Jika permasalahannya karena tidak ada anggaran, hal itu berbanding terbalik dengan informasi yang diterimanya bahwa pemerintah provinsi akan melakukan pinjaman kepada pihak lain. Hal itu dilakukan untuk kegiatan infrastruktur yang menjadi prioritas.

“Artinya saya pikir ini goodwill-nya dari pimpinan daerah di tingkat provinsi,” katanya.

Jika memang adanya pinjaman itu, poltisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar jalan tersebut menjadi prioritas dari pemerintah provinsi. Sebab, jalan tersebut sudah banyak memakan korban karena kondisi jalan yang sudah cukup rusak.

Selain itu, permasalahan jalan rusak itu sudah berlangsung cukup lama, terutama dari Mukakuning sampai Perumahan Barelang Sakinah. Disepanjang jalan itu, banyak lubang yang sangat membahayakan pengendara roda dua hingga jatuhnya korban.

“Harusnya menjadikan prioritas walaupun dengan alasan anggaran APBD mereka turun PAD nya maka dia harus melakukan pinjaman,” kata Mustofa.

Untuk itu, jika provinsi sudah tak mampu lagi dalam merawat jalan tersebut, Mustofa kembali meminta agar jalan itu diserahkan ke pemerintah kota atau ke BP Batam. Agar bisa diselesaikan dengan cepat.

“Daripada kami nunggu-nunggu yang tak jelas. Itu juga sudah banyak korban. Kalau tak malu, provinsi perlu lah diserahkan ke pemerintah kota,” katanya.

Ia menambahkan, jika provinsi tidak punya anggaran, minimal jalan-jalan yang jadi aset provinsi bisa dilakukan penambalan terlebih dahulu. Agar korban tidak bertambah banyak.

“Kalau memang tak sanggup kasih ke kota dan jangan pas pemilu saja datang. Sudah makan korban, kemarin kiyai pondok pesantren jatuh disitu sampai luka-luka,” imbuhnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah