Nasional

Lanjutkan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

batampos.co.id – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri sudah menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, minus pendapatan dari sektor labuh jangkar yang sejatinya ditargetkan Rp 200 miliar.

WARGA Batam mengurus balik nama kendaraan dan membayar pajak di Kantor Samsat, Batam center, Kamis (1/7). (Iman Wachyudi/Batam Pos)

Namun, kehilangan Rp 200 miliar tak membuat Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, patah arang. Sembari terus berjuang agar pusat mau melepas labuh jangkar ke Pemprov Kepri, Ansar akan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Ansar pun mendesak Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri mengoptimalkan sektor tersebut.

“Karena belum ada kepastian kita mendapatkan pengelolaan labuh jangkar, makanya sektor ini dikeluarkan dari komponen PAD tahun 2022 mendatang,” ujar Ansar di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (6/12).

Diakuinya, untuk mendapatkan kewenangan mengelola labuh jangkar memang tidak semudah yang diharapkan. Untuk menghindari terjadi-nya defisit anggaran di 2022, ia meminta BP2RD Provinsi Kepri mengoptimalkan pe-ngelolaan pendapatan daerah.

Salah satu sektor adalah PKB yang dinilai masih bisa ditingkatkan pendapatannya. “DPRD Provinsi Kepri menilai untuk sektor PKB masih pada angka 60 persen. Makanya, dinilai masih bisa ditingkatkan pendapatannya,” jelas gubernur.

Atas dasar itu, Ansar meminta Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri mengevaluasi program diskon PKB pada tahun ini, agar bisa berlanjut ke tahun depan jika memang bisa optimal ke angka 100 persen.

“Iya, saat ini kami sedang mengevaluasi kebijakan yang dijalankan sepanjang 2021 tersebut. Karena sektor ini masih bisa kita optimalkan lagi, selain pendapatan retribusi yang ditargetkan Rp 69 miliar,” ujar Ansar.

Dari sektor pajak daerah, Pemprov Kepri membidik Rp 1,1 triliun. Adapun komponen andalan untuk mengerek PAD adalah PKB Rp 425 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 216 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 339 miliar, dan Pajak Air Permukaan Rp 1 miliar.

Di 2022 mendatang, Pemprov Kepri berkomitmen mengintensifkan realisasi pendapatan daerah. Tujuannya untuk mengejar target pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah di tahun 2022. Apalagi target pendapatan sudah dinaikkan sebesar Rp168 miliar dari jumlah target tahun ini.

“Kita tetap optimis target-target pendapatan yang sudah dirancang, baik dari sektor pajak maupun retrebusi daerah tercapai. Karena ada beberapa sektor pada tahun ini, progresnya melebih dari target yang ditetapkan.”

Sementara itu, Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli, menambahkan, realiasi pajak dan retribusi sampai 3 Desember 2021 sebesar 100,5 persen. Capaian tersebut sudah over target. Sementara itu, untuk program diskon denda PKB sudah berakhir pada November lalu.

“Realisasinya juga telah melebihi dari target yang ditetapkan. Kami kemarin targetkan Rp 24 miliar, terealisasinya Rp 25 miliar. Untuk tahun depan, akan kita evaluasi pelaksanaan tahun ini, tidak menutup peluang programnya dilanjutkan,” jelas Reni. ”Tentu mengedepankan profesionalitas dan integritas,,” imbuhnya. (*)

Reporter : JAILANI