Metropolis

Kebutuhan Pokok Tak Terkendali, Naik Upah Bukan Jadi Solusi

 

batampos.co.id – UMK Kota Batam 2022 telah ditetapkan naik sebesar 0,85 persen atau naik sebesar Rp 35.429 dari UMK 2021. Sehingga, UMK Kota Batam 2022 menjadi Rp 4.186.359.

Kenaikan UMK yang hanya sebesar Rp 35.429 itu sebenarnya tidak akan ada penolakan dari buruh asalkan pemerintah daerah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mochamad Mus­tofa, mengatakan, harga kebu­tuhan itu tidak akan bisa dikendalikan oleh pemerintah dae­rah. Karena sistemnya di­serahkan ke pasar. Sehingga, satu-satunya jalan adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan penyesuaian upah.

”Di saat daya beli masyarakat itu rendah, terus negara menjanjikan menurunkan harga kebutuhan, itu seperti mengharapkan sesuatu yang mustahil. Karena sistem perdagangan kita tergantung pasar,” ujarnya.

Dimana, kata Mustofa, ketika suplai barang kebutuhan tersebut baik, maka harga kebutuhan itu akan ikut turun. Begitu juga sebaliknya, jika suplai barang tidak baik, maka harga kebutuhan juga akan ikut naik.

Sehingga jika pemerintah menjanjikan harga kebutuhan pokok akan turun, ia tak mempercayainya.

”Itu bohong. Yang ada malah naik. Itu sudah dari dulu janji juga seperti itu. Waktu saya jadi dewan pengupahan, disampaikan bahwa tidak naik, yang penting sembako ditekan lebih rendah. Tak akan bisa,” katanya.

Sehingga, kata dia, jalan satu-satunya oleh pemerintah daerah dengan menaikkan daya beli masyarakat. Salah satunya, dengan menaikkan upah.

”Bohong kalau pengusaha itu bicara rugi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dirinya yang mewakili Komisi IV DPRD Batam yang sebagai mitra dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, menurutnya yang membuat kekacauan dalam penetapan upah ini adalah sistem. Ia melihat, kepala daerah harus ambil diskresi dengan menaikkan dari 0,8 menjadi 1,5 atau di atas 0,8 persen.

”Artinya ada diskresi yang diambil. Jangan cuma copy paste (salin tempel) dari PP 36 dan arahan Menteri langsung ditelan mentah-mentah,” jelasnya.

Pada prinsipnya, kata Mustofa, secara aturan kepala daerah sudah dikunci. Namun, kepala daerah masih mempunyai kebijakan untuk melakukan diskresi. Meskipun, suatu diskresi punya sebuah risiko bagi kepala daerah. Salah satunya adalah distribusi dana transfer dari pusat.

”Sekarang untuk Kota Batam hanya tinggal Rp 800 miliar dari Rp 1,2 triliun. Apakah dia melakukan perlawanan PP 36 itu akan ada imbas dari itu? Kalau takut karena itu, coba aja dulu,” katanya.

Ia yakin, kepala daerah tidak dipecat karena mengambil diskresi atas PP 36 terkait penentuan upah. Sebab, yang bisa menurunkan kepala daerah hanya DPRD jika ada sesuatu hal yang melanggar.

”Kebijakan dia hanya copy paste dari kebijakan pusat. Kalau kepala daerah hanya copy paste dari pusat dan tidak berani mengambil diskresi, sebenarnya tak perlu otonomi daerah. Serahkan saja semua ke pusat,” sindirnya. (*)

 

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : RATNA IRTATIK