Metropolis

Soal Dugaan Keerasan di SMK Dirgantara, Gubkepri: Harus Ada Sanksi Keras,  Minta Tim Investigasi Bekerja Profesional

Gubkepri Ansar Ahmad

batampos.co.id-Gubernur Kepri Ansar Ahmad angkat bicara terkait persoalan kekerasan yang terjadi di SMK Penerbangan Dirgantara, Kota Batam. Ia mendukung dilakukan investigasi mendalam untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Harus ada sanksi keras, jika memang ada pelanggaran yang dilakukan. Apalagi persoalannya sudah ditangani oleh penegak hukum,” ujar Gubernur Ansar, Senin (6/12).

BACA JUGA: Kadisdik Kepri Ketua Tim Investigasi, LPSK Sudah Turun ke Batam, Kasus Dugaan Kekerasan di SMK Dirgantara Batam

Atas dasar itu, Gubernur meminta Tim Investigasi yang sudah ditunjuk dapat bekerja secara profesional. Ditegaskannya, apapun keputusan yang dibuat oleh Tim Investigasi, ia akan mendukungnya. Ia berharap peristiwa kekerasan tersebut menjadi alarm bagi sekolah-sekolah lain di Provinsi Kepri.

Disinggung terkait mencuatnya wacana penutupan sekolah tersebut. Mengenai hal ini, Gubernur berharap ada keputusan terbaik. Jika memang sekolah tetap dilanjutkan, peristiwa serupa tidak terulang kembali kedepannya. Apalagi ini sekolah kejuruan penerbangan yang salah satu tujuannya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tim Investigasi sudah dibentuk, saya berharap mereka bisa bekerja dengan cepat. Sehingga didapat keputusan yang tepat,” harap Gubernur.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Investigasi, Muhammad Dali menambahkan, tim sudah mulai bekerja dengan turun ke lapangan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri tersebut mengatakan, secara spesifik pihaknya belum melakukan.

“Kami akan mendalami, apakah proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh SMK Penerbangan apakah sesuai dengan sembilan standar nasional pendidikan,” ujar Muhamamd Dali.

Menurut Dali, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam membuat kesimpulan terkait masalah ini. Apalagi tim yang ada dari berbagai unsur. Ditegaskannya, kesimpulan dari kerja tim akan disampaikan ke Gubernur. Pihaknya juga menghormati aspirasi yang disampiakan oleh para orang tua.

“Kita akan mempertimbangkan semua aspek. Apapun keputusannya nanti, itu adalah keputusan dari tim investigasi,” jelas Dali.

Sementara itu, Legislator Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Tim Investigasi dibawah kendali Kadisdik Kepri, Muhammad Dali bekerja secara profesional dan transparan. Sehingga keputusan yang dihasilkan merujuk pada temuan-temuan yang ada di lapangan.

“Kita dukung adanya Tim Investigasi, sehingga membongkar apa yang menjadi penyebab terjadinya tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Sehingga kedepannya persoalan seperti ini tidak terjadinya lagi di Batam, Provinsi Kepri umumnya,” ujar

Politisi Partai Keadilan Sejahtaera (PKS) Provinsi Kepri tersebut juga meminta, tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap proses audit maupun investigasi yang dilakukan. Sehingga jika ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan regulasi pendidikan, tentu harus ada punismen yang diberikan kepada sekolah terkait.

“Saya sangat prihatin atas kejadian ini, dan kami Komisi IV DPRD Kepri yang membidani pendidikan akan turun ke sekolah terkait pada 6 Desember 2021 nanti,” jelasnya. (*)

Reporter: Jailani