Nasional

Percepat Pemulihan Ekonomi

batampos.co.id – Jatah Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2022 untuk Provinsi Kepri mengalami penurunan Rp 0,5 triliun dibandingkan 2021. Lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pemerintah daerah bersama satuan kerja (Satker) kementerian/lembaga tahun 2022, Kepri hanya mendapat jatah Rp 14,3 triliun.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Pemprov Kepri untuk Batam Pos)

Dalam DIPA TA 2021, Pemda bersama Satker kementerian/lembaga di Provinsi Kepri mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp 14,8 triliun. Artinya, jatah 2022 berkurang Rp 500 miliar.

Salah satu komponen yang disebut turut mengalami penurunan pada tahun depan adalah pembagian Dana Desa untuk desa-desa di Provinsi Kepri.

Seperti diketahui, pemerintah pusat bersama DPR RI sudah menyepakati APBN TA 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Provinsi Kepri bersama Satker kementerian/lembaga di daerah ini mendapatkan bagian sebesar Rp 14,3 triliun.

Dari alokasi tersebut, diperuntukkan bagi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 6,86 triliun atau 48 persen dan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 7,42 triliun atau 51,99 persen.

“Alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk Provinsi Kepri sebesar Rp 6,86 triliun itu, dialokasikan kepada 318 Satker di Provinsi Kepri. Penyalurannya dilakukan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri (KPPN Tanjung Pinang dan KPPN Batam),” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri, Indra Sudaryanto, Senin (6/12) di sela-sela penyerahan DIPA TA 2022 di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Dijelaskannya, sesuai dengan rencana program APBN, belanja APBN yang disalurkan ke Provinsi Kepri, lanjutnya, diarahkan untuk harmonisasi belanja kementerian/lembaga dalam meningkatkan kualitas SDM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik daerah. Sedangkan dana desa dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Adapun belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 6,86 triliun dialokasikan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Di antaranya fungsi pelayanan umum sebesar Rp 451,24 miliar, fungsi pertahanan sebesar Rp 761,29 miliar, fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp 1,16 triliun, fungsi ekonomi termasuk di dalamnya sub fungsi perikanan dan kelautan sebesar Rp 3,4 triliun, fungsi lingkungan hidup Rp 113,05 miliar, fungsi perumahan, dan fasilitas umum sebesar Rp 160,68 miliar, fungsi kesehatan sebesar Rp 261,19 miliar, Fungsi agama sebesar Rp 89,97 miliar dan fungsi pendidikan sebesar Rp 452,8 miliar.

“Alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp 7,42 triliun, sebesar Rp 1,6 triliun di antaranya 1,29 persen akan disalurkan KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam, sedangkan sisanya akan disalurkan KPPN di Jakarta,” jelasnya.

Ia berharap, dana alokasi APBN sebesar 14,3 triliun lebih yang ditransfer ke Kepri 2022 dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi Kepri.

“Sinergi pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian/lembaga di Kepri akan mempercepat penanganan Covid dan membantu pemulihan ekonomi Kepri,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, anggaran yang didapat diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi daerah dan penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri. Selain itu juga akan digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah lewat kegiatan-kegiatan strategis daerah untuk kepentingan nasional.

“Anggaran yang didapat harus dioptimalkan untuk berbagai kepentingan daerah. Program-program yang sudah dibuat, harus terlaksana sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Ansar. (*)

Alokasi Dana Transfer Daerah Rp 7,42 triliun:
-Provinsi Kepulauan Riau Rp 1,90 triliun
-Kabupaten Natuna Rp 701,55 miliar
-Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 611,61 miliar
-Kabupaten Karimun Rp 728,89 miliar
-Kota Batam Rp 1,25 triliun
-Kota Tanjungpinang Rp 673,96 miliar
-Kabupaten Lingga Rp 744,72 miliar
-Kabupaten Bintan Rp 810 miliar

Alokasi TKDD Rp 7,42 triliun:
-Dana desa Rp 209,4 miliar
-DAK nonfisik Rp 1,12 triliun
-DAK Fisik Rp 592 miliar
-Dana Bagi Hasil Rp 1,12 triliun
-Dana Alokasi Umum Rp 4,280 triliun
-Dana insentif daerah Rp 96,10 miliar
Sumber : Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepri

REPORTER : JAILANI