Nasional

UMK Batam 2022 Rp 4.186.359

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya menetapkan upah minimun se-kabupaten/kota di Kepri untuk 2022. Rata-rata, besarannya sesuai rekomendasi pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Batam contohnya, UMK 2022 ditetapkan gubernur sesuai rekomendasi Pemko Batam, yakni Rp 4.186.359, naik Rp 35.429 (0,85 persen).

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Dok batampos.id)

“Iya, sudah saya teken 30 November 2021 sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, khusus Batam ditetapkan 1 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1373 Tahun 2021,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Rabu (1/12) malam.

Penetapan UMK Batam 2022 itu sedikit lambat karena Ansar merespons aspirasi dari buruh yang dalam pertemuan, Senin (29/11) lalu, menuntut UMK Batam 2022 sebesar Rp 4,5 juta atau naik tujuh persen dari UMK 2021 yang hanya Rp 4.150.930. Gubernur meminta waktu untuk diskusi dengan Wali Kota Batam, Muhamad Rudi.

Ansar menjelaskan, sebagai gubernur ia sudah meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang direkomendasikan bupati/wali kota.
Penghitungan tersebut kami mengacu Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/383/HI.01.00/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Menurutnya, sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepri berjalan dengan baik dalam pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri sesuai dengan rekomendasi dari bupati dan wali kota.

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau berlangsung 24 November 2021, yang dituangkan dalam berita acara tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, Ansar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1366 Tahun 2021 untuk UMK Kabupaten Bintan sebesar Rp 3.648.714 atau sama dengan Tahun 2021 lalu. Angka tersebut masih di atas nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan.

Kemudian, UMK Kota Tanjungpinang tahun 2022 sebesar Rp 3.053.619 atau naik Rp 40,608 (1,35 persen) dari UMK 2021. Jumlah tersebut dituangkan lewat SK Gubernur Nomor 1365 Tahun 2021.

Berikutnya, melalui SK Nomor 1367 tahun 2021, Gubernur menetapkan UMK Kabupaten Karimun 2022 sebesar Rp 3.348.765. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 12,863 (0,39 persen) dari UMK Karimun Tahun 2021.

Selanjutnya, Kabupaten Natuna sebesar Rp 3.125.272 atau mengalami kenaikan Rp 18,297 (0,59 persen) dari UMK 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 1368 tahun 2021.

Kemudian, untuk Kabupaten Anambas, UMK yang ditetapkan melalui SK Gubernur Kepri Nomor 1369 tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 3.518.249 atau mengalami penyesuaian sebesar Rp 16,680 (0,48 persen) dari UMK Tahun 2021.

Selain itu, lewat SK Nomor, Ansar juga menetapkan UMK Kabupaten Lingga sebesar tahun 2022 sebesar Rp 3.050.172 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 13.952 (0,46 persen).

Atas keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk menghargai keputusan ini serta tetap memelihara dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Mudah-mudahan kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kepri,” ujar Ansar.

Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung, Hasan, menambahkan, Gubernur Kepri mengapresiasi kepada para serikat buruh yang telah menyampaikan aspirasinya dengan aman dan terib.

“Mari kita menjaga kondisi Kepri tetap kondusif,” pinta Hasan.

Buruh Langsung Gelar Pertemuan

Sementara itu, terkait putusan UMK Batam yang nilainya tetap sama dengan yang dikirim Pemko Batam ke gubernur, Aliansi Buruh Batam langsung menggelar pertemuan di depan Stadion Temenggung Abdul Jamal, tadi malam.

“Sekarang lagi kumpul di Temenggung, konsolidasi (untuk menentukan) langkah selanjutnya,” ujar Suhari Ete, Wakil Ketua DPW FSPMI Kepri bidang Media dan Informasi, tadi malam.

Sebelum ditetapkan, Aliansi Buruh Batam memilih untuk tidak melakukan aksi demonstrasi yang sedianya digelar kemarin, hingga Jumat (3/12) mendatang. Hal ini lantaran mereka memberikan waktu kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad untuk berkomunikasi dengan Wali Kota Batam.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Yapet Ramon didampingi para pimpinan Aliansi Buruh Batam menerangkan, meskipun buruh tidak melakukan aksi akan tetapi mereka akan tetap melakukan pengawalan terhadap pokok-pokok kesepakatan yang telah disepakati dalam audiensi antara buruh dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Buruh, sebenarnya sangat berharap agar gubernur dapat mengambil kebijakan yang arif, sesuai dengan tuntutan buruh Batam untuk upah mereka yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan UUD 1945.

Sebelumnya, buruh dari Kota Batam melakukan aksi demo di kantor Gubernur Kepri di Dompak Senin, (29/11) untuk bertemu Gubernur Kepulauan Riau dengan tujuan meminta agar Gubernur Kepulauan Riau merubah putusan tentang UMK Kota Batam agar tidak mengikuti PP 36 Tahun 2021 yang mengacu pada UU Cipta Kerja.

Ketua DPW FSPMI Deddy Iskandar mengatakan, dari hasil audiensi dengan gubernur telah menghasilkan tiga keputusan yaitu, pertama, buruh meminta gubernur membatalkan kasasi terkait SK UMK Batam 2021 yang digugat serikat buruh secara ketetapan hukum dimenangkan oleh serikat buruh baik di PTUN Tanjung Pinang dan PT TUN Medan.

Kedua, terkait UMK Batam tahun 2022, Gubernur Kepri berjanji malam itu juga akan berkomunikasi kepada Wali Kota Batam untuk melakukan diskusi terkait berapa UMK Kota Batam tahun 2022 yang baik untuk Kota Batam.

Ketiga, sebelum permasalahan yang dua di atas selesai, Gubernur berjanji tidak akan mengeluarkan SK UMK Batam 2022 dan akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Serikat Pekerja sebelum SK UMK Batam diputuskan.

* Bantah Gagal Koordinasi dengan Gubernur

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam menanggapi tudingan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, terkait penundaan penetapan UMK Batam, yang sejatinya diteken Selasa (30/11), namun tertunda dengan alasan gagal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan dan membahas penetapan upah minimum kota (UMK) sudah selesai, dan selanjutnya untuk penetapan menjadi kewenangan Gubernur Kepri.

“Saya baca berita hari ini (kemarin, red), jadi alasan penundaan itu karena gagal komunikasi. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya karena penetapan itu mutlak kewenangan Pak Gubernur. Kalau komunikasi, saya rasa tidak perlu lagi. Sebab tugas dan kewenangan kami sebagai DPK di Batam sudah selesai, makanya angka tersebut bisa dikirimkan Pak Wali ke Provinsi,” kata dia, Rabu (1/12).

Rudi mengungkapkan, rekomendasi UMK Batam dikirim sebelum keluarnya penetapan kemenangan buruh atas gugatan di MK. Sehingga hal tersebut tidak relevan dengan alasan gagal komunikasi, sehingga penetapan UMK ditunda.

Ia menjelaskan, penetapan upah ini memang harusnya sudah ditetapkan 30 November lalu. Namun karena adanya penolakan dari buruh, Gubernur ingin berkoordinasi dengan Wali Kota Batam. Hal ini tidak perlu dilakukan, karena kewenangan sudah sepenuhnya berada di tangan pimpinan daerah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

“Tidak ada sangkut paut lagi dengan kota. Sekarang tergantung Pak Gubernur untuk menetapkan angka yang sudah dikirim tersebut,” ujarnya.

Mengenai gugatan buruh terhadap UU Cipta Kerja, lalu MK memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, dan pemerintah diberi waktu selama dua tahun melakukan perbaikan, Rudi mengungkapkan hal tersebut juga merupakan kewenangan Gubernur Kepri. Apakah mau diterima atau ditolak soal gugatan ini.

“Termasuk soal itu. Kalau Gubernur ingin mencabut atau menetapkan UMK yang sudah dikirim. Apakah ingin dinaikkan atau diturunkan angkanya itu kewenangan Pak Gubernur, kami menunggu saja keputusannya,” jelasnya.

Berdasarkan surat putusan MK, kenaikan upah ditetapkan 3,27 persen. Sedangkan tuntutan buruh tahun ini, UMK bisa naik 7-20 persen. Hal ini karena biaya hidup yang tinggi, serta harga komoditi yang meroket naik.

Mengacu pada penghitungan UMK tahun 2020 lalu menggunakan formula PP nomor 78 tahun 2015, UMK tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp 120 ribu. Saat ini UMK Batam Rp 4.150.930 ribu per bulannya.

Namun UMK 2022 mengacu pada UU Cipta Kerja dan aturan turunannya PP 36 tahun 2021. Kenaikannya untuk Batam diusulkan ke DPP Kepri 0,85 persen atau Rp 35 ribu lebih. Sementara buruh mendesak gubernur menetapkan kenaikan 7 persen dari UMK 2021.

* Gubernur Lambat Tetapkan UMK
Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wirya Putra Silalahi menyangkan lambatnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam menetapkan Upah Minimum (UMK) Kota Batam tahun 2022. Padahal Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sudah memberikan rekomendasi.

“Kita menyangkan Gubernur lambat dalam membuat keputusan. Karena pembahasan soal upah ini, khususnya UMK Batam sudah Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan,” ujar Wirya Putra Silalahi, Rabu (1/12).

Menurut Politisi Partai NasDem tersebut, proses pembahasn sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi yang harus ditunggu. Sehingga Gubernur sudah bisa membuat SK tentang UMK 2022. Apalagi rekomendasi tertulis sudah lengkap.

“Walikota hanya sebatas rekomendasi. Dan rekomendasi tertulis sudah diberikan. Mau dipakai atau tidak rekomendasi tersebut, itu hak Gubernur,” jelasnya.

Ditegaskannya, diulurnya pengesahan UMK seolah-olah masih tergantung hasil diskusi dengan Wali Kota Batam. Padahal itu keputusan Gubernur. Karena tugas dan tanggungjawab Wali Kota adalah menyampaikan usulan. Dan itu sudah diterima oleh Dewan Pengupahan.

“Gubernur yang bisa memutuskan, apakah itu mau direvisi atau tidak. Kesannya seolah-olah tergantung walikota,” tutup Wirya. (*)

 

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kepri 2022:
Kota/Kabupaten UMK 2021 UMK 2022 Kanaikan Persentase
TANJUNGPINANG 3.013.012 3.053.619 40.607 1,35
BATAM 4.150.930 4.186.359 35.429 0.85
BINTAN 3.648.714 3.648.714 – –
KARIMUN 3.335.902 3.348.765 12.863 0,39
LINGGA 3.036.220 3.050.172 13.952 0,46
ANAMBAS 3.501.441 3.518.249 16.808 0,48
NATUNA 3.106.975 3.125.272 18.297 0,59
UMP Kepri 3.005.460 3.050.172 44.712 1,49
Sumber: Pemprov Kepri

REPORTER : JAILANI
RENGGA YULIANDRA
YULITAVIA