Nasional

Delapan Menolak, 44 Eks Pegawai KPK Menerima

batampos.co.id – Keseriusan Polri menyelamatkan 57 eks pegawai KPK patut diapresiasi. Setelah menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) 15/2021 tentang pengangkatan khusus 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemarin (6/12) Korps Bhayangkara mengundang mereka untuk menghadiri sosialiasi regulasi. Hasilnya, 44 orang menerima, delapan orang menolak, satu orang meninggal dunia dan empat menunggu konfirmasi.

Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, belum lama ini. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Dalam acara sosialisasi Perpol tersebut dihadiri 52 eks pegawai KPK. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan tampak hadir bersama rekan-rekannya yang menjadi korban tes wawasan kebangsaan (TWK). Novel menuturkan, kedatangannya untuk memenuhi undangan sosialisasi Perpol pengangkatan khusus tersebut.

“Teknisnya pengangkatannya belum tau,” ujarnya.

Kemungkinan dalam sosialisasi akan ditanya soal kesediaan 57 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Karena itu sekarang belum bisa disampaikan semua. “Setelah selesai ya,” terangnya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, dari 57 eks pegawai KPK yang diundang, hanya 52 orang yang hadir. Sisanya, tidak hadir karena berbagai alasan, diantaranya izin menikah, izin mengisi acara hingga izin terlambat. “Untuk yang izin terlambat atas nama Riswin,” jelasnya.

Lalu, untuk eks pegawai KPK yang tidak hadir Faisal, Novariza, dan Ita Khoriyah. Faisal izin karena sedang berada di Makassar, Novariza sedang menyelesaikan studi S2 dan Ita karena menikah. “Yang terakhir, satu orang meninggal dunia ya,” jelasnya.

Sosialisasi regulasi ini merupakan salah satu tahap untuk direkrut menjadi ASN Polri. Setelah sosialisasi dan penandatanganan kesediaan menjadi ASN, selanjutnya akan dilakukan tahap uji kompetensi. Perlu dipahami dalam uji kompetensi ini untuk memetakan kompetensi setiap orang agar bisa ditempatkan di jabatan yang sesuai.

“Tidak ada hasil lolos atau tidak lolos, yang ada semua diterima di jabatan yang sesuai kemampuan,” ujarnya.

Yang pasti, semua eks pegawai KPK yang menempuh tahap tersebut akan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dari Polri. Kebijakan itu sesuai instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk secepatnya memproses perekrutan eks pegawai KPK.

“Kapolri minta secepatnya karena sudah ada Perpol,” paparnya.

Setelah sosialisasi tersebut, Polri mengumumkan jumlah eks pegawai KPK yang menerima direkrut menjadi ASN Polri, Kabagpenum Kombespol Ahmad Ramadan menuturkan, 44 eks pegawai KPK menerima untuk diangkat menjadi ASN Polri. Lalu, ada delapan orang eks pegawai KPK yang menolak, empat orang menunggu konfirmasi dan satu orang meninggal dunia.

“Empat yang menunggu konfirmasi diberikan waktu hingga Selasa pagi,” jelasnya.

Sementara itu Novel Baswedan mengatakan terkait 8 orang lain yang tidak masuk atau menolak menjadi ASN, dikarenakan mereka sudah mendapat pekerjaan di tempat lain. Yang pasti, Novel secara umum menerima tawaran bergabung dengan Polri. Itu artinya, Novel ‘kembali’ ke institusi asalnya.

Seperti diketahui, sebelum menjadi pegawai tetap KPK, Novel merupakan perwira menengah Polri. Jabatan terakhirnya kala itu komisaris polisi (kompol). “Kami sepakat dengan misi yang sama (menjadi ASN Polri, red),” kata Novel saat dihubungi.

Novel menjelaskan masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum eks pegawai KPK dilantik menjadi ASN Polri. Tahapan itu diantaranya orientasi. “Setelah itu pengangkatan (menjadi ASN, red),” ujarnya.

Sejauh ini, Novel mengaku belum mengetahui posisi apa yang akan ditempati saat resmi menjadi ASN Polri. Mantan penyidik senior KPK itu menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri selaku pimpinan Polri.

“Penentuan bidangnya tergantung Pak Kapolri,” ungkap suami Rina Emilda itu.

Sementara itu, eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono berharap skema penempatan nantinya dapat memaksimalkan peran ‘korban’ tes wawasan kebangsaan (TWK) Firli Bahuri itu dalam memberantas korupsi.

“Tentu dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan independensi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Giri juga berharap skema penempatan bisa memfasilitasi eks pegawai KPK untuk kembali ke KPK. Dia menyatakan marwah komisi antirasuah yang mulai luntur sejak dipimpin Firli dkk harus direbut kembali. “Kepercayaan publik kepada KPK sudah di titik nadir, harus diselamatkan,” ucapnya. (*)

Reporter: JP GROUP